Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Mekanisme Pendaftaran untuk Memperoleh Pengecualian Pajak (1/2)

Oleh   /   Selasa 27 Maret 2018  /   Tidak ada komentar

Selain terdaftar sebagai organisasi nirlaba, organisasi tersebut juga harus melakukan pendaftaran khusus kepada lembaga yang ditunjuk atau lembaga yang diberi otoritas untuk menyeleksi dan memutuskan organisasi mana saja yang dianggap layak mendapatkan fasilitas pengecualian pajak bagi penghasilan yang diperolehnya.

keuanganLSM

Mekanisme Pendaftaran untuk Memperoleh Pengecualian Pajak

Sebagian besar negara-negara yang dikaji dalam studi ini mengharuskan adanya pendaftaran bagi organisasi nirlaba yang ingin mendapatkan organisasi bebas pajak (tax exempt status). Selain terdaftar sebagai organisasi nirlaba, organisasi tersebut juga harus melakukan pendaftaran khusus kepada lembaga yang ditunjuk atau lembaga yang diberi otoritas untuk menyeleksi dan memutuskan organisasi mana saja yang dianggap layak mendapatkan fasilitas pengecualian pajak bagi penghasilan yang diperolehnya.

Dalam hal pendaftaran ini, Korea merupakan pengecualian khusus. Negeri Gingseng ini memberikan status tax exempt organization atau organisasi yang dikecualikan dari pajak secara otomatis kepada organisasi nirlaba. Status ini diberikan setelah organisasi tersebut terdaftar secara resmi di kementerian yang relevan. Negara ini tidak menyaratkan adanya pendaftaran khusus bagi organisasi nirlaba yang ingin mendapatkan sta tus organisasi bebas pajak. Organisasi hanya diminta menginformasikan status sebagai organisasi nirlaba yang sudah diperolehnya kepada IRS (Internal Revenue Service) untuk mendapatkan fasilitas sebagai organisasi bebas pajak.

Di Filipina, India, Australia, dan Banglades, misalnya, organisasi nirlaba harus mendaftar ke badan perpajakan untuk dapatkan status khusus sebagai organisasi bebas pajak. Dalam proses pendaftaran tersebut, organisasi harus memenuhi persyaratan dan melengkapi kelengkapan administratif yang diperlukan. Sebagian besar organisasi nirlaba di Australia mendaftarkan diri agar mendapatkan status bebas pajak ke kantor pajak Australia sejak awal pembentukannya. Menurut hukum Australia, setiap tahun organisasi nirlaba harus menentukan sendiri kualifikasi untuk memperoleh pengecualian pajak penghasilan. Manfaat dari pendaftaran ini diperoleh bersamaan dengan pengakuan resmi dari pemerintah. Tidak jauh berbeda, di India pun pemerintah menawarkan pengecualian pajak kepada organisasi karitas atau amal yang sudah terdaftar di kantor yang berwenang. Di India proses pendaftaran atau pengajuan kepada Departemen Pajak bahkan tidak dikenakan biaya.

Sementara di Banglades, untuk mendapatkan fasilitas pengecualian pajak suatu organisasi harus terdaftar secara legal. Walaupun pada dasarnya UU di Banglades belum memberikan kejelasan mengenai peraturan dan prosedur pengecualian pajak bagi organisasi nirlaba dan lembaga filantropis. Sedangkan kebijakan perpajakan di Singapura mengombinasikan pengecualian otomatis dengan sistem penilaian yang cukup ketat. Hanya sebagian organisasi nirlaba tertentu yang mendapatkan fasilitas ini, sedangkan sebagian besar lainnya yang bersifat amal dan sosial harus mendaftarkan pengecualian pajak penghasilannya setiap tahun.

Berbeda dengan negara-negara di Asia, sebuah organisasi nirlaba di Amerika Serikat tidak harus mendatangi Departemen Keuangan untuk mendapat persetujuan status bebas pajak. Organisasi nirlaba dapat mengajukan status bebas pajak kepada pemerintah dalam hal ini Internal Revenue Service (IRS) dan memenuhi semua kriteria yang telah ditentukan oleh UU. Hanya saja, selalu ada kemungkinan seorang pejabat memberikan penafsiran hukum yang berbeda sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda berkenaan dengan kelayakan bagi mereka yang mengajukan status bebas pajak.

Persyaratan Pendaftaran

Negara-negara yang dikaji umumnya menerapkan persyaratan yang cukup ketat terhadap organisasi nirlaba yang ingin mendapatkan fasilitas bebas pajak. Syarat yang cukup ketat itu ditetapkan dengan tujuan agar pemberian fasilitas atau insentif ini jatuh pada organisasi yang tepat dan benar-benar membutuhkan. Selain itu, penetapan persyaratan yang ketat ini untuk menyaring dan mengantisipasi penyalahgunaan fasilitas ini untuk praktik-praktik komersial yang seharusnya dibebani pajak atau praktik money laundry alias pencucian uang. Bahkan dalam penentuan persyaratan dan mekanisme pendaftarannya, otoritas perpajakan juga melibatkan kalangan organisasi nirlaba, seperti yang terjadi di Filipina dan Amerika Serikat.

Salah satu persyaratan yang diterapkan di hampir semua negara yang dikaji adalah adanya pernyataan tertulis yang juga didukung dan dibuktikan dengan dokumen program dan keuangan bahwa organisasi nirlaba yang mengajukan permohonan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat luas. Di Afrika Selatan, misalnya, pemerintah akan memberikan insentif pengecualian pajak bagi NPO yang memobilisasi dan menyalurkan dana sosial bila secara eksplisit menyatakan tujuannya “untuk masyarakat miskin”. Di Afrika Selatan lembaga sosial semacam ini disebut sebagai PBO (Public Benefit Organization). Undang-undang Pajak Penghasilan menetapkan suatu PBO harus “berciri nirlaba, dan dengan tujuan altruistik atau filantropik.” Selanjutnya sebuah organisasi masyarakat sipil juga terdaftar di Kantor Pajak (Revenue Service). Sedangkan di Banglades dan India organisasi nirlaba yang ingin mengajukan status bebas pajak harus membuktikan dirinya sebagai organisasi yang bertujuan karitas, melakukan transaksi hanya di antara anggota organisasi, selain organisasinya juga harus terdaftar secara legalitas.

Dalam konteks ini, kebijakan perpajakan di Amerika Serikat merupakan pengecualian. Di Amerika, IRS (Internal Revenue Service)[1] memberikan status bebas pajak bagi organisasi nirlaba tanpa harus menentukan apakah LSM yang bersangkutan “diperlukan, melayani kepentingan publik, atau memenuhi kriteria kernenterian tertentu”.[2] Asalkan organisasi yang bersangkutan telah menyerahkan semua dokurnen yang diperlukan dan memenuhi kriteria dan kualifikasi sebagai organisasi nirlaba yang sudah ditentukan oleh UU, maka organisasi tersebut layak untuk mendapatkan status bebas pajak.

Selain itu, beberapa negara memberlakukan adanya ketentuan berupa pengeluaran tahunan minimal (PTM) bagi organisasi nirlaba yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengecualian pajak. PTM ini umumnya dirumuskan dalam bentuk persentase dari penghasilan yang hants didistribusikan oleh organisasi nirlaba kepada masyarakat yang menjadi stakeholder atau beneficieries-nya. Persyaratan ini ditetapkan dengan tujuan agar dana yang diperoleh oleh organisasi, baik yang berasal dari sumbangan maupun penghasilan dari usaha dan penghasilan pasif, bisa didayagunakan secara optimal untuk kepentingan pencapaian visi dan misi organisasi serta membantu masyarakat. Selain itu, persyaratan semacam ini bisa mencegah terjadinya “penimbunan” sumbangan atau dana lainnya yang diperoleh organisasi yang disebabkan oleh buruknya kinerja organisasi.

Besarnya jumlah PTM yang ditetapkan berbeda di masing-masing negara yang dikaji. Di Afrika, misalnya, setidaknya 75% donasi atau hibah yang didapat baik dari badan pemerintah maupun Iuar negeri harus didistribusikan untuk menjalankanberagam aktivitas yang bermanfaat untuk publik. Di Singapura, PTM ditentukan berkisar sekurangnya 80% atas penghasilan dan hadiah, sedangkan di Korea lebih dari 50% dari semua pengeluaran dalam bentuk pemberian dan jasa. Sementara Australia dan India merupakan negara dengan persyaratan Pengeluaran Tahunan Minimum (PTM) terbesar.

Kantor Pajak Australia dan India menyaratkan organisasi amal atau nirlaba untuk mengalokasikan 85% dari penghasilannya setiap tahun pada pencapaian visi misi organisasi atau membiayai program-programnya. Hanya UU Pajak Banglades yang tidak menyebutkan ketentuan pengeluaran tahunan minimal (PTM) bagi organisasi nirlaba yang ingin mendapatkan pengecualian atau pengurangan pajak. Syarat lain yang harus dipenuhi oleh organisasi nirlaba di hampir semua negara dalam studi ini bahwa setiap tahunnya harus mendistribusikan sejumlah besar penghasilannya.

Selain persyaratan-persyaratan di atas, organisasi juga harus melampirkan beberapa dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh otoritas perpajakan. Di Australia, misalnya, organisasi nirlaba yang mengajukan aplikasi pengecualian pajak di antaranya harus menyerah-kan surat permohonan, foto kopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi, penjelasan lengkap tentang pemilik perusahaan atau kantor, informasi dan laporan keuangan tahunan, brosur dan leaflet organisasi, dan informasi-informasi lainnya yang diminta oleh ATO (Australian Taxation Office)

Di India, organisasi nirlaba yang ingin mengajukan pengecualian pajak penghasilan organisasi harus mengajukan permohonan kepada komisaris pajak – dalam waktu satu tahun dari pertama kali organisasi nirlaba dibentuk – dalam formulir yang ditentukan, sesuai dengan ketentuan Bab 11 Income Tax Act. Selain itu organisasi harus melampirkan foto kopi (legalisir) sertifikat organisasi atau memorandum dan hukum asosiasi, dan sertifikat pendaftaran dari kantor yang berwenang.

Di Filipina, organisasi nirlaba yang ingin mendapatkan status tax-exempt donnee, harus mengajukan surat permohonan kepada BIR (Bureau internal Revenue) dengan melampirkan pernyataan dan dokumen, antara lain: (a) Pernyataan tersumpah atau tertulis yang sah yang menggambarkan karakter organisasi, tujuan pengelolaan, aktivitas aktual, proyek yang diajukan, beragam sumber dan disposisi penghasilan, dan fakta-fakta lain berkenaan dengan operasionalnya yang relevan dengan kualifikasi sebagai lembaga tax-exempt donnee; (b) Foto kopi Articles of Incorporation dan anggaran rumah tangga; (c) Pernyataan keuangan yang menunjukkan berbagai aset, liabilitas, kuitansi, dan pengeluaran organisasi.

Di Amerika Serikat organisasi nirlaba yang menginginkan status bebas pajak harus melampirkan: (1) Dokumen yang menunjukkan legalitas organisasi yang bersangkutan (apakah corporation, community chest, dana masyarakat, atau yayasan), (2) Mengisi dan menyerahkan Formulir 1023 (suatu formulir yang diterbitkan oleh IRS) bersama Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, (2) Membayar iuran sebesar 150-465 dolar AS, tergantung dari penghasilan organisasi saat ini atau yang diproyeksikan akan didapat. Selain itu, organisasi harus wajib menyertakan iuran (user fee) sebesar 150 dolar AS atau 465 dolar AS bagi organisasi yang memiliki penerimaan kotor tahunan lebih dari 10.000 dolar AS.

Lamanya Proses Pendaftaran

Jangka waktu atau lamanya proses pengajuan untuk mendapatkan fasilitas pengecualian pajak sangat bervariasi. Jangka waktu yang diperlukan, mulai dari memasukkan berkas sampai turunnya surat persetujuan dari instansi terkait, sangat bergantung pada kompleksitas aplikasi dan banyaknya lembaga atau departemen yang terlibat dalam pemberian persetujuan. Di Amerika, misalnya, proses aplikasi sampai keluarnya surat persetujuan dari lembaga berwenang bisa berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Namun, negara juga memberi peluang kepada organisasi nirlaba untuk mengontrol proses tersebut. Jika pengajuan pengecualian pajak tidak disetujui oleh IRS dalam waktu 30 hari sejak surat tersebut dikeluarkan, organisasi tersebut dapat mengajukan protes peninjauan ulang kepada Biro Banding (Appeal Office).

Sama seperti di Amerika, proses aplikasi di Australia bisa berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung dari kantor regional setempat dan kerumitan aplikasi. Sementara di India proses pendaftaran untuk mendapatkan insentif pengecualian pajak memakan waktu kurang lebih enam hingga sembilan bulan. Namun, Persetujuan Departemen Pajak (Income Tax Department) terhadap pengajuan tersebut umumnya diberikan dalam kurun waktu di atas tiga tahun. Sedangkan di Banglades proses pengajuan untuk mendapatkan pengecualian pajak tergolong paling cepat karena hanya membutuhkan waktu sekurang-kurangnya empat minggu. Seperti halnya di Amerika, organisasi nirlaba di Banglades juga bisa melakukan kontrol terhadap proses registrasi tersebut. Jika instansi yangberwenang, yakni NBR (National Board of Revenue) atau organisasi pemerintah lainnya, dinilai menyalahgunakan kekuasaannya dan menolak pengajuan status pengecualian pajak atau menarik kembali status bebas pajak, organisasi nirlaba boleh mengajukan petisi tertulis untuk melawan otoritas tersebut melalui organisasi di Divisi Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung.

[1] IR5 merupakan lembaga utama pemerintah federal yang bertanggung jawab menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan dan regulasi semua LSM. Lembaga ini merupakan bagian dari Kantor Bendahara Negara AS. Fungsi utamanya adalah mengumpulkan pemasukan dari publik dan mengurus administrasi semua hukum yang berkaitan dengan penarikan pajak.

[2] Russy D. Sumariwalla, 2003, Regulasi dan Akreditasi Lembaga Derma dan Nirlaba di Amerika Serikat, halaman 16.

Disarikan dari buku: Kebijakan Insentif Perpajakan untuk Organisasi Nirlaba, Penulis: Hamid Abidin, Yuni Kusumastuti, Zaim Saidi, Hal: 25-30.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Informasi yang Berguna untuk Mengevaluasi Prospek Aliran Kas

Selengkapnya →