Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Badan)

Oleh   /   Jumat 21 Desember 2018  /   Tidak ada komentar

Pendapatan yang bukan tergolong sebagai objek pajak dan biaya-biaya yang terkait dengan pendapatan ini tentu tidak diperhitungkan. Untuk pendapatan yang sudah dipotong pajak final seperti bunga deposito.

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Badan)

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Badan)

Pajak penghasilan pasal 25 merupakan pajak yang dikenakan kepada suatu badan hukum atas wajib pajak yang berbentuk badan seperti yayasan, perkumpulan, Ormas dan organisasi sejenisnya. Istilah dalam UU perpajakan adalah subjek pajak, jadi lembaga nirlaba bentuk apa pun merupakan subjek pajak.

Pasal 25 dikenakan atas selisih lebih pendapatan atas biaya. Jadi pasal 25 hanya akan dikenakan ketika pendapatan suatu badan lebih besar dari biayanya. Istilah yang sering digunakan adalah objek pajak. Jadi pendapatan seperti yang dihasilkan dari proses akuntansi, hampir semua merupakan pendapatan menurut definisi pajak. Satu-satunya pengecualian adalah pendapatan dari sumbangan/hibah/wakaf (rinciannya akan dibahas berikutnya). Artinya, pendapatan ini merupakan pendapatan lembaga dan dicatat oleh proses akuntansi, namun menurut UU perpajakan pendapatan jenis ini bukanlah pendapatan. Bukan objek pajak-demikian istilahnya.

Biaya pun demikian juga. Biaya menurut proses akuntansi adalah semua pengeluaran lembaga. Sedangkan menurut UU perpajakan hanyalah biaya usaha yang diperkenankan. Jadi ada kemungkinan biaya yang sudah dikeluarkan lembaga tidak boleh diakui sewaktu menghitung sisa lebih (ingat: sisa lebih adalah pendapatan dikurangi biaya).

Untuk sisa lebih lembaga (surplus atau keuntungan), UU perpajakan secara khusus menyebutkan bahwa sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Pendapatan

Dari seluruh jenis pendapatan yang diperoleh lembaga nirlaba maka semua adalah objek pajak penghasilan KECUALI:

  1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
  2. Harta hiburan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

Dari pendapatan yang diterima lembaga yang objek pajak, ada kategori pendapatan yang pajaknya sudah dipotong pihak lain. Untuk pemotongan ini ada yang pemotongan final, misalnya lembaga memiliki deposito dan bunga yang dihasilkan setiap bulan dipotong bank sebagai pajak final.

Ada juga pemotongan yang tidak final, misalnya lembaga memberi jasa konsultan kepada suatu perusahaan untuk penguatan komunitas desa. Ketika pembayaran dilakukan, perusahaan memotong pajak sesuai pasal 23 atas nama lembaga.

Biaya Usaha

Biaya usaha diperkenankan untuk mengurangi pendapatan hanya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dari definisi ini biaya-biaya lembaga perlu dihubungkan atau dikaitkan dengan pendapatan yang diperoleh. Jadi, sisa lebih (pendapatan dikurangi biaya) versi pajak pasal 25 dapat dihitung.

Pendapatan yang bukan tergolong sebagai objek pajak dan biaya-biaya yang terkait dengan pendapatan ini tentu tidak diperhitungkan. Untuk pendapatan yang sudah dipotong pajak final seperti bunga deposito, obligasi maka biaya yang berhubungan pun tidak berpengaruh terhadap perhitungan pajak pasal 25.

Pendapatan yang termasuk objek pajak akan memiliki biaya-biaya yang terkait (biaya usaha) dan akan mengurangi pendapatan untuk perhitungan sisa lebih (surplus). Sesudah surplus diketahui maka pajak pasal 25 akan dikenakan dan dihitung.

Jadi bila lembaga nirlaba hanya memiliki pendapatan dari sumbangan atau hibah saja, maka berapa pun biaya yang tercatat tidak akan berpengaruh terhadap kewajiban pajak pasal 25. Tidak aka nada selisih lebih karena pendapatan dianggap sebagai NOL.

Selain sumbangan/hibah, pendapatan lembaga yang berasal dari bunga bank atau pajak yang sudah dipotong pihak lain final, maka tidak ada pengaruhnya atas kewajiban pajak pasal 25. Pemotongan final ini berarti pajak sudah dibayar lewat mekanisme pemotongan. Jadi berapa pun besar biaya yang dikeluarkan terkait dengan pendapatan jenis ini tidak diperhitungkan.

Bagaimana bila lembaga memiliki pendapatan dari jasa komersial? Pada kondisi ini, lembaga harus dapat mengidentifikasi biaya-biaya yang terkait dengan pendapatan ini. Identifikasi ini penting, karena bila biaya yang terkait lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan pendapatan komersial, maka lembaga memiliki selisih kurang (defisit atau rugi). Dalam kasus ini, tidak ada pajak pasal 25 yang terhutang. Sebaliknya, bila biaya yang terkait dapat diidentifikasikan dan ternyata lebih kecil dari pendapatan maka lembaga dikatakan memiliki selisih lebih. Atas selisih lebih inilah pajak penghasilan pasal 25 dikenakan.

Pengecualian pengenaan pasal 25 atas selisih lebih diberikan pada lembaga pendidikan dan atau penelitian pengembangan. Kedua jenis lembaga ini bila memiliki pendapatan lebih besar dan biaya atau surplus selisih lebih dari pendapatan komersialnya, maka pengenaan pajak ditunda sepanjang selisih lebih tadi diinvestasikan kembali untuk pendidikan/penelitian pengembangan. Paling lama 4 (empat) tahun sudah harus direalisasikan investasinya. Bila tidak, atau masih ada sisa sebagian yang belum diinvestasikan pada akhir tahun ke-4, maka dianggap sebagai penghasilan komersial pada tahun ke-5.

Identifikasi atau penggolongan biaya ke jenis-jenis pendapatan tentu tidak mudah. Sering timbul kebingungan, masuk golongan apakah biaya untuk seluruh jenis pendapatan, misalnya gaji direktur lembaga, sewa ruang kantor, gaji akuntan, administrasi, sekretaris, biaya listrik, telepon, dan sebagainya? Kita sebut ini sebagai biaya bersama.

Alokasi Biaya Bersama

Gaji dan tunjangan untuk direktur, akuntan, dan sekretaris lembaga, biaya listrik untuk kantor, telepon, air, internet, dan biaya lainnya, karena berkaitan dengan seluruh jenis pendapatan maka harus dialokasikan dengan metode tertentu. Mudahnya alokasi dengan persentase saja. Artinya untuk pendapatan yang paling besar akan mendapat pembebanan biaya bersama yang paling besar. Sampai saat ini belum ada peraturan pajak yang secara jelas mengatur alokasi ini. Namun dari logika keuangan tampaknya alokasi persentase ini dapat diterima.

Alokasi ini dibutuhkan karena biaya bersama timbul untuk membantu kegiatan atau upaya memperoleh pendapatan. Pendapatan itu sendiri ada yang objek pajak da nada yang bukan. Alokasi ke pendapatan yang tepat akan berpengaruh terhadap besaran pajak terhutang.

Sisa lebih yang diperoleh lembaga nirlaba dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan (yang telah terdaftar pada instansi yang membidaninya) yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun. Dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai objek PPh. Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan meliputi:

  • Pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, penelitian dan pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut.
  • Pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium, dan perpustakaan;
  • Pembelian/pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada di lingkungan/lokasi lembaga pendidikan formal.

Mekanisme pelaksanaannya dengan demikian adalah: bila pada tahun yang bersangkutan lembaga pendidikan memiliki selisih lebih atau laba maka laba tadi harus dipisahkan ke dalam suatu rekening khusus pengembangan ini ke aparat pemerintah yaitu Dirjen Dikti/Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah atau yang ditunjuk serta tentu saja kepada Kepala Pelayanan Pajak dimana yayasan berdomisili.

Isi pemberitahuan ini kurang lebih menginformasikan bahwa yayasan memiliki rencana pengembangan ke depan dan untuk itu menyisihkan sisa laba setiap tahunnya. Akan lebih baik jika disertai lampiran rencana fisik sederhana dan perkiraan biaya yang diperlukan.

Untuk aktiva tetap seperti gedung dan sebagainya yang dibangun dengan dana pengembangan ini tidak boleh dilakukan penyusutan. Jadi tidak diperkenankan setelah bangunan berdiri menghitung penyusutan dan kemudian membebankannya kepada periode mendatang.

Penyusutan (Depresiasi)

Salah satu komponen penting dalam perhitungan biaya usaha adalah biaya penyusutan. UU Perpajakan mengatur tersendiri mengenai kelompok aset yang dapat disusutkan, tarif serta metode perhitungan penyusutan atas aset ini.

Biaya penyusutan diperhitungkan atas aset yang merupakan MILIK lembaga. Jadi dalam laporan keuangan akuntansi, aset atau aktiva tetap ini harus tercantum sebagai aset lembaga. Penegasan ini perlu digarisbawahi karena PSAK 45 belum mengantisipasi tentang aktiva tetap yang merupakan bagian dari hibah yang diterima lembaga.

Contoh: Yayasan Adil Makmur mengajukan proposal dana hibah ke lembaga donor tahun 2010 untuk kegiatan 2 tahun yaitu 2011 dan 2012. Pada proposal tercantum komponen biaya pembelian laptop, kamera digital, dan televise. Ketika hibah diberikan pembelian alat-alat tersebut pada Januari 2011.

Pada laporan keuangan Yayasan Integrasi 2011 dan 2012, laptop, kamera digital, dan televisi TIDAK BOLEH dicantumkan sebagai aset yayasan. Alasan utamanya, yayasan akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah ke lembaga donor untuk periode hingga 2012. Selama pertanggungjawaban belum diterima atau diakui, maka aset tersebut masih menjadi milik lembaga donor. Oleh karena itu pada pembukuan tahun 2012 pembelian dianggap sebagai biaya kegiatan saja-bukan aset.

Nanti ketika periode hibah berakhir Desember 2012 dan lembaga donor sudah menyatakan bahwa pertanggungjawaban keuangan diterima maka dapat dianggap periode hibah sudah berakhir. Sementara itu secara fisik, laptop, kamera dan televisi dikuasai oleh Yayasan Integrasi. Pada 1 Januari 2013 barulah aset tersebut dianggap sebagai milik yayasan dan dicatat dengan nilai perolehannya yaitu perkiraan nilai aset 1 Januari 2013. Penyusutan akuntansi dilakukan baru pada tahun buku 2013. Demikian juga perhitungan penyusunan untuk pajak penghasilan badan baru dilakukan tahun 2013.

Disarikan dari buku: Petunjuk Kewajiban Pajak Lembaga Nirlaba (Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Badan), Penulis: Pahala Nainggolan, Hal: 44-45.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Hal-hal yang Dibutuhkan OMS-OMS

Selengkapnya →