Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Partisipasi Publik Modal Sosial Pemerintah

Oleh   /   Rabu 20 Juli 2016  /   Tidak ada komentar

Partisipasi publik modal sosial pemerintah pada konkrit dari desentralisai yang tidak dapat diperdebatkan adalah lahirnya para pemimpin daerah yang telah terbukti dapat membangun daerahnya sendiri.

Partisipasi Publik Modal Sosial Pemerintah

Partisipasi Publik Modal Sosial Pemerintah

Partisipasi publik modal sosial pemerintah pada konkrit dari desentralisai yang tidak dapat diperdebatkan adalah lahirnya para pemimpin daerah yang telah terbukti dapat membangun daerahnya sendiri, daerah lain dan bahkan manduduki posisi teratas dalam pemerintahan. Desentralisasi dan demokrasi boleh dibanggakan karena telah melahirkan generasi baru pemimpin bangsa.

Namun ternyata IGI menemukan bahwa pemimpin yang baik tidaklah cukup, karena masih dibutuhkan DPRD dan masyarakat yang kuat dan solid. Bisa dikatakan bahwa berhasil tidaknya sebuah daerah bergantung pada cara dan strategi mengelola semua sumber daya yang ada di daerah tersebut oleh kesempatan aktor tata kelola yang bekerja menjadi satu tim besar. DPRD menelurkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan, Kepala Daerah dan birokrat yang melaksanakan dan publik yang berpartisipasi dan mengawasi.

Karenanya tata kelola adalah isu bersama, bukan hanya pemerintah. Pada kenyataanya, persepsi umum yang ditemukan Tim IGI daerah adalah tata kelola masih menjadi ranah pemerintah saja, belum menjadi ranah publik. Hal ini dikarenakan adanya keyakinan para pejabat politik dan birokrat bahwa tata kelola pemerintahan adalah dapur daerah, isu yang dirahasiakan dan tidak boleh dipublikasikan. Temuan ini tentu menjadi bumerang bagi UU keterbukaan Informasi Publik yang sudah disahkan oleh pemerintahan pusat dan diakui oleh pemerintah daerah sendiri.

Kemitraan memiliki posisi yang berbeda dari pemikiran ini. Partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan seharusnya tidak dilihat sebagai musuh atau hal yang tabu. Dengan pengelolaan yang tepat, justru ini menjadi aset bagi pemerintah guna membantu pembangunan daerah. Di sisi lain, masyarakat juga harus siap dengan membangun relasi yang positif. Ada beberapa daerah yang memang membutuhkan advokasi tetapi di daerah yang sudah lebih stabil, dibutuhkan relasi yang produktif bukan kontra produktif.

Jadi bukan cara pandang “bad news is not good news” yang dikembangkan, melainkan cara pandang optimistik seperti “good news is best news”. Dengan lanskap desentralisasi yang baru ini, sudah seharusnya semua pihak berbicara dengan bahasa yang sama dan berlandaskan informasi yang bisa dipercaya. Temuan-temuan IGI ini berusaha menguak sketsa tata kelola daerah yang selama ini mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya.

Disarikan dari buku: Menata Indonesia dari Daerah, Penulis: Abdul Malik Gismar, Lenny Hidayat, Inda Loekman, Dadan S. Suharmawijaya, Nicolaus TB Harjanto, Hery Sulistio, Ahmad Fawaiq S, Arif Nurdiansah, Amalia Fubani Sitanggang, Fitrya Ardziyani Nuril, Riana Ekawati, Hal: 7.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

amnesti-pajak-sarana-menuju-kemandirian-bangsa

Amnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian Bangsa

Selengkapnya →