Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita  >  Artikel saat ini

Mobil Anggota DPRD Riau Rp 407 Juta

Oleh   /   Jumat 21 November 2014  /   Tidak ada komentar

Sebanyak 65 anggota DPRD Riau masing-masing akan mendapatkan mobil seharga Rp 407 juta per unit. Bahkan, ketua DPRD dijatah dua mobil, Toyota Land Cruiser dan Toyota Crown, senilai pagu anggaran Rp 4,9 miliar.

keuanganLSM

Mobil Anggota DPRD Riau Rp 407 Juta

Sumber: Kompas, Jumat, 24 Oktober 2014

Sebanyak 65 anggota DPRD Riau masing-masing akan mendapatkan mobil seharga Rp 407 juta per unit. Bahkan, ketua DPRD dijatah dua mobil, Toyota Land Cruiser dan Toyota Crown, senilai pagu anggaran Rp 4,9 miliar. Lalu empat wakil ketua DPRD akan mendapat sebuah mobil jenis Toyota Crown setara dengan fasilitas wakil gubernur senilai Rp 1,8 miliar.

”Kami kurang tahu berapa total anggaran buat pengadaan mobil dinas itu. Namun, kami memang sedang melakukan lelang untuk 61 mobil bagi anggota DPRD Riau. Selain itu, ada 30 mobil lagi untuk satker (satuan kerja, setingkat eselon dua) dengan pagu masing-masing Rp 407 juta,” kata Ayub Khan, Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Riau, Kamis (23/10).

Apabila semua pemimpin dan anggota DPRD serta semua pejabat eselon II dan III harus disediakan kendaraan dinas, anggaran yang harus dikeluarkan dari APBD Riau sekitar Rp 100 miliar.

”Apa yang salah dengan Riau. Mengapa para pemimpin belum mampu memberi teladan. Rakyat masih banyak yang miskin. Infrastruktur jalan buruk, gedung sekolah rusak, dan fasilitas pendidikan kurang memadai,” kata praktisi hukum dari Universitas Islam Riau, Husnu Abadi.

Ayub mengatakan, mobil dinas 55 anggota DPRD lama belum satu pun yang dikembalikan. Sekretaris DPRD Riau Zulkarnain Kadir berpendapat, Kepala Biro Perlengkapan merupakan penanggung jawab kepemilikan semua mobil dinas di jajaran Pemprov Riau.

Kementerian Dalam Negeri menilai banyak kesalahan yang dilakukan Pemprov Riau dalam pengadaan kendaraan dinas untuk pimpinan dan anggota DPRD. Kemendagri akan segera mengingatkan Pemprov Riau.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan, di Jakarta, Kamis, mengatakan, ketua DPRD provinsi di mana pun, bukan hanya Riau, tidak diperbolehkan mendapat dua kendaraan dinas. Bahkan, tidak ada aturan yang membolehkan anggota DPRD menerima kendaraan dinas. Kendaraan dinas hanya untuk ketua dan wakil ketua DPRD.

”Pertimbangannya karena beban tugas anggota DPRD banyak di kantor. Kalaupun ada tugas pengawasan, anggota DPRD bisa menggunakan bus atau minibus untuk ke lapangan, tidak perlu ada kendaraan dinas untuk setiap anggota DPRD. Berbeda dengan pimpinan DPRD yang banyak menghabiskan waktu untuk koordinasi atau tugas lain di luar kantor,” katanya.

Sementara itu, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten periode 2014-2019 memutuskan tidak menggunakan mobil dinas baru. Mereka menggunakan mobil lama karena masih layak.

Sekretaris DPRD Banten Iman Sulaiman di Serang menyampaikan, tidak ada pengadaan mobil dinas baru. ”Semuanya mobil bekas. Namun, paling penting, mobil dalam kondisi baik dan nyaman dipakai. Jumlah mobil dinas anggota DPRD Banten 26 unit,” katanya. (SAH/BAY/APA)

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →