Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Mekanisme Pendaftaran untuk Memperoleh Pengecualian Pajak (2/2)

Oleh   /   Rabu 28 Maret 2018  /   Tidak ada komentar

Organisasi nirlaba diharuskan untuk melampirkan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa organisasi ini tidak membayar atau memberikan sesuatu dalam jumlah yang tak wajar untuk anggota, pengurus maupun kolega organisasi.

keuanganLSM

Mekanisme Pendaftaran untuk Memperoleh Pengecualian Pajak (Bagian 2/2)

Pembatasan dan Larangan

Sebagai organisasi yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah, organisasi nirlaba dituntut untuk lebih hati-hati dalam mengelola program dan lembaganya. Karena itu, pemerintah menetapkan beberapa larangan dan pembatasan bagi organisasi nirlaba yang menerima insentif pengecualian pajak. Aturan yang berkaitan dengan larangan dan pembatasan ini diharapkan bisa menjaga dan mengarahkan organisasi nirlaba untuk tetap beroperasi sebagai lembaga yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pembatasan umumnya diarahkan agar organisasi ini memanfaatkan semua sumber daya yang diperolehnya didayagunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan mengantisipasi terjadinya misalokasi atau penyalahgunaan penghasilan dan aset organisasi untuk kepentingan pengurus dan staf organisasi.

Salah satu pembatasan atau larangan yang diberlakukan di hampir semua negara adalah larangan untuk memberikan dana dalam jumlah tak wajar atau berlebihan kepada pihak internal atau eksternal organisasi. Organisasi nirlaba diharuskan untuk melampirkan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa organisasi ini tidak membayar atau memberikan sesuatu dalam jumlah yang tak wajar untuk anggota, pengurus maupun kolega organisasi. Ini sesuai dengan nature atau karakter organisasi nirlaba yang lebih berorientasi pada keuntungan atau kepentingan masyarakat luas, bukan sekelompok orang. Pemerintah masih menolerir pembayaran atau pemberian honor dalam jumlah yang pantas kepada staf organisasi yang memang bekerja untuk keberlangsungan program dan keberlanjutan organisasi tersebut.

Pembatasan atau pelarangan lainnya berkaitan dengan alokasi dana untuk operasional lembaga. Beberapa negara menetapkan bahwa jumlah dana yang dialokasikan untuk operasional organisasi tidak boleh lebih besar dari pada alokasi program. Dengan pembatasan ini, negara ingin mendorong agar organisasi bekerja lebih profesional dan efisien. Negara juga ingin menjamin agar sebagian besar dana masyarakat yang masuk ke organisasi nirlaba tidak digunakan untuk mendanai operasional lembaganya, tapi lebih banyak diperuntukkan bagi pelaksanaan program-program sosial yang hasilnya bisa dinikmati masyarakat luas.

Ketentuan yang berkaitan dengan dana operasional ini diberlakukan di India dan Filipina. Di India, misalnya, otoritas perpajakan mengharuskan organisasi yang menerima insentif ini untuk mengalokasikan 85% dananya untuk program yang dijalankan organisasi. Organisasi hanya diberi kewenangan untuk mengalokasikan dana untuk operasional lembaganya tidak lebih dari 15% dari seluruh dana yang diterimanya. Sementara di Filipina, sebuah organisasi akan mendapatkan insentif pengecualian pajak jika pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan administrasi organisasi tidak melebihi 30% dari total pengeluaran selama tahun kena pajak.

Secara umum pemerintah di beberapa negara yang dikaji, kecuali Singapura, tidak melakukan larangan terhadap organisasi nirlaba yang mendapatkan fasilitas pengecualian pajak untuk mengelola bisnis atau unit usaha komersial. Di Singapura, organisasi nirlaba yang mendapatkan fasilitas pengecualian pajak hanya boleh terlibat dalam aktivitas usaha yang berhubungan dengan tujuan organisasi dan penghasilan yang dihasilkan digunakan untuk kepentingan amal. Sementara negara-negara lainnya umumnya membolehkan pengelolaan bisnis dengan pengaturan secara ketat.

Di India, misalnya, pemerintah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh organisasi nirlaba yang melakukan kegiatan bisnis. Persyaratan-persyaratan tersebut, antara lain:

(1) memelihara serangkaian buku laporan yang terpisah antara bisnis dan kegiatan sosial organisasi;

(2) kegiatan bisnis yang dilakukan mernenuhi beberapa kategori, di antaranya: (a) berkenaan dengan publikasi materi keagamaan untuk kepentingan keagamaan publik, (b) bisnis yang dijalankan organisasi diberitakan pemerintah sebagai yang berhak mendapatkan pengecualian, (c) dijalankan untuk tujuan karitas dan masyarakat sasaran sebagian besar bertanggung jawab atas program, atau (d) organisasi mendapatkan pengecualian berdasar klausa 23B (tersedia untuk industri desa) atau 23C (bagi beragam rumah saki t kari tas, lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, dsb.), Bab 10, Incorne Tax Act.

Sementara pemerintah Korea Selatan menetapkan dua persyaratan bagi nonprofit corporation yang memulai usaha profit, yakni:

(1) Sebuah nonprofit corporation yang melaksanakan usaha profit harus menyimpan laporan dalam waktu 60 hari dari awal pengoperasian usaha. Laporan tersebut mencakup beberapa hal, antara lain: nama perusahaan, alamat kantor pusatnya, nama orang-orang yang mewakili perusahaan dan orang-orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan, tujuan-tujuan nonprofit corporation yang disetujui, jenis usaha profit, dan tempat usaha berada;

(2) Nonprofit corporation yang tertarik dalam usaha profit harus menyimpan buku rekening dengan metode double-entry book keeping.

Di Filipina, pengaturan mengenai kegiatan bisnis atau pengelolaan unit usaha komersial yang dikelola oleh organisasi nirlaba dilakukan lebih ketat. Organisasi nirlaba tidak diperbolehkan terlibat terutama dalam aktivitas bisnis dan ekonomi secara aktif dan langsung. Misalnya, sebagai pabrikan atau dealer bahan-bahan konstruksi. Organisasi nirlaba masih diperbolehkan dalam aktivitas income-generating sesuai dengan ketentuan Articles of Incorporation atau terlibat dalam aktivitas yang insidental atau penting untuk melaksanakan tujuan-tujuan organisasi, Guna meyakinkan apakah aktivitas yang diajukan termasuk dalam kategori pengecualian pajak atau tidak, sebuah organisasi nirlaba selayaknya mengajukan pendapat kepada Bureau Internal Revenue (BIR) atas aktivitas tersebut.

Di India pemerintah memberikan pengaturan yang sama. Untuk memenuhi persyaratan agar tetap mendapatkan pengecualian pajak dari pemerintah, organisasi nirlaba tidak boleh melanggar ketentuan Bab 11, 12, atau 13 Income Tax Act. Di dalamnya menyatakan bahwa organisasi tersebut melanggar aturan bila tidak menggunakan penghasilan dengan nilai minimum tertentu untuk obyek yang ditetapkan pada tujuan-tujuan tertentu; menginvestasikan dana dalam bentuk dan cara yang tidak sesuai dengan UU; menggunakan sejumlahbagian penghasilan atau kepemilikan organisasi baik secara langsung atau tidak langsung bagi keuntungan pendiri, pengawas, keluarga pendiri atau pengawas, atau gagal membukukan keuntungan/laba.

Sanksi dan Hukuman

Agar larangan atau pembatasan itu dipatuhi, negara-negara yang dikaji juga menerapkan sanksi atau hukuman terhadap organisasi yang melanggar larangan atau pembatasan tersebut. Sanksi yang diterapkan beragam, mulai dari yang sifatnya ringan dan bersifat penjeraan seperti pengenaan denda, sampai sanksi pencabutan insentif kepada organisasi yang dianggap melakukan pelanggaran berat. Di Amerika, misalnya, berdasarkan UU yang dikeluarkan Kongres AS pada Juli 1996, penyalahgunaan organisasi untuk kepentingan pribadi akan dikenakan pemotongan pajak pada setiap kelebihan transaksi keuntungan yang setara dengan 25 persen keuntungan. Hukuman tambahan 10 persen dikenakan pada manajer lembaga yang terang-terangan mengijinkan lembaga terlibat dalam transaksi keuntungan berlebihan. Ketidakpatuhan terhadap batas waktu yang ditetapkan atas kelebihan keuntungan dapat dikenakan penalti 200 persen kelebihan keuntungan.[1]

Sementara pemerintah India menjatuhkan sanksi dengan menarik kembali persetujuan status pengecualian pajak penghasilan jika aktivitas organisasi tidak lagi murni karitas atau melanggar ketentuan yang ditetapkan. Namun, sebelum melakukan hal tersebut pemerintah harus memberikan kesempatan kepada organisasi karitas mempertahankan posisinya.

Jangka Waktu atau Periodisasi Status Pengecualian Pajak

Secara umum semua negara yang dikaji menentukan jangka waktu atau periode tertentu terhadap fasilitas atau insentif pengecualian pajak yang diberikannya kepada organisasi nirlaba. Sebagian besar menetapkan batas waktu satu tahun bagi organisasi nirlaba yang mendapatkan insentif pengecualian pajak. Setelah jangka waktu tersebut, organisasi nirlaba harus mendaftar ulang atau memperpanjang status tersebut kepada lembaga yang memberikan otoritas atau lembaga berwenang. Lembaga yang berwenang kemudian akan meninjau ulang apakah organisasi ini masih memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas pengecualian pajak tersebut. Jika dianggap tidak memenuhi syarat, misalnya misi organisasi sudah berubah atau organisasi terbukti membagi-bagikan atau menginvesikan keuntungan untuk kepentingan pengurus, maka instansi yang berwenang tidak akan memperpanjang atau mencabut insentif tersebut. Namun, sebelum insentif tersebut dicabut, organisasi nirlaba diberikan kesempatan untuk mempertahankan diri dan menjelaskan posisinya.

[1] Russy D. Sumariwalla, 2003, Resuiasi datt Akreditasi Lembaga Derma dan Nirlaba di Amerika Serikat.

Disarikan dari buku: Kebijakan Insentif Perpajakan untuk Organisasi Nirlaba, Penulis: Hamid Abidin, Yuni Kusumastuti, Zaim Saidi, Hal: 30-34.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Pelaporan Keuangan Harus Mampu Menyediakan Informasi

Selengkapnya →