Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Pajak Penghasilan Pasal 21

Oleh   /   Senin 3 Desember 2018  /   Tidak ada komentar

Subjek dari PPH Pasal 21 sudah jelas yaitu NPO sebagai pemberi penghasilan dan Individu sebagai penerima penghasilan. Objek pajak pasal 21 ini secara sederhana dapat didefinisikan.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong oleh NPO untuk pembayaran berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan nama lainnya kepada individu sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikannya ke NPO.

Subjek dari PPH Pasal 21 sudah jelas yaitu NPO sebagai pemberi penghasilan dan Individu sebagai penerima penghasilan. Objek pajak pasal 21 ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penghasilan yang diterima karena kegiatan/jasa/pekerjaan.

Tarif dan cara menghitung pajak pasal 21 ini tergantung pada siapa penerimanya. Dari penerima ini kita dapat juga menduga seperti apa penghasilan yang diterimanya. Oleh karena itu penting untuk menggolongkan pembayaran atas jas/kegiatan/pekerjaan dalam kategori penerima yang tepat agar perhitungan pajaknya juga tidak salah.

Objek pajak pasal 21 apa saja penghasilan yang tergolong sebagai objek pajak? Ini dia penjelasannya.

  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur.
  • Bentuknya bisa berupa gaji, uang pension bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan pengawas dan dewan pembina bila ada), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur.

Bentuknya bisa berupa grafikasi, tunjangan cuti yang dibayar, tunjangan hari raya (THR), tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

  • Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
  • Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
  • Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun,komisi, beasiswa lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajaka dalam negeri termasuk tenaga ahli, pembawa acara, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, pengarang, peneliti, pemberi jasa di bidang teknik, peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.

21 paj

Disarikan dari buku: Petunjuk Kewajiban Pajak Lembaga Nirlaba (Pajak Penghasilan Pasal 21), Penulis: Pahala Nainggolan, Hal: 10-11.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Cara Perhitungan Pajak dari Pegawai

Selengkapnya →