Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Pajak Penghasilan Pasal 23

Oleh   /   Kamis 13 Desember 2018  /   Tidak ada komentar

Dari kontrak ini, Yayasan akan memotong Pasal 23 atas: Fee agen dan konsultasi ahli iklan/kreatif sebesar 25 x (Rp 5.000.000 + Rp 10.000.000) = Rp 300.000. PT Televisi harus menyampaikan seluruh bukti pendukung untuk biaya material dan biaya air time.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23

Mekanisme dan cara pemotongan pajak penghasilan pasal 23 sama dengan pasal 21. Perbedaannya hanya adalah pada objek pemotongan. Bila pasal 21 atas jasa/kegiatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan, untuk pasal 23 objek pajaknya berhubungan dengan penggunaan kapital atau modal. Misalnya, penyewaan harta dan bunga pinjaman.

Objek lainnya adalah imbalan atas jasa sepanjang belum dipotong pasal 21. Untuk bagian ini memang agak rancu terutama pada penggunaan istilah jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain. Bandingkan dengan pemotongan pasal 21 atas tenaga ahli (dokter, akuntan, arsitek, dll). Lembaga non-profit yang menggunakan jasa akuntan untuk memperbaiki pembukuannya akan memotong pajak pasal 21 (akuntan) atau pasal 23 (konsumen). Demikian juga ketika menggunakan jasa arsitek untuk mendesain bangunan kantor akan memotong sesuai pasal 21 (tenaga ahli-arsitek) atau pasal 23 (jasa teknik).

Praktik di lapangan berkembang ketika jasa konsultan diberikan oleh lembaga atau perusahaan. Jadi bukan oleh individu. Untuk kasus ini digunakan pasal 23. Bila diberikan oleh individu, tanpa nama lembaga atau perusahaan maka dikenai pemotongan pasal 21.

Tarif pemotongan pajak adalah 15% untuk pembayaran bunga, hadiah, penghargaan, dan bonus yang tidak dipotong pasal 21.

Tarif lain adalah 2% dari jumlah bruto untuk pemotongan penggunaan harga selain sewa (karena sewa harga akan masuk pasal 4.2), jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, dan jasa konsultan sepanjang seluruh jasa tersebut belum dipotong pasal 21. Bila penerima tidak punya NPWP, tarif pemotongan pajak naik 100% (dibandingkan dengan pasal 21 yang naik hanya 20%).

Jasa-jasa yang dipotong pasal 23 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 sebesar 2% dari jumlah bruto antara lain:

  1. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan.
  2. Jasa perancang (desain).
  3. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing service).
  4. Jasa perantara dan/atau keagenan.
  5. Jasa mixing film.
  6. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan.
  7. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
  8. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
  9. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer.
  10. Jasa pengepakan.
  11. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.
  12. Jasa kebersihan atau cleaning service.
  13. Jasa catering atau tata boga.

Contoh: Yayasan meminta PT Abrakadabra untuk menyediakan tenaga surveyor untuk pengumpulan data dengan nilai kontrak Rp 30.000.000 untuk 20 orang tenaga surveyor. Bulan Maret 2012 pembayaran atas kontrak ini dilunasi seluruhnya.

Pasal 23 yang harus dipotong oleh Yayasan adalah 2% x Rp 30.000.000 = Rp 6000.000

Contoh: Yayasan memiliki program advokasi melalui media televisi. Untuk itu yayasan menugasi PT Televisi untuk membuat dan memasang iklan tersebut. Perincian kontrak sebagai berikut:

  • Material untuk pembuatan iklan termasuk artis pendukung 20 Juta. 20 Juta
  • Konsultasi ahli iklan/tenaga kreatif. 10 Juta
  • Fee sgen. 5 Juta
  • Biaya air time televisi. 115 Juta
  • Total. 150 Juta

Dari kontrak ini, Yayasan akan memotong Pasal 23 atas:
Fee agen dan konsultasi ahli iklan/kreatif sebesar 25 x (Rp 5.000.000 + Rp 10.000.000) = Rp 300.000. PT Televisi harus menyampaikan seluruh bukti pendukung untuk biaya material dan biaya air time televisi ke Yayasan.

Bila PT Televisi tidak menyampaikan bukti-bukti pendukung tadi, maka pasal 23 yang harus dipotong adalah 2% x Rp 150.000.000 = Rp 3.000.000.

Contoh: Yayasan memberi order pembuatan kaos dan kemeja seragam untuk programnya sebanyak 300 potong kepada CV Rapih Jali dengan harga jahit per potong Rp 40.000 dan bahan disediakan Yayasan. Jadi upah jahit sudah termasuk bahan pembantu.

Pasal 23 yang harus dipotong adalah 2% x (Rp 40.000 x 300) = Rp 240.000. bila yayasan memberikan order tersebut sebesar Rp 100.000 per potong, terima jadi untuk 300 potong, sehingga nilai pembelian Rp 30.000.000, maka tidak ada pasal 23 yang dipotong. Ini merupakan pembelian barang jadi, bukan objek pasal 23.

Contoh: Yayasan memberikan order catering untuk acara ulang tahun yayasan yang ke-100 tahun ke catering Lezat senilai Rp 50.000.000. Pasal 23 yang dipotong adalah 2% x Rp 50.000.000 = Rp 100.000.000. Perhatikan bahwa pemotongan ini tidak memperhitungkan nilai material catering dan sebagainya.

Contoh: Yayasan akan menjalankan web-based accounting service kepada seluruh LSM yang tertarik. Untuk itu dibutuhkan jasa web disainer, software developer, dan sebagainya hingga bisa berjalan sempurna. Nilai kontrak yang diberikan ke CV Donlot sebesar Rp 100.000.000

Pasal 23 yang dipotong oleh yayasan adalah 2% x Rp 100.000.000 = Rp 2.000.000

Disarikan dari buku: Petunjuk Kewajiban Pajak Lembaga Nirlaba (Pajak Penghasilan Pasal 23), Penulis: Pahala Nainggolan, Hal: 39-41.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →