Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita  >  Artikel saat ini

LSM Nilai Kunker Anggota DPR ke Luar Negeri Lemah Akuntabilitas

Oleh   /   Minggu 8 Mei 2011  /   Tidak ada komentar

Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Indonesia Budget Center (IBC) menilai kunjungan kerja (Kunker) anggota DPR RI ke luar negeri lemah dari sisi akuntabilitas.

keuanganLSM

LSM Nilai Kunker Anggota DPR ke Luar Negeri Lemah Akuntabilitas

Sumber : Buletin Info, Minggu, 08 Mei 2011

Jakarta, Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Indonesia Budget Center (IBC) menilai kunjungan kerja (Kunker) anggota DPR RI ke luar negeri lemah dari sisi akuntabilitas.
“Lemahnya akuntabilitas itu baik pada hasil kunjungan kerja maupun pada penggunaan anggaran,” kata Aktivis LSM Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, di Kantor LSM ICW, Jakarta, Minggu (8/5/2011).
Menurut dia, kunjungan kerja ke luar negeri tidak transparan baik hasil kunjungan kerja maupun penggunaan anggarannya.
Penggunaan anggaran kunjungan kerja keluar negeri, kata dia, DPR RI masih menggunakan pola lama yakni lunsum, dimana anggarannya masih bisa disiasati.

Ia mencontohkan, anggaran untuk tiket pesawat terbang, anggota DPR RI menggunakan standar untuk pejabat eselon I, yakni tiket kelas eksekutif tapi realitasnya bisa disiasati dengan membeli tiket kelas bisnis.

Dahlan menambahkan, kunjungan kerja ke luar negeri juga sangat rentan terjadi anggaran ganda.

Ia mencontohkan, pada kunjungan kerja tim pengawas pelaksanaan ibadah haji oleh Komisi VIII DPR RI ke Arab Saudi, pada 2010, sudah dianggarkan oleh DPR RI tapi juga mengunakan anggaran Kementerian Agama.

Kelemahan akuntabilitas ini, kata dia, juga terlihat jelas pada hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada 2009 yang memberikan catatan disclaimer pada laporan keuangan DPR, termasuk kunjungan ke luar negeri.

Aktivis LSM Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam mengatakan, sejak periode Oktober 2009 hingga saat ini, anggota DPR RI sudah melakukan kunjungan kerja keluar negeri sebanyak 143 kali.

Dari jumlah tersebut, katanya, hanya tiga kunjungan kerja yang dilaporkan ke publik melalui website.

“Namun tiga laporan tersebut hanya sebatas jadwal kunjungan kerja yakni lembaga apa saja yang dikunjungi di negara tujuan.

Dalam laporan kunjungan kerja tersebut, kata dia, tidak tidak ada penjelasan lebih rinci masukan apa saja yang diperoleh kaitannya dengan rancangan undang-undang (RUU) akan sedang dibahas.

Apalagi penjelasan soal penggunaan anggaran, menurut dia, sama sekali tidak ada.(ANT/LS)

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →