Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

LSM Menuntut Porsi yang Lebih Besar

Oleh   /   Jumat 19 Februari 2016  /   Tidak ada komentar

Para pengritik sudah membawa pertanda akan terjadinya pergeseran paradigma yang baru melalui berbagai perdebatan mengenai perluasan dampak kegiatan atau peningkatan kualitas intervensi LSM, serta munculnya pola hubungan antar warganegara.

LSM Menuntut Porsi yang Lebih Besar

LSM Menuntut Porsi yang Lebih Besar

Untuk menyalurkan bantuan, dan seiring dengan itu mereka bergeser dari organisasi yang berfokus pada pemberian bantuan darurat dan karitatif menjadi pelaku pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada rakyat. Agak mengherankan bahwa dalam World Development edisi yang sama tidak ada diskusi mengenai akuntabilitas LSM kecuali akuntabilitas keuangan.

Fokusnya adalah pada bagaimana LSM dapat memperbaiki mekanisme evaluasinya dan melayani lebih banyak dengan cara ‘meningkatkan’ dampak dari kegiatan mereka. Hanya Tim Broadhead yang mengajukan persoalan apakah akuntabilitas LSM sepenuhnya hanya untuk penyandang dananya saja ‘sebagaimana berlaku sekarang ini’ atau juga kepada mitra-mitra mereka (bagi LSM dari Utara), atau kepada masyarakat basis mereka (untuk LSM di Selatan) (Broadhead, 1987).

Silogisme kedua: Munculnya Masyarakat sipii (1989-1995)

  1. Masyarakat sipil diperlukan dalam demokrasi.
  2. LSM adalah masyarakat sipil.
  3. LSM baik untuk perkembangan demokrasi.

Persepsi mengenai akuntabilitas LSM berfokus pada kualitas tata kelola internalnya serta perumusan dari tujuan dan perilaku organisasinya (kode etik dan uraian misinya). Silogisme kedua menandai terjadinya pergesaran pertama ke paradigma baru ketika akuntabilitas LSM mulai diwarnai dengan masalah demokrasi dan tata-pemerintahan. Runtuhnya Tembok Berlin segera meyakinkan banyak orang bahwa zaman demokrasi sudah tiba, bahwa masyarakat sipil berperanan penting dalam demokrasi dan LSM mengukuhkan masyarakat sipil.

Bahkan penumpasan revolusi mahasiswa di Lapangan Tiananmen sebagai pertanda penting dari ‘kehausan akan demokrasi yang akan berkobar lagi jika datang waktunya yang tepat’ (Clark, Meningkatkan kapasitas LSM agar dapat memikul tanggungjawab yang baru sebagai pelopor demokrasi menjadi wacana dominan tentang pengelolaan LSM dalam kurun waktu ini (Aspen institute, 1997).

Para pengritik sudah membawa pertanda akan terjadinya pergeseran paradigma yang baru melalui berbagai perdebatan mengenai perluasan dampak kegiatan atau peningkatan kualitas intervensi LSM, serta munculnya pola hubungan antar warganegara (Edwards dan Hulme, 1995). Persepsi akuntabilitas LSM berfokus pada kualitas tata pengurusan internal dan perumusan dari tujuan dan perilaku organisasi.

Sdogisme ketiga: Perlunya tata pengurusan (governance) kelola yang baik (1995-2002)

  1. Tata pengurusan yang baik diperlukan dalam pembangunan.
  2. LSM tidak berbeda dengan berbagai organisasi lain dalam masyarakat sipil.
  3. LSM harus menerapkan prinsip-prinsip tata pengurusan yang baik.

Persepsi tentang akuntabilitas LSM berfokus pada legitimasi dan pengembangan sebagai lembaga yang mengatur diri sendiri mekanisme akreditasi yang independen. Dalam periode ini terjadi pergeseran wacana secara perlahan dari diskusi-diskusi tentang penguatan kapasitas ke perdebatan mengenai peranan LSM dan masyarakat sipil.

Dalam tahun 1995, dengan kegagalan nyata model pembangunan yang berlaku saat itu (yang disebut `Konsensus Washington’ yang bertumpu pada penyesuaian struktural), muncullah sebuah imperatif pembangunan baru, yakni tata-pemerintahan yang baik (Kaufmann dan Kraay, 2002).

LSM jadi melekat pada upaya penegakan tata-pengurusan yang baik karena mereka dianggap sebagai penggerak pembangunan dan perlu merespon lebih baik kepada publik (World Bank, 2006). Dalam kurun waktu setengah dekade ini juga terjadi suatu revolusi melawan dalil-dalil pembangunan, terutama seperti yang terjadi di Seattle. Debat besar mengenai globalisasi mulai meminggirkan berbagai paradigma pembangunan dan mengubah kerangka pemikiran di mana terdapat juga wacana tentang akuntabilitas LSM.

LSM sebagai suatu fenomena dan peranan LSM dalam globalisasi serta pembangunan mulai diperdebatkan oleh para ilmuwan sosial, pendukung liberalisasi ekonomi dan globalisasi serta pemerintah negara-negara Selatan. LSM menjadi bungkus populer untuk membicarakan masalah globalisasi. Dalam kurun waktu ini terjadi perdebatan yang lebih panas mengenai akuntabilitas LSM. LSM merespon dengan mengembangkan mekanisme akreditasi dan pola pengaturan diri yang independen melalui pembentukan federasi dan asosiasi.

Silogisme keempat: Kembalinya supremasi negara (2002 dan seterusnya)

  1. Pemerintah berperan penting untuk menjamin keselamatan dan pembangunan.
  2. Pengaruh LSM tidak sebanding dengan kualifikasi yang dimilikinya.
  3. LSM harus tetap berada dalam kerangka kerja pemerintah yang sah.

Disarikan dari buku: Akuntanbilitas LSM Politik, Prinsip & Inovasi, Penulis: Lisa Jordan & Peter Van Tuijl, Hal: 16-18.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

amnesti-pajak-sarana-menuju-kemandirian-bangsa

Amnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian Bangsa

Selengkapnya →