Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Oleh   /   Senin 26 September 2011  /   Tidak ada komentar

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan.

keuanganLSM

Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

a. Dalam Melakukan Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak Berwenang

  1. Memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer, serta perangkat elektronik pengolah data lainnya,
  2. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa,
  3. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, dan barang yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut,
  4. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan dimaksud pada (3), apabila wajib pajak, wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tersebut, atau wajib pajak, wakil atau kuasanya tidak berada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan, dan
  5. Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

b. Dalam Melakukan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak Berwenang

  1.  Memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan wajib pajak,
  2. Meminta keterangan lisan dan atau tetertulis dari wajib pajak yang diperiksa, dan
  3. Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak wajib membuat berita acara, yaitu, berita acara tidak memberikan tanggapan/berita acara ketidakhadiran.

c. Atas peminjaman buku-buku dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan e, dan angka 2 huruf a dun c, diberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai jenis serta jumlahnya.

d. Hal-hal yang Harus Diperhatikan oleh Pemeriksa Pajak Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan, meliputi hal-hal berikut.

  1. Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau kuasanya tidak berada di tempat, pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili wajib pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, selanjutnya, pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
  2. Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa pajak dapat melakukan penyegelan.
  3. Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, wajib pajak atau kuasanya tidak juga berada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib pajak untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
  4. Dalam hal pegawai wajib pajak yang diminta untuk mewakili wajib pajak tersebut pada huruf (c), menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, pegawai tersebut harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
  5. Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dimaksud pada huruf (d), pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pemeriksa pajak.
  6. Dalam hal wajib pajak atau kuasanya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 maka wajib pajak atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
  7. Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada huruf (f), pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak.
  8. Surat pernyataan penolakan pemeriksaan atau berita acara penolakan pemeriksaan tersebut pada angka f dan g, dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

e. Laporan Pemeriksaan Pajak

  1. Laporan pemeriksaan pajak digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  2. Penghitungan besarnya pajak yang terutang menurut laporan pemeriksaan pajak yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat tetetapan pajak dan surat tagihan pajak yang berbeda dengan surat pemberitahuan, diberitahukan kepada wajib pajak.

f. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

  1. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi wajib pajak.
  2. Atas pemberitahuan tersebut, wajib pajak wajib menyampaikan tanggapannya secara tertulis.
  3. Berdasarkan tanggapan tertulis dari wajib pajak, pemeriksa pajak mengundang wajib pajak untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference).
  4. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, wajib pajak dapat didampingi oleh konsultan pajak dan atau akuntan publik.
  5. Dalam pemeriksaan lapangan pemberitahuan hasil pemeriksaan, tanggapan wajib pajak atas pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu.
  6. Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak wajib membuat berita acara, yaitu, berita acara tidak memberikan tanggapan/berita acara ketidakhadiran. Surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada wajib pajak.
  7. Pemberitahuan hasil pemeriksaan tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.
  8. Dalam pemeriksaan kantor, hasil pemeriksaan disampaikan secara tertulis kepada wajib pajak.
  9. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan.

Disarikan dari buku: Pemeriksaan Pajak di Indonesia, penulis: Hananta Bwoga, dkk, halaman: 75-79.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Pelaporan Keuangan Harus Mampu Menyediakan Informasi

Selengkapnya →