Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Norma-norma dalam Pemeriksaan Pajak

Oleh   /   Kamis 22 September 2011  /   Tidak ada komentar

Hasil pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui wajib pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan dan ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan atau oleh kuasanya.

keuanganLSM

Norma-norma dalam Pemeriksaan Pajak

Di dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pemeriksa pajak wajib mengikuti tatacara pemeriksaan pajak yang sudah ditetapkan, baik yang berbentuk peratuan perundang-undangan maupun norma-norma tertentu mengenai pemeriksaan pajak. Tujuannya adalah agar hak dan kewajiban, baik pemeriksa pajak maupun wajib pajak tetap dihormati, karena masing-masing telah diatur dengan jelas, sedangkan tujuan yang lain dari pengaturan tata cara pemeriksaan pajak ini untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemeriksaan, sekaligus sebagai alat pengawasan bagi atasan pemeriksa pajak.

Berikut ini akan diuraikan rincian mengenai hak dan kewajiban, baik bagi pemeriksa pajak maupun bagi wajib pajak, sebagai norma dan pedoman pemeriksaan pajak.

 

Norma Pemeriksaan

a.    Norma Pemeriksaan yang Berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, sebagai berikut.

  1. Pada waktu melakukan pemeriksaan, pemeriksa pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksa pajak dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak.
  2. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang akan dilakukannya pemeriksaan.
  3. Pemeriksa pajak wajib memperlihatkan kepada wajib pajak, tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan pajak.
  4. Pemeriksa pajak wajib menjelaskan kepada wajib pajak yang akan diperiksa tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
  5. Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan (KKP).
  6. Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak (LPP) berdasarkan KKP.
  7. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan, berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi oleh wajib pajak.
  8. Pemeriksa pajak wajib memberikan petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan, pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  9. Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan.
  10. Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

b.    Norma Pemeriksaan yang Berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam Rangka Pemeriksaan Kantor, sebagai berikut.

  1. Dalam rangka pemeriksaan, pemeriksa pajak dengan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk.
  2. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak yang akan diperiksa mengenai maksud dan-tujuan pemeriksaan.
  3. Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan (KKP).
  4. Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak (LPP) berdasarkan KKP.
  5. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak mengenai hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan.
  6. Pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya, misalnya pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  7. Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan.
  8. Dalam rangka pemeriksaan, pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak.

Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

c.    Norma Pemeriksaan yang Berkaitan dengan Wajib Pajak, sebagai berikut.

  1. Dalam hal pemeriksaan lapangan, wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan.
  2. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
  3. Dalam hal pemeriksaan kantor, wajib pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan.
  4. Wajib pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan serta memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan. Apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh wajib pajak maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan.
  5. Wajib pajak berhak meminta kepada perneriksa pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan surat pemberitahuan.
  6. Wajib pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila wajib pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
  7. Dalam hal pemeriksaan lengkap, wajib pajak atau kuasanya wajib menandatangani berita acara hasil pemeriksaan, apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui.
  8. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, wajib pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Namor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2000.

d.    Noma Pemeriksaan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan, sebagai berikut.

  1. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa pajak.
  2. Pemeriksaan dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, di kantor wajib pajak, di kantor lainnya, di pabrik, di tempat usaha, di tempat pekerjaan bebas, di-tempat tinggal wajib pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  3. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja, apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
  4. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan.
  5. Laporan pemeriksaan pajak disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan (KKP).
  6. Hasil pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui wajib pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan dan ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan atau oleh kuasanya.
  7. Terhadap temuan sebagai hasil pemeriksaan lengkap yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference), dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan.
  8. Berdasarkan laporan pemeriksaan pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Disarikan dari buku: Pemeriksaan Pajak di Indonesia, halaman: 70-73.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Pelaporan Keuangan Harus Mampu Menyediakan Informasi

Selengkapnya →