Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Issu Transparansi dan Akuntabilitas  >  Artikel saat ini

Pembangunan Diukur dengan Pendapatan Rata-Rata per Kepala

Oleh   /   Jumat 30 Desember 2011  /   Tidak ada komentar

Ideologi pembangunan yang kita pegang selama ini keliru. Sebab, pembangunan diukur dengan (peningkatan) pendapatan rata-rata per kepala. Itu menurut Daoed Joesoef (Kompas, 23/11).

keuangan LSM

Ideologi pembangunan yang kita pegang selama ini keliru

Ideologi pembangunan yang kita pegang selama ini keliru. Sebab, pembangunan diukur dengan (peningkatan) pendapatan rata-rata per kepala. Itu menurut Daoed Joesoef (Kompas, 23/11).

Ideologi, kata Daoed, bagian dari citra tentang apa yang dianggap seseorang esensial bagi jati dirinya dan bagi citra mengenai dirinya sendiri. Saya kira Arief Budiman akan mengatakan rumusan Daoed belum cukup. Itu hanya merupakan outlook, dan baru akan menjadi ideologi kalau ada pergerakan yang secara aktif memperjuangkan aktualisasinya. Karena ideologi pembangunan kita keliru, perlu dihadirkan ideologi baru, yang di dalamnya bersinergi tiga strategi pokok. Menurut Daoed, ketiga siasat utama itu ”to have more” (lebih makmur), ”to be more” (lebih luhur), dan ”to have more prowess” (lebih perkasa karena ketahanan nasionalnya dijaga dengan strategi hankam yang tepat).

Yang menjanjikan, kata Daoed Joesoef, adalah ideologi pembangunan yang memberikan Lebensraum bagi partisipasi warga masyarakat, dan yang mengakui HAM untuk meraih kebahagiaan. Di sini ia terdengar seperti warga negara ”the land of the free and the home of the brave” (tanahnya bangsa yang merdeka dan rumahnya bangsa pemberani) yang merasa sok jadi pendekar HAM. Tiga di antara HAM itu adalah kehidupan, kemerdekaan, dan mengejar kebahagiaan.

Bukankah kata orang Jerman, ”Pendidikan ialah apa yang (masih) tertinggal apabila semua yang kita pelajari sudah kita lupakan (Bildung ist das, was bleibt, wenn man alles Gelehrnte vergessen hat).”

Maslow atau romo Paul?

Jika sampai terjadi benturan kepentingan antara ”lebih makmur” dan ”lebih luhur”, entah akan memberat ke mana pilihan Daoed Joesoef. Kalau ia penganut Abraham Maslow, ia akan mengutamakan ”lebih makmur” karena yang ”lebih luhur” itu baru mulai dipikirkan setelah tuntutan perut terpenuhi. Atau, bagi dia, mungkin pertanyaannya bukan ”to be or not to be” seperti dilontarkan Shakespeare, tetapi bagaimana cara untuk sekaligus ”to have more” dan ”to be more”.

Kalau demikian, ia berbeda pandangan dengan Paul Suparno (Sanata Dharma). Pakar pendidikan sains dan romo Yesuit ini menyatakan”less is more” [lebih sedikit itu (justru) lebih banyak]. Membatasi diri untuk menerima dan mensyukuri yang lebih sedikit berarti menghadirkan berkat yang lebih banyak bagi liyan.

Pada hemat saya, ”less”-nya Paul harus ada batasnya. Anjuran Theodore Roszak agar kita menentang teknologi dan hanya memakai ”teknologi kaki telanjang dan tangan kosong” (technology with bare feet and bare hands) hanya romantisme khayalan yang tidak realistik.

Di Bumi yang dipadati eksplosi populasi, yang daya dukungnya sudah lemah karena ulah manusia yang mencemarinya dan menguras kekayaannya, tanpa kemudahan yang ditawarkan teknologi, kehidupan kita akan sedemikian sulitnya sehingga tak manusiawi. Anjuran EF Schumacher agar kita menjalani kehidupan ala biarawan juga hanya ”pas” untuk biarawan. Kita, manusia biasa, punya kebutuhan. Kepentingan diri (self interest) itu sah-sah saja untuk dipenuhi asal jangan kebablasan menjadi hanya mengumbar kerakusannya sendiri (selfish).

Tidak berkaca

Sayang, yang hanya mementingkan diri sendiri (dan keluarganya) dalam mengejar ”kebahagiaan” (dalam arti ”to have more”) ada banyak di antara elite pejabat tinggi negeri ini. Mereka lupa diri, dan tak mau berkaca pada apa yang dialami pejabat tinggi korup dan curang di luar negeri. Wapres Spiro T Agnew yang korup beruntung diselamatkan oleh vonis ”nolo contendere” (tidak melakukan perlawanan) atas dakwaan jaksa sehingga ia tidak masuk bui. Namun, sanksi sosial dari masyarakat tetap disangganya. Hancurlah reputasinya di mata publik. Tamatlah riwayatnya di ranah politik.

Lalu, giliran Richard M Nixon. Ketika ”Deep Throat” mulai membeberkan skandal Watergate melalui duo wartawan The Washington Post, dengan lantang Nixon berteriak, ”I am not a crook (aku bukan bajingan)!” Tetapi, kecurangannya bersama ”all the president’s men” terbukti. Nixon dimakzulkan, tetapi tertolong grasi yang langsung diberikan oleh Wapres Gerald Ford yang menggantikannya sebagai ”potus” (President of the United States). Rakyat AS menghormati hak prerogatif presidennya untuk memberi pengampunan.

Lebih celaka lagi Caesescu di Romania dan Khadafi di Libya. Caesescu ditembak mati di halaman bersalju setelah diseret ke ”pengadilan rakyat”. Khadafi juga ditembak dan jenazahnya dibiarkan tergeletak di selokan.

Pejabat tinggi yang korup dan curang di republik ini tak menjadi takut melihat nasib Gloria Macapagal-Arroyo yang diciduk di bandara ketika hendak berobat ke luar negeri. Mungkin karena di Indonesia yang diperlakukan seperti itu hanya sampai ke tingkat Kabareskrim (Susno Duadji) dan anggota DPR dari partai oposisi (Panda Nababan). Melihat tak beruntungnya rakyat kecil di Indonesia selama ini, saya jadi teringat lagu yang sering dinyanyikan pemuda pejuang di masa Orde Lama, kira-kira begini:

Cukup sudah duka-derita

rakyat yang sakit dan miskin

Saatnya pembalasan tiba,

kita yang menjadi hakim

Kita yang majas hakim!

Ayo, ayo bergerak

Sekarang!

Pemerdekaan telah datang

Merah-Putih panji kita

Merah warna darah rakyat

Merah warna darah rakyat…

Mengapa saya tiba-tiba teringat lagu itu? Entahlah. Barangkali karena kegeraman yang tersirat dalam syairnya penad (relevan) dengan peri-keadaan yang kita alami sekarang dan selama ini. Bukankah kata orang Jerman, ”Pendidikan ialah apa yang (masih) tertinggal apabila semua yang kita pelajari sudah kita lupakan (Bildung ist das, was bleibt, wenn man alles Gelehrnte vergessen hat).” Yang tertinggal setelah semuanya terlupakan itu yang penad, yang kena-mengena dengan nasib bangsa kita.

Oleh: L Wilardjo, Dosen Program Doktor Studi Pembangunan dan Program Doktor Ilmu Hukum UK Satya Wacana.

Sumber: KOMPAS, Rabu, 28 Desember 2011, Hal 7.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Akuntabilitas dan Tranparansi LSM: Perspektif Pemerintah Daerah

Selengkapnya →