Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita  >  Artikel saat ini

Pelaku UKM Belum Paham Kewajiban

Oleh   /   Rabu 17 Juni 2015  /   Tidak ada komentar

Jumlah usaha kecil dan menengah yang mencapai 98 persen dari keseluruhan usaha di Indonesia berpotensi meningkatkan jumlah pajak. Namun, sebagian besar wajib pajak tidak paham kewajibannya dan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pajak.

keuanganLSM

Pelaku UKM Belum Paham Kewajiban

Sumber: Kompas, 11 Juni 2015.

Jumlah usaha kecil dan menengah yang mencapai 98 persen dari keseluruhan usaha di Indonesia berpotensi meningkatkan jumlah pajak. Namun, sebagian besar wajib pajak tidak paham kewajibannya dan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pajak.

Hal itu mengemuka dalam diskusi yang diadakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Rabu (10/6), di Jakarta. “Pengusaha muda yang baru mulai berusaha biasanya hanya berpikir tentang modal dan proyek yang bisa dikerjakan. Mereka belum berpikir untuk membayar pajak,” kata Ketua Badan Otonom Hipmi Tax Center Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Ajib Hamdani.

Saat usaha berkembang dan berjalan beberapa tahun, lanjut Ajib, muncul tagihan pajak, termasuk utang pajak sebelumnya. Tagihan yang tiba-tiba besar disertai sanksi itu membuat pengusaha muda mengeluh tentang pajak. Padahal, sambung Ajib, jika pajak sudah dipahami dan disadari sedari awal, pajak akan bisa dikelola dengan baik.

Menurut Ketua Badan Otonom Bidang Pengembangan Investasi, Bisnis, dan UKM BPP Hipmi Hardini Puspasari, potensi UKM atau pengusaha muda yang memiliki UKM sangat besar. Sekitar 98 persen merupakan usaha kecil dan mikro. Namun, kebanyakan minim informasi tentang pajak.

“Karena masih baru memulai usaha, diharapkan ada keringanan pajak. Selain itu, perlu sosialisasi rutin agar pengusaha semakin paham,” kata Hardini.

Menurut Ajib, pajak menjadi masalah karena pengusaha tidak memahami dengan baik. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan pengusaha adalah memahami kewajiban sebagai wajib pajak terkait usaha yang digelutinya. “Tidak perlu semua harus tahu, tetapi setidaknya tahu hak dan kewajibannya,” ujarnya.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Hatipah Harun Al-Rasyid mengatakan, Ditjen Pajak menyediakan jasa konsultasi di kantor pelayanan pajak. “Di sana ada petugas yang bisa menjadi tempat konsultasi tentang pajak, gratis,” kata Hatipah.

Saat ini, lanjut Hatipah, Ditjen Pajak menerapkan kebijakan menghapus sanksi pajak bagi wajib pajak yang menunggak pajak lima tahun ke belakang. Kebijakan itu tidak berlaku lagi tahun depan. (NAD)

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Sangat Perlu Dukungan Akses Pembiayaan

Selengkapnya →