Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Nomor ldentitas Kepabeanan

Oleh   /   Rabu 5 November 2014  /   Tidak ada komentar

Nomor identitas kepabeanan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada importir yang telah melakukan registrasi untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual.

keuanganLSM

Nomor ldentitas Kepabeanan

Importir adalah orang peseroan atau badan hukum pemilik angka pengenal importir (API) atau angka pengenal importir terbatas (APIT) yang mengimpor barang. Registrasi importir adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh importir ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas kepabeanan. Nomor identitas kepabeanan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada importir yang telah melakukan registrasi untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual. Penelitian meliputi penelitian administrasi dan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan.

Penelitian dilakukan untuk menguji kebenaran tentang:

  • eksistensi;
  •  identitas pengurus dan penanggung jawab;
  • jenis usaha;
  • kepastian penyelenggaraan pembukuan.

Untuk kepentingan pengawasan, terhadap importir yang telah mendapat NIK sewaktu-waktu dapat dilakukan penelitian kembali oleh pejabat bea dan cukai atas kekurangan data pada formulir isian.

NIK dapat diblokir apabila:

  • dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut importir yang mendapat NIK tidak melakukan kegiatan impor;
  • dari hasil penelitian dan penilaian kembali, mungkin ditemukan: eksistensi tidak sesuai dengan pemberitahuan, identitas pengurus dan penanggung jawab tidak sesuai dengan pemberitahuan, API/APIT habis masa berlakunya, tidak menyelenggarakan pembukuan.

Direktur Jenderal memberitahukan tindakan pemblokiran kepada importir dengan disertai alasan yang jelas.

NIK dapat dicabut apabila:

  • impor melakukan pelanggaran ketentuan pidana menurut peraturan perundang-undangan tentang kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  • dalam waktu 3 bulan setelah dilakukan pemblokiran karena alasan, importir tidak memperbaiki data/dokumen;
  • API/APIT dicabut;
  • diminta oleh instansi teknis terkait yang menerbitkan API/ APIT;
  • importir dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan/atau
  • diminta oleh importir yang bersangkutan.

Direktur Jenderal memberitahukan tindakan pencabutan kepada importir dengan disertai alasan yang jelas. Pemberitahuan mengenai pencabutan diberikan tembusan kepada instansi yang menerbitkan API/APIT.

Kesimpulan

Jenis pajak yang ada di Indonesia dapat digolongkan

  • menurut sifat,
  • sasaran/objek, dan
  • lembaga pemungutnya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan hukum pajak formal tersendiri yang masing-masing diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Kantor pelayanan utama bea dan cukai (KPU) adalah kantor pelayanan DJBC yang memberikan pelayanan prima dan pengawasan efektif kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai dengan mengimplementasikan cara kerja yang cepat, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa. Kinerja DJBC, baik dari sektor pengawasan, penerimaan negara, dan juga pengajuan pemberitahuan impor barang (PIB) untuk tahun 2007 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2006 sebelumnya.

Disarikan dari buku: Pengantar Kepabeanan dan Cukai, Penulis: Sugianto, SH., M.M., Hal: 18-20.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →