Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita  >  Artikel saat ini

Menyiapkan UKM Menghadapi MEA

Oleh   /   Jumat 4 September 2015  /   Tidak ada komentar

Kita mengapresiasi langkah yang ditempuh pemerintah dalam menyiapkan para pelaku usaha dalam negeri, khususnya UKM, menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015.

Menyiapkan UKM Menghadapi MEA

Menyiapkan UKM Menghadapi MEA

Sumber: Kompas, 20 Agustus 2015.

Dalam rangka memperkuat UKM menghadapi MEA, pemerintah memangkas perizinan dan memberikan keringanan biaya sertifikasi produk (Kompas, 19/8).

Kita mengapresiasi langkah yang ditempuh pemerintah dalam menyiapkan para pelaku usaha dalam negeri, khususnya UKM, menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015. Tim lintas kementerian dan lembaga pun dibentuk untuk melakukan pemetaan UKM dan merumuskan langkah yang harus ditempuh.

Kesiapan pelaku usaha Indonesia, khususnya UKM, menjadi isu penting terutama karena akhir 2015 tinggal empat bulan lagi. Meski sering disebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional-karena menyumbang 56,92 persen PDB nasional dan 97 persen penyerapan angkatan kerja-UKM disinyalir salah satu rantai paling lemah dalam menghadapi persaingan terbuka di MEA karena sebagian besar produk belum memenuhi standar mutu atau tersertifikasi dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kekhawatiran kita, belum semua pelaku UKM yang meliputi 99,9 persen dari total unit usaha di Indonesia itu paham mengenai apa itu MEA dan situasi riil yang akan mereka hadapi setelah MEA benar-benar berlaku akhir 2015. Bukan rahasia lagi, pelaku usaha kita, termasuk UKM, selama ini cenderung sangat inward looking dan tak siap dihadapkan pada persaingan terbuka dengan mitra mereka di Asia ataupun global.

Terbukanya potensi pasar ASEAN dengan 600 juta penduduk melalui MEA akan membuka peluang sekaligus tantangan bagi pelaku UKM Tanah Air yang berjumlah 55,7 juta atau terbesar di ASEAN. Dengan berlakunya MEA, kita akan dihadapkan pada aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari seluruh ASEAN. Melalui MEA, juga akan terjadi integrasi pasar dan area perdagangan bebas, di mana semua tarif perdagangan antarnegara ASEAN akan dihapuskan.

Ketidaksiapan pelaku UKM bukan sepenuhnya salah mereka, tetapi juga pemerintah dan kita semua. Menghadapi MEA bukan hanya pelaku usaha yang dituntut kesiapannya, tetapi juga pemerintah dalam menyiapkan berbagai rambu regulasi dan iklim yang mendukung, insentif dan fasilitasi, serta perlindungan pasar domestik. Sangat ironis jika pemetaan UKM dan pembentukan tim baru dimulai saat MEA sudah di depan mata.

Kita perlu bergegas mengingat menumpuknya persoalan kendala klasik yang masih kita hadapi, mulai dari ekonomi biaya tinggi hingga birokrasi yang kurang berpihak kepada pelaku usaha, ruwetnya perizinan, lemahnya infrastruktur, sulitnya akses permodalan, lemahnya riset dan penguasaan teknologi, serta lemahnya sumber daya manusia dan semangat kewirausahaan.

Kita belum melihat sejauh mana progres pengembangan kawasan ekonomi khusus atau kluster-kluster UKM dan kesiapan kelembagaan kita. Prinsipnya, berbagai langkah harus ditempuh untuk mempersiapkan pelaku ekonomi, produsen, ataupun konsumen. Apa pun, kita mengapresiasi langkah pemerintah. MEA sudah menjadi keniscayaan dan tidak akan menunggu apakah kita siap atau tidak.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Sangat Perlu Dukungan Akses Pembiayaan

Selengkapnya →