Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Oleh   /   Senin 17 Desember 2018  /   Tidak ada komentar

Perhitungan pasal 4.2 terpaksa dilakukan gross-up dengan logika sebagai berikut: pembayaran ke pemilik = Rp 30.000.000 adalah 90% dari nilai transaksi (ingat 10% nya adalah pasal 4.2).

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 (sering disebut demikian) aslinya adalah bagian dari pasal 23. Namun dirubah oleh pemerintah dari pemotongan biasa menjadi pemotongan final. Sejatinya untuk lembaga pemotong tidak ada pengaruh final atau tidak final. Buat pemotong, sepanjang tarif sudah tepat, bukti potong dibuatkan benar, maka selesai kewajiban memotong ini.

Jadi, bila ada transaksi yang merupakan objek pasal 4.2 pada bulan yang bersangkutan, lembaga nirlaba sebagai pemotong perlu:

  • Mengisi SPT masa pph pasal 4.2
  • Membuat bukti potong
  • Menyetorkan ke kas negara/bank untuk pemotongan bulan ini

Transaksi yang terjadi di lembaga nirlaba yang terkait dengan pasal 4 ayat 2 ini dan merupakan objek pajak adalah:

  • Sewa properti seperti tanah, rumah, dan kantor
  • Sewa kendaraan darat seperti mobil dan motor

Tarif untuk sewa properti adalah 10% baik itu sewa dari perusahaan atau pun perorangan. Penalty 100% untuk pemilik rumah yang tidak memiliki NPWP tidak dikenakan. Jadi tarif tunggal 10%.

Bila pemilik properti tidak mau dipotong pajak (terima bersih saja) maka perlu diperjanjikan sejak awal karena pajak pasal 4.2-nya akan menjadi beban lembaga nirlaba sebagai pemotong.

Untuk sewa kendaraan, tarif dikenakan 2% untuk pemilik ber-NPWP dan 4% untuk yang tidak memiliki NPWP. Sama seperti properti, jelaskan di awal perjanjian apakah pemilik bersedia dipotong 2% atau 4% untuk sewa ini. Bila ia menginginkan net dari pajak, maka lembaga harus melakukan gross-up atas perhitungan sewa.

Contoh: Yayasan menyewa kantor berupa rumah dari orang pribadi yang tidak memiliki NPWP sebesar Rp 100.000.000 per tahun untuk periode 3 tahun.

Pasal 4.2 yang dipotong adalah 10% x 3 tahun x Rp 100.000.000 = Rp 30.000.000. Yayasan membayar ke pemilik Rp 270.000.000, menyetorkan ke kas negara Rp 30.000.000, melaporkan ke kantor pajak SPT Masa pasal 4.2 dan memberikan bukti potong pasal 4.2 pemilik senilai Rp 30.000.000.

Setelah mengetahui perhitungannya, pemilik keberatan dan ingin sewa tersebut net saja. Pemilik ingin menerima bersih Rp 30.000.000. Karena sudah terdesak dan sangat butuh, dengan berat hati yayasan setuju.

Perhitungan pasal 4.2 terpaksa dilakukan gross-up dengan logika sebagai berikut: pembayaran ke pemilik = Rp 30.000.000 adalah 90% dari nilai transaksi (ingat 10% nya adalah pasal 4.2). nilai kontrak yang harus dibuat adalah 100%; sehingga besarnya untuk 3 tahun adalah 100/90 x Rp 30.000.000 = Rp 333.330.000. untuk memudahkan sewa tahun pertama Rp 110.000.000, kedua Rp 110.000.000 dan ketiga Rp 113.330.000. dari jumlah sewa 3 tahun tadi yayasan memotong sesuai pasal 4.2 sebesar 10%.

Perhatikan bahwa kini biaya sewa kantor meningkat sebesar 33 Juta lebih. Oleh karena itu penting untuk dibicarakan di muka apakah nilai sewa itu nilai bersih dari potongan pajak, atau masih gross yang nantinya akan dipotong pajak 10%. Bila gross, tidak ada masalah. Nilai kontrak adalah Rp 300.000.000 dan sama dengan biaya sewa kantor yayasan. Bila net pajak, maka biaya kontrak menjadi Rp 333.330.000 dan biaya sewa kantor di pembukuan yayasan meningkat 11 persen.

Contoh: Yayasan menyewa mobil termasuk supir, dari pemiliknya yang tidak ber-NPWP. Bahan-bahan ditanggung yayasan untuk operasional proyeknya 6 bulan @ Rp 5.000.000 per bulan = Rp 30.000.000.

Pada saat pembayaran sewa, pemotongan pajak yang harus dilakukan adalah 4% x 6 bulan x Rp 5.000.000 = Rp 1.200.000.

Melihat besaran jumlah yang harus dipotong, pemilik mobil ingin netto saja jumlah Rp 30.000.000 sewa. Jadi ia tidak ingin dipotong pasal 4.2. Jadi yayasan harus melakukan gross up dengan Rp 30.000.000 pembayaran ke pemilik adalah 96% dari kontrak. Jadi nilai kontrak yang harus dibuat adalah 100/96 x Rp 30.000.000 = Rp 1.250.000 untuk periode 6 bulan.

Disarikan dari buku: Petunjuk Kewajiban Pajak Lembaga Nirlaba (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2), Penulis: Pahala Nainggolan, Hal: 42-43.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →