Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Objek Pengecualian Pajak

Oleh   /   Selasa 31 Juli 2018  /   2 Komentar

Sebagian besar negara-negara yang dikaji memberikan pengecualian pada donasi atau sumbangan yang didapat organisasi nirlaba sebagai objek pajak. Sumbangan dianggap sebagai penghasilan organisasi nirlaba yang harus dibebaskan atau dikecualikan sebagai objek pajak.

keuanganLSM

Objek Pengecualian Pajak

Kebijakan pengecualian pajak terhadap penghasilan organisasi nirlaba umumnya bergantung pada tipe penghasilannya. Di banyak negara, status pengecualian pajak tergantung pada apakah penerimaan organisasi nirlaba tertentu terdiri atas sumbangan, penghasilan pasif (penghasilan yang berasal dari modal), atau penghasilan dari usaha yang dikelola oleh organisasi nirlaba. Selain itu, pemberian pengecualian pajak juga dikaitkan apakah usaha yang dilakukan berhubungan dengan visi dan misi organisasi, serta hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Sebagian besar negara-negara yang dikaji memberikan pengecualian pada donasi atau sumbangan yang didapat organisasi nirlaba sebagai objek pajak. Sumbangan dianggap sebagai penghasilan organisasi nirlaba yang harus dibebaskan atau dikecualikan sebagai objek pajak. Penghasilan semacam ini dianggap lebih berkaitan dengan misi sosial yang diemban organisasi dan bukan bagian dari penghasilan yang dihasilkan dari kegiatan komersial atau mengandung unsur keuntungan. Kebijakan ini berlaku di semua negara yang dikaji, termasuk di Indonesia. Namun, Singapura memiliki kebijakan yang khusus berkaitan dengan sumbangan yang diterima oleh organisasi nirlaba. Di Singapura, pengecualian pajak tidak diberikan pada sumbangan anggota yang diberikan kepada organisasi tertentu, misalnya klub dan asosiasi, jika jumlahnya kurang dari penghasilan kotor organisasi tersebut.

Berbeda dengan kebijakan pengecualian penghasilan yang berasal dari sumbangan, masing-masing negara memiliki kebijakan yang berbeda terhadap penghasilan pasif organisasi dan penghasilan yang didapat dari usaha yang dikelola organisasi. Australia merupakan salah satu negara yang paling besar memberikan pengecualian pajak. Negara ini memberikan pembebasan atau pengecualian terhadap semua penghasilan yang diterima organisasi nirlaba sebagai objek pajak. Namun, otoritas perpajakan Australia menetapkan adanya pernyataan bahwa penghasilan yang diperoleh organisasi tersebut harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Secara umum negara-negara yang dikaji memberikan kebijakan khusus pada penghasilan pasif yang didapat oleh organisasi. Penghasilan pasif tersebut terdiri atas deviden, bunga, sewa, royalti, selisih kurs, dan capital gain atas penjualan aset. Otoritas perpajakan di Filipina, misalnya, membebaskan atau mengecualikan pajak atas deviden yang didapat oleh organisasi nirlaba. Sedangkan royalti dan bunga bank yang didapat oleh organisasi dikenai pajak sebesar hanya 20% dari tarif yang berlaku. Artinya, organisasi hanya diminta untuk membayar 20% dari tarif pajak yang telah ditetapkan. Di Korea, deviden dan bunga dikenai pajak, namun untuk pajak penghasilan bunga akan dipotong sebesar 50% jika penghasilan yang diperoleh lembaga digunakan untuk tujuan organisasi dalam jangka lima tahun. Dengan kebijakan ini, negara membebaskan atau mengecualikan separuh dari hasil penghasilan tersebut sebagai objek pajak, sedangkan sisanya harus dibayarkan pajaknya sesuai dengan tarif pajaknya.

Seperti halnya kebijakan pajak pada penghasilan pasif, sebagian negara yang dikaji juga memberikan kebijakan tarif khusus pada penghasilan yang diperoleh dari usaha yang dikelola oleh organisasi nirlaba. Hukum pajak di Korea, misalnya, membebaskan 50% dari pajak penghasilan dari usaha organisasi, jika penghasilan itu digunakan untuk tujuan organisasi dalam jangka waktu lima tahun. Di India, pengurangan 50% akan diberikan bagi organsasi nirlaba nonkeagamaan (maksimal lima tahun) yang menjalankan usaha dengan penghasilan dan asetnya digunakan hanya untuk tujuan derma, dan keuntungan tidak dibatasi pada komunitas keagamaan atau kasta.

Namun, sebagian negara lainnya, seperti di Indonesia, Filipina, dan Cina, tidak memberikan fasilitas pengecualian pajak bagi penghasilan dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh organisasi nirlaba. Di negara-negara ini penghasilan organisasi yang didapat dari unit-unit usaha yang dikelolanya tidak lagi dimasukkan dalam ranah filantropi atau kegiatan sektor nirlaba, meski hasilnya digunakan untuk pencapaian visi dan misi organisasi. Organisasi nirlaba yang mengelola bisnis diperlakukan seperti layaknya perusahaan atau lembaga komersial lainnya yang harus membayar pajak atas penghasilan yang didapatkannya.

Pengenaan pajak atas penghasilan usaha organisasi ini juga dilandasi oleh pengalaman masa lalu. Yaitu banyaknya praktik bisnis yang menjalankan usaha komersial dengan menggunakan badan hukum organisasi nirlaba.

Disarikan dari buku: Kebijakan Insentif Perpajakan untuk Organisasi Nirlaba, Penulis: Hamid Abidin, Yuni Kusumastuti, Zaim Saidi, Hal: 21-23.

    Cetak       Email

2 Comments

  1. dianaw berkata:

    Mohon Info dimana dapat membeli buku ini? Terimakasih

  2. Endra M Yusuf berkata:

    Selamat sore
    mba diana

    Bisa beli di toko gramedia terdekat di kota anda
    ini caver bukunya: http://keuanganlsm.com/kebijakan-insentif-perpajakan-untuk-organisasi-nirlaba/

    salam,
    admin keuanganlsm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Karakteristik LSM

Selengkapnya →