Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Masih Tetapkah Kita Akan Memperluas Objek Pajak?

Oleh   /   Rabu 29 Oktober 2014  /   Tidak ada komentar

Pemerluasan objek pajak sangat mendominasi perjalanan perpajakan kita, apalagi dalam era otonomi daerah semakin jelas kita menginginkan peningkatan penerimaan di sektor pajak, baik pemerintah pusat dengan pajak pusatnya, maupun pemerintah daerah dengan pajak daerah dan retribusi daerahnya.

keuanganLSM

Masih Tetapkah Kita Akan Memperluas Objek Pajak?

Pemerluasan objek pajak sangat mendominasi perjalanan perpajakan kita, apalagi dalam era otonomi daerah semakin jelas kita menginginkan peningkatan penerimaan di sektor pajak, baik pemerintah pusat dengan pajak pusatnya, maupun pemerintah daerah dengan pajak daerah dan retribusi daerahnya. Kita dapat melihat jelas bahwa hal ini tercermin dari berkurangnya investasi yang masuk dan menjadikan momok bagi dunia usaha untuk memberikan yang terbaik bagi perkembangan usahanya. Hal ini dapat menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi bagi bisnisnya.

Namun, masih banyak daerah-daerah yang masih tetap konsisten untuk memperbaiki daerahnya sehingga bisa tercermin dalam memberikan kontribusi untuk menjadikan daerahnya sebagai tempat bisnis yang menjanjikan kemudahan untuk memberikan fasilitas-fasilitas perpajakan dan fasilitas lainnya yang mendukung. Perlu memang, tetapi dengan beberapa syarat yang harus dapat dipenuhi sehingga pengguna jasa merasa betah dan nyaman di Indonesia dengan memberikan fasilitas insentif dengan memperluas pajak-pajak yang memang belum dipajaki, seperti halnya memperluas objek pajak dalam cukai yang untuk sementara bisa diperluas objek cukainya tidak hanya tembakau saja dan barang cukai lainnya.

Menarik memang untuk dapat memperluas objek cukai untuk dikembangkan di Indonesia lebih baik yang bisa memberikan kontribusi yang layak dan dapat dimengerti bagi wajib pajak, yaitu mereka yang memang sudah sepantasnya diberikan perluasan cukainya dengan banyak menikmati.

Jalan Keluar yang Harus Diterima

Memberikan insentif perpajakan merupakan jalan keluar yang diterapkan hampir di setiap negara memberikan perlakuan terhadap investor yang ingin menanamkan bisnisnya, seperti China, India, dan kemudian diikuti oleh Vietnam dan Banglades tentu saja dengan memberlakukan kawasan ekonomi khusus dengan perlakuan yang diberikan dapat menarik minat bagi negara yang memperluas dan mencari negara mana yang bisa Iebih memberikan keuntungan dengan memberikan kemudahan fasilitas perpajakannya.

Bagaimana dengan Indonesia? Batam, Bintan, dan Karimun merupakan kawasan ekonomi khusus dengan dasar diberikan kepastian hukum, yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46, 47 dan 48 Tahun 2007 bagi ketiga kawasan itu sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Ketiga kawasan itu diberikan pembebasan bea masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), dan cukai. Sebagai dasar hukumnya, ialah Pasal 4, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomora. Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Itu tidak cukup walaupun diberikan waktu sepanjang 70 tahun, perlu faktor lain, seperti infrastruktur transportasi yang bisa memberikan akses keluar masuknya barang lebih cepat dan faktor lain sehingga dapat memberikan dukungan terhadap ketiganya, yaitu pengguna jasa kepabeanan dan lainnya merasa layak bahwa Batam, Bintan, dan Karimun dijadikan kawasan ekonomi khusus.

Pemerintah dapat memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang lainnya, serta lebih berharga lagi apabila pemerintah daerah dapat memberikan keseimbangan dalam menata pajak daerah dan retribusi daerahnya hingga lebih bersahabat dengan pelaku dunia usaha yang ada di daerah.

Disarikan dari buku: Pengantar Kepabeanan dan Cukai, Penulis: Sugianto, SH., M.M., Hal: 14-16.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Informasi Tambahan dalam Laporan Keuangan menurut IFRS

Selengkapnya →