Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Standar dan Peraturan  >  Artikel saat ini

Legislasi dan Konstitusionalisasi

Oleh   /   Senin 4 September 2017  /   Tidak ada komentar

Sejak tahun 1970-an di semua negara muncul kecenderungan menuangkan kebijakan lingkungan hidup dalam bentuk undang-undang yang dapat dipaksakan berlakunya secara imperatif.

Legislasi dan Konstitusionalisasi

Dalam buku, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2009), saya menguraikan sejak tahun 1970-an di semua negara muncul kecenderungan menuangkan kebijakan lingkungan hidup dalam bentuk undang-undang yang dapat dipaksakan berlakunya secara imperatif.

Gejala ini saya namakan gejala legislasi kebijakan lingkungan hidup. Namun, karena ternyata dengan undang-undang saja, daya paksa kebijakan lingkungan itu tidak cukup kuat dan efektif menghadapi persaingan dengan kepentingan-kepentingan lain yang juga dijamin oleh undang-undang, seperti kebijakan investasi, perdagangan dan industri, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Maka sejak pertengahan tahun 1970-an muncul ide untuk meningkatkan dasar hukum kebijakan lingkungan itu ke dalam rumusan konstitusi yang dapat dipaksakan berlakunya di atas semua undang-undang. Ide demikian saya sebut sebagai konstitusionalisasi kebijakan lingkungan hidup.

Mirip dengan  itu, di bidang ekonomi yang lebih luas juga mengalami persoalan yang sama. Berbagai kebijakan ekonomi yang biasa dituangkan dalam bentuk undang-undang seringkali disusun tanpa rambu-rambu hukum yang dapat dijadikan acuan yang mengikat.

Karena itu, berkembang kebutuhan untuk menuangkan dasar-dasar  kebijakan ekonomi itu dalam konstitusi yang dapat dijadikan pegangan oleh lembaga legislatif sebagai penentu kebijakan negara dan pemerintahan (policy maker) dalam menyusun suatu undang-undang di bidang perekonomian.

Disarikan dari buku: Konstitusi Ekonomi, Penulis: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Halaman: 78-79.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Konstitusi Politik, Ekonomi, dan Sosial

Selengkapnya →