Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Issu Transparansi dan Akuntabilitas  >  Artikel saat ini

Mengkritisi Akuntabilitas dan Transparansi LSM

Oleh   /   Jumat 15 Februari 2013  /   Tidak ada komentar

Sesuai dengan namanya, Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah LSM/NGO merupakan perkumpulan golongan intelegensia yang memposisikan dirinya atau memusatkan perhatiannya pada pemberdayaan masyarakat (empowerment).

keuangan LSM

Karenanya peranan LSM pada masa pemerintahan tersebut disisihkan, sehingga tidak dapat berkembang maksimal

Sumber: BUKU KRITIK & OTOKRITIK LSM: Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia (Hamid Abidin & Mimin Rukmini) Halaman: 141-147

 

LSM di Tengah Perubahan Masyarakat

Sesuai dengan namanya, Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah LSM/NGO merupakan perkumpulan golongan intelegensia yang memposisikan dirinya atau memusatkan perhatiannya pada pemberdayaan masyarakat (empowerment). Dalam pandangan kami sebagai birokrat pemerintah ada beberapa tipologi LSM dengan orientasi berbeda. Ada LSM yang mengusahakan diri menjadi agen kemandirian dan kesejahteraan, dan ada LSM yang lebih mengarah pada kedekatan kerja sama pada suatu struktur offisial yang mampu menggaet pasar melalui ikatan di antara mereka dengan proses yang ada agar tetap bisa bertahan hidup. Pada LSM jenis ini, aktivis lembaga tersebut dihadapkan pada keadaan agar senantiasa bertindak komersial sebagai proses kompetitif terhadap pasar agar mereka dapat tetap bisa memberikan pelayanan aktif pada masyarakat luas.

Namun menurut Korten, secara ideal LSM melihat potensi dan sumber daya yang ada di dalamnya, perlu bernegosiasi dengan struktur pemerintah lokal dan nasional sebagai partnership sebagai sektor private untuk menuju arah mengembangkan suatu jaringan kampanye dan lobi internasional atas nama pemerintah bagi pemusatan perhatian golongan masyarakat tertinggal agar dapat lebih diberdayakan secara maksimal.

Kondisi ideal sebagaimana diungkapkan Korten di atas tidaklah mudah dalam implementasinya. Sesuai dengan misi yang diembannya, pada umumnya LSM senantiasa tumbuh dan berkembang di tengah-tengah pendekatan yang lebih strategis dengan suatu komunitas masyarakat. Umumnya komunitas masyarakat tersebut hidup dalam keterbatasan dan keterbelakangan karena misi ini.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, keberadaan LSM dianggap sebagai sekelompok orang-orang kritis yang selalu berseberangan dengan pemerintah.

Karenanya peranan LSM pada masa pemerintahan tersebut disisihkan, sehingga tidak dapat berkembang maksimal. Hanya sebagian kecil LSM yang masih tetap konsisten dengan misi yang diembannya meskipun bergerak dalam skala yang lebih kecil dan berada pada lapisan bawah (grassroot) dalam organisasi masyarakat.

Pada era Reformasi seperti sekarang ini, keberadaan LSM semakin diperhitungkan. Eksistensi LSM bahkan semakin diakui pemerintah dengan diberikannya berbagai kesempatan untuk melaksanakan misinya secara lebih nyata di tengah-tengah masyarakat. LSM dianggap sebagai partner pemerintah dalam community development atau menjadi agen pembaharu (agent of change) khususnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat. LSM telah menjadi salah satu karakteristik pendekatan alternatif terhadap kegagalan pembangunan industri sebelumnya dan patemalistik top-down terhadap kemiskinan, masalah wanita dan sebatgianya di tingkat grassroot perkotaan maupun di pedesaan.

Situasi ini memberi angin segar pada LSM yang di awal masih bertindak sembunyi-sembunyi untuk menampakkan diri secara terang-terangan, dan merangsang tumbuh dan berkembangnya LSM-LSM baru dalam skala lokal maupun nasional. Lalu sejauh manakah peran dan aktivitas yang dimainkannya di tengah-tengah masyarakat yang sedang berubah saat ini? Jawabanya tergantung sejauh mana LSM tersebut mampu memposisikan dirinya menjadi agen pembaruan sesuai dengan komitmen dan misi utama yang diemban.

 

Akuntabilitas dan Transparansi LSM

Sejalan dengan komitmen yang menjadi konsep ideal lahirnya sebuah LSM pada era Reformasi, tumbuh dan berkembangnya LSM di tengah-tengah masyarakat merupakan sesuatu fenomena sosial yang patut disikapi secara arif dan bijaksana terutama pada kondisi masyarakat yang sedang berubah sekarang ini. Keberadaan LSM baik pada skala lokal maupun nasional yang dewasa ini bermunculan di tanah air kita, tidak perlu dianggap menjadi sebuah ancaman yang harus disikapi secara respresif. Namun perlu diberikan batasan secara wajar dalam bingkai demokrasi yang sekarang ini kita kembangkan.

Bingkai demokrasi sebagaimana dimaksud sesuai dengan sejauh mana komitmen sebagai misi utama yang diemban dapat dipertahankan. Bersumber pada proses seleksi alam, di mana LSM yang memiliki komitmen dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, akan semakin memiliki eksistensi dan pengakuan oleh konstituen yang menjadi kliennya. LSM seperti ini akan senantiasa memiliki kredibilitas dan program-program yang jelas dan terencana, serta selalu merasa tertantang untuk terus mengembangkan diri, baik dalam lingkup internal pengelolaan operasional di dalamnya maupun secara kelembagaan. LSM sebagaimana tergambar pada kondisi ini akan senantiasa memiliki nilai-nilai akuntabilitas dalam masyarakat yang sedang berubah.

Sebaliknya, LSM yang lahir tanpa konsep yang jelas, dengan ideologi yang didasari suatu kepentingan tertentu akan sulit berkembang, dan jika masanya sudah habis akan hilang dengan sendirinya. Kondisi ini sebagai suatu proses alam, di mana eksistensi suatu LSM yang tidak memiliki platform yang jelas akan tersingkir oleh anggapan miring masyarakat. Kita tidak dapat membatasi hak politik masyarakat untuk berdemokrasi dan hak intelektual seseorang untuk berperan serta dalam proses civil state development. Meskipun kebebasan untuk mendirikan LSM dewasa ini tidak lagi menjadi monopoli kaum intelektual atau cendekiawan yang peduli terhadap persoalan rakyat, tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara. Tinggal sejauh mana prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dikembangkan LSM yang ada sekarang ini dapat dipertanggungjwabkan sebagai bagian dari hak publik untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar? Ini semua bergantung pada sejauh mana LSM mampu memberikan informasi dari keseluruhan program yang dilaksanakan secara jujur dan transparan kepada konstituen yang menjadi target dari kegiatannya.

Akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kewajiban menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum suatu organisasi kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban dan keterangan dari yang bertanggungjawab.

Deklarasi Tokyo tahun 1985 memberikan kesimpulan sebagai suatu kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan keterangan sejelas-jelasnya, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ledvina V Carino mengatakan, sebagai sebuah evolusi kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok orang yang berada pada jalur otoritas untuk dapat mempertanggungjawabkan secara benar sesuai dengan tugasnya tersebut. Dari gambaran tersebut, setiap orang atau organisasi termasuk LSM harus benar-benar menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya memberi pengaruh pada dirinya sendiri, akan tetapi membawa dampak bagi orang lain. Atas dasar ini ada empat dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain.

  • Siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas?
  • Kepada siapa dia berakuntabilitas?
  • Apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitasnya?
  • Nilai akuntabilitas itu sendiri?

Berangkat dari beberapa batasan tentang konsep kertas kerja ini, refleksi terhadap akuntabilitas dan transparansi yang selama ini dikembangkan LSM dalam pandangan kami sebagai birokrat pemerintah masih belum maksimal dan dapat diasosialisasikan kepada publik. Menurut kami hambatan tersebut terjadi baik secara eksternal dan internal di sekitar LSM tersebut, antara lain yang tampak:

  1. Masih lemahnya kinerja karena manajemen di dalamnya belum baik. Hal ini disebabkan pada sebagian LSM faktor SDM masih menjadi hambatan kultural dalam organisasinya.
  2. Faktor pembiayaan yang masih lemah.
  3. Masih rendahnya akses-akses eksternal, yang menghambat lemahnya bargaining sebagian LSM terhadap upaya mencari sumber-sumber pembiayaan lokal maupun internasional.
  4. Belum maksimalnya kontrol masyarakat termasuk keengganan untuk mencari tahu atau menurut penjelasan kepada pengelola LSM, artinya masyarakat masih cenderung bersikap pasif.
  5. Pada beberapa kasus, masih terdapat aparat birokrasi yang alergi terhadap keberadaan LSM.

Penutup

Tulisan sederhana ini merupakan pokok-pokok pemikiran kami untuk memberikan suatu refleksi (kilas balik) atas prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi Lembaga Swadaya Masyarakat yang dewasa ini jumlahnya cukup potensial bila dikembangkan dan dibina dengan baik.

Apabila keberadaan LSM bekerja pada garis dan semangat idealnya, maka akan mengatasi berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa negara ini secara bersama dengan berbagai elemen masyarakat lainnya. Tentunya keterbatasan yang ada hendaknya dapat diminimalkan, dengan melakukan pembinaan secara komprehensif dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kebebasan untuk berekspresi merupakan hak intelektual masyarakat, tinggal sejauh mana seleksi alam dapat memberikan penilaian objektif dari berbagai LSM yang ada, dan mampu eksis dalam kondisi masyarakat yang semakin berubah sekarang ini.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Pemberdayaan dan Percepatan Pembangunan

Selengkapnya →