Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Referensi  >  Artikel saat ini

Memahami untuk Membasmi

Oleh   /   Senin 16 Maret 2015  /   Tidak ada komentar

Menurut perspekrif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam No. 31 Tahun 1999 jo, UU No. 20 Tahun 2011 Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalarn tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi.

Memahami untuk Membasmi

Memahami untuk Membasmi

Penulis: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006

Apa yang Dimaksud dengan Korupsi?

Menurut perspekrif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam No. 31 Tahun 1999 jo, UU No. 20 Tahun 2011 Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalarn tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang busa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

  1. Kerugran keuangan negara
  2. Suap-menyuap
  3. Penggelapan dalam jabatan
  4. Pemerasan
  5. Perbuatan curang
  6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
  7. Gratifikasi

Selain bentuk/jenis pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No. 31 Tahun 1999 jo, UU NO. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

  1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
  2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
  3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
  4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi kererangan palsu
  5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
  6. Saksi yang membuka identitas pelapor

Untuk menyempurnakan Buku Saku ini terus kami lakukan agar masyarakat semakin mudah untuk memahami pengertian korupsi dan semakin mudah pula untuk mengetahui bentuk/jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi. Sehingga pada penerbitan edisi kedua (Oktober 2006) buku ini mendapatkan penambahan isi, yakni “Contoh Menganalisis suatu Kejadian Berdasarkan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi” (halaman 417). Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada European Union dan Partnership for Governance Reform in Indonesia yang telah mendukung pembiayaan penerbitan buku saku edisi pertama (Agustus 2006) lalu, serta Program Danida Suport to KPK yang mendukung pembiayaan penerbitan Buku Saku edisi kedua ini.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Akuntansi Desa

Selengkapnya →