Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Pajak apa saja yang Dipotong atau Dipungut?

Oleh   /   Selasa 28 Februari 2012  /   Tidak ada komentar

Dalam perpajakan Indonesia khususnya atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berlaku sistem pengenaan pemotongan dan pemungutan pajaknya oleh pihak ketiga.

keuanganLSM

Pajak apa saja yang Dipotong atau Dipungut?

Dalam perpajakan Indonesia khususnya atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berlaku sistem pengenaan pemotongan dan pemungutan pajaknya oleh pihak ketiga. Adapun sebagai pihak ketiga adalah pihak yang mengenakan pajak dari transaksi yang dilakukan. Sistem pemotongan atau pemungutan ini disebut sebagai withholding system.

Dalam UU PPh, kewajiban ini dilakukan melalui pemotongan dan pemungutan PPh. Yakni atas setiap pengeluaran atau pembayaran yang dilakukan kepada pihak lain karena menggunakan jasa pihak lain tersebut. Sedangkan dalam UU PPN dan PPnBM, pemungutan pajak dilakukan atas penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak kepada pihak lain. Dengan demikian, memotong atau memungut pajak merupakan suatu kewajiban dalam sistem perpajakan Indonesia.

Sesuai dengan sistem pemotongan atau pemungutannya, adapun jenis pajak yang dipotong atau dipungut adalah sebagai berikut:

 

PPh

Dalam PPh, pajak yang dipotong atau dipungut di antaranya adalah:

  • PPh Pasal 21: yaitu atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:
  1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
  2. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
  3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
  4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
  5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Dalam perpajakan Indonesia khususnya atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berlaku sistem pengenaan pemotongan dan pemungutan pajaknya oleh pihak ketiga.

  • PPh Pasal 22: yaitu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari dana APBN, atau dari badan-badan tertentu, atau pengumpul oleh yang wajib membayarkan.
  • PPh Pasal 23: yaitu atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain , dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.
  • PPh Pasal 26: yaitu atas dividen; bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala lainnya, dipotong pajak dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan kepada subjek pajak luar negeri.
  • PPh Pasal 4 ayat (2): yaitu atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, dipotong oleh yang wajib membayarkan

 

PPN dan PPnBM

Atas PPN adalah untuk setiap penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak OKP) atau pemanfaatan barang tidak berwujud, dan lainnya. Pemungutan pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BKP atau JKP tersebut. Sedangkan atas PPnBM adalah untuk penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pabrikan.

Disarikan dari buku: Cara Menghindari 37 Larangan Perpajakan, Halaman: 95-98.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →