Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Objek Pajak Berdasarkan UU PPN 1984

Oleh   /   Senin 21 April 2014  /   Tidak ada komentar

Dalam risalah penjelasan Pasal 4 bahwa suatu penyerahan atau pemanfaatan barang atau jasa dapat dikenakkan pajak apabila memenuhi syarat-syarat, seperti berikut.

KeuanganLSM

Objek Pajak

Sebagaimana diatur dalam pasal 4, Pasal 16C, dan Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (untuk seterusnya disebut UU PPN 1984) terbagi atas dua kelompok, yaitu berdasarkan UU No. 8 PPN Th 1983 per 1 April 1985 dan berdasarkan UU No. 11 PPN Th 1983 per 1 April 1985.

1. Berdasarkan UU No. 8 PPN Th 1983 per 1 April 1985

  • Penyerahan BKP di dalam daerah pabean dilakukan dalam lingkungan usaha dan pekerjaan oleh pengusaha kena pajak.
  • Impor barang kena pajak.
  • Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan dalam lingkungan usaha dan pekerjaan oleh pengusaha.

2. Berdasarkan UU No. 11 PPN Th. 1994 per 1 Januari 1995

  • Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar pabean di dalam daerah pabean.
  • Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  • Ekspor BKP yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.
  • Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan usaha dan pekerjaan
  • Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar atas perolehan aktiva tersebut dapat dikreditkan.

3. Pemanfaatan atau Penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak

Dalam risalah penjelasan Pasal 4 bahwa suatu penyerahan atau pemanfaatan barang atau jasa dapat dikenakkan pajak apabila memenuhi syarat-syarat, seperti berikut.

  • Yang diserahkan/dimanfaatkan adalah barang kena pajak dan atau jasa kena pajak.
  • Penyerahan dan atau pemanfaatan dilakukan dalam daerah pabean.
  • Penyerahan dan atau pemanfaatan berlangsung dalam lingkungan usaha atau pekerjaan pengusaha yang berkepentingan.

4. Komentar

  • Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia di mana didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabean Nomor 10 Tahun 1995.
  • Kalau salah satu dari tiga syarat tersebut di atas tidak terpenuhi, seharusnya PPN tidak terutang.

Disarikan dari buku: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penulis: Lukman Hakim Nasution, Tony Marsyharul, Hal: 6-7.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Lingkup Pekerjaan Pemeriksa Internal (2/4)

Selengkapnya →