Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Menyoroti Gerakan Akuntabilitas LSM

Oleh   /   Rabu 21 September 2016  /   Tidak ada komentar

Gary Johns (2000) menyoroti sejumlah asumsi yang mendasari gerakan akuntabilitas LSM. Johns berpendapat bahwa ketika LSM menempatkan dirinya sebagai sebuah bentuk baru demokrasi.

Menyoroti Gerakan Akuntabilitas LSM

Menyoroti Gerakan Akuntabilitas LSM

Gary Johns (2000) menyoroti sejumlah asumsi yang mendasari gerakan akuntabilitas LSM. Johns berpendapat bahwa ketika LSM menempatkan dirinya sebagai sebuah bentuk baru demokrasi atau sebagai ekspresi demokrasi yang besar, maka LSM harus tunduk pada ‘suatu kebijakan regulasi yang kaku untuk asosiasi swasta’.

Johns melihat sikap ini tidak menguntungkan dari perspektif ‘liberal’ dan menyarankan agar setiap LSM hendaknya ‘menyatakan diri tidak lebih mewakili suatu pandangan’ serta hendaknya jangan meremehkan otoritas demokrasi perwakilan.

Menurut pendapatnya, satu-satunya pemeriksaan yang perlu dilakukan terhadap LSM adalah ‘pemeriksaan biasa sebagaimana dilakukan terhadap setiap organisasi atau pribadi yang mencari dukungan publik’, yakni ‘integritas dan kebenaran dari apa yang diusulkan’.

Sejumlah analis menunjuk pada standar perilaku yang dilanggar oleh LSM atau pada masalah akuntabilitas LSM secara umum.

Misalnya, satu dasawarsa yang lalu, Julie Mertus mengingatkan adanya ‘bahaya LSM yang melanggar norma-norma demokrasi’ (Mertus, 1995). Ia mencatat bahwa kegiatan LSM ‘seringkali tidak jelas maksudnya’ dan bahwa ‘organisasi masyarakat sipil dapat melanggar prinsip demokrasi yang paling dasar, yakni memerintah dengan persetujuan pihak yang diperintah’.

Ia sampai pada sebuah kesimpulan bahwa `Selama hukum internasional tidak dapat menentukan sikap yang jelas dan konsisten mengenai tanggungjawab para aktor non-negara’, maka para aktor ini dapat terus mengesampingkan hak-hak asasi manusia.

Jan Aart Scholte, seorang sarjana ‘masyarakat sipil’ kawakan, berpendapat bahwa walaupun ‘organisasi masyarakat sipil mempunyai kewajiban untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan mengenai apa yang mereka lakukan dan tidak lakukan’, namun kebanyakan mereka ‘menjalankan mekanisme akuntabilitas yang sangat terbatas dan tidak imajinatif dalam kaitannya dengan kegiatan mereka’ (Scholte, 2004).

Ia melihat kekurangan akuntabilitas semacam itu sebagai secara politik merugikan sepak terjang ‘masyarakat sipil’ sebab para penguasa menggunakan ketiadaan akuntabilitas itu untuk menolak legitimasi organisasi-organisasi tersebut dalam tata-pemerintahan global. Sebaliknya, Scholte menyebutkan sejumlah tindakan inovatif untuk mendukung akuntabilitas.

Misalnya, Philippine Council for NGO Certification (PCNC) telah mengembangkan sebuah program yang bagus untuk ‘pengawasan tidak resmi terhadap masyarakat sipil di negara itu’ (Lihat tulisan Golub dalam buku ini).

Peter Spiro (2002) mencoba untuk menjelaskan masalah akuntabilitas LSM dengan bertanya kepada siapa akuntabilitas itu ditujukan. Jawabannya adalah bahwa LSM hendaknya akuntabel terhadap konstituensinya dan proses kegiatanya dan ia menyebut perbedaan itu sebagai akuntabilitas internal kepada anggotanya, ia mengatakan bahwa masalah akuntabilitas telah dibesar-besarkan karena terdapat kendala praktis pada LSM (misalnya masalah keanggotaannya yang membuat mereka selalu taat pada aturan.

Dalam mengevaluasi akuntabilitas internal LSM, ia menantang ‘pendewaan terhadap bentuk-bentuk lain asosiasi’, seperti misalnya negara demokratis, yang ‘secara implisit mengidealkan metrik akuntabilitas, terutama melalui pemilihan secara periodik’. Dalam pandangan Spiro, pemungutan suara adalah ‘cara kasar untuk menjadikan penguasa pemerintah menaati peraturan’ dan ‘pemerintah dapat melakukan banyak kesalahan tanpa harus bertanggungjawab kepada rakyatnya’.

Dalam hal akuntabilitas eksternal LSM kepada ‘sistem’, Spiro berpendapat bahwa proses ini sekarang berjalan kurang optimal karena partisipasi LSM sekarang bersifat informal, maka tidak mendapat insentif untuk menjadi akuntabel. Solusi diajukan Spiro adalah agar negara menerima ‘partisipasi formal aktor-aktor non-negara dalam pembuatan keputusan internasional’ sehingga dapat ‘memaksa LSM, sebagai pemain yang terlibat, agar akuntabel terhadap kesepakatan internanasional’.

Disarikan dari buku: Akuntabilitas LSM Politik, Prinsip & Inovasi, Penulis: Lisa Jordan & Peter Van Tuijl, Hal: 43-45.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Pemda Jangan Hanya Andalkan DAU-DAK

Selengkapnya →