Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel Terbaru  >  Artikel saat ini

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Oleh   /   Jumat 1 November 2013  /   Tidak ada komentar

Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; suatu penyerahan BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak PPN atau tidak tergantung dari peristiwa-peristiwa.

keuanganLSM

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Di dalam Pasal 4 UU PPN Tahun 2009 disebutkan bahwa PPN dikenakan atas:

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  • barang berwujud yang diserahakan merupakan Barang Kena Pajak;
  • barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud;
  • penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
  • penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

b. Impor Barang Kena Pajak; pajak juga dipungut pada saat impor Barang kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  • Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
  • Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
  • Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk arah pakepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; suatu penyerahan BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak PPN atau tidak tergantung dari peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

  • Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang  oleh PKP.
  • Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud diterima pembayaannya baik sebagian atau seluruhnya oleh PKP.
  • Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh PKP, dalam hal saat-saat bagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 3) tidak diketahui.

Contoh:

Pengusaha A berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha B yang berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh Pengusaha A di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean didikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Misalnya, Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatn Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.

f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusha Kena Pajak.

g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan yang dimaksud dengan “Barang Kena Pajak tidak berwujud’ adalah:

  • Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial, atau hak serupa lainnya.
  • Penggunaan hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
  • Pemberian penetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.

Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atua hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan  atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:

  • Peneriamaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurakan pada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.
  • Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televise atau r adio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optic, atau teknologi yang serupa.
  • Pengunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spectrum radio komunikasi.

Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture film), film atau pita radio untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.

Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

h.  Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

Sumber: Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Penulis: Assoc. Prof. DR. Gustian Djuanda Irwansyah Lubis, S.E., M.Si. Hal: 15-17.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →