Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Metodologi Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik

Oleh   /   Kamis 13 Februari 2014  /   Tidak ada komentar

Analisis dilakukan dengan merujuk kepada permasalahan yang ditemukan pada saat Pemilu 1999 dan kasus-kasus yang terungkap sesudahnya, terhadap peraturan perundang-undangan partai politik dan Pemilu terutama yang berkaitan dengan keuangan.

KeuanganLSM

Metodologi Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik

Studi ini dilakukan dengan analisis data sekunder, wawancara mendalam, melakukan diskusi kelompok dan loka karya. Analisis dilakukan terhadap kelayakan standar akuntansi keuangan yang dipakai saat ini untuk partai politik, yaitu standar yang dibuat Ikatan Akuntansi Indonesia: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45: -Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Analisis dilakukan dengan merujuk kepada permasalahan yang ditemukan pada saat Pemilu 1999 dan kasus-kasus yang terungkap sesudahnya, terhadap peraturan perundang-undangan partai politik dan Pemilu terutama yang berkaitan dengan keuangan, terhadap pedoman dan ketentuan pelaporan keuangan partai politik, serta karakteristik partai politik di Indonesia. Analisis terutama dilakukan untuk melihat apakah PSAK 45 dapat merefleksikan dan merekam karakter partai politik. Dari hasil analisis ini kemudian diajukan suatu rekomendasi untuk penyempurnaan terhadap standar akuntansi keuangan yang memadai bagi partai politik.

Studi dilakukan pada bulan April-Juli 2002 dengan bekerja sama dengan IFES (International Foundation for Election Systems) serta dengan metodologi sebagai berikut:

  1. Analisis peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia dilakukan lewat studi literatur.
  2. Analisis laporan keuangan partai politik yang ada (Pemilu, dan tahun sesudahnya) dilakukan dengan mempelajari laporan keuangan tahunan dari tahun 1999 sampai Juni 2001 dan laporan dana kampanye tahun 1999, yang diperoleh sampai tanggal 14 Mei 2002.
  3. Analisis terhadap laporan keuangan partai politik dan pelaksanaan di negara-negara lain lewat studi literatur.
  4. Analisis kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada partai politik sekarang (terutama dalam bidang keuangan) lewat wawancara dan studi literatur.
  5. Analisis standar akuntansi keuangan yang sekarang berlaku (PSAK 45).
  6. Perbandingan berbagai Standar Akuntansi keuangan dari beberapa negara dan peraturan-peraturannya dilakukan lewat studi literatur baik cetak maupun dari website.
  7. Wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam audit keuangan partai politik tahun 1999.
  8. Diskusi kelompok fokus lewat loka karya.
  9. Rekomendasi.

Definisi-definisi dan aturan-aturan yang dipakai dalam studi ini adalah sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat studi ini dibuat. Peraturan dan undang-undang yang dipakai dalam analisis ini adalah UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik dan UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu. Saat studi ini dibuat, di DPR sedang dibahas revisi kedua undangundang tersebut di atas. Revisi tersebut juga kami jadikan  referensi, tetapi karena belum menjadi undang-undang maka belum bisa dipakai sebagai referensi baku dari studi ini. Batasan waktu studi ini adalah dari tahun 1999, sejak terbitnya UU No. 2 dan No. 3 tahun 1999 sampai Agustus 2002. Peraturan dan praktek laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya tidak menjadi obyek bahasan studi ini. Batas waktu ini diambil mengingat bahwa kebebasan partai politik baru timbul di Indonesia dengan adanya kedua undang-undang tersebut di atas.

Disarikan dari buku: Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik, Penulis: Emmy Hafild, Hal: 21-22.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Lingkup Pekerjaan Pemeriksa Internal (2/4)

Selengkapnya →