Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Pembayaran dan Penagihan Pembayaran

Oleh   /   Kamis 4 Desember 2014  /   Tidak ada komentar

Bea masuk, denda administrasi, dan bunga yang terutang kepada negara menurut undang-undang ini dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri. Bea masuk, denda administrasi, dan bunga dibulatkan jumlahnya dalam ribuan rupiah.

keuanganLSM

Pembayaran dan Penagihan Pembayaran

Bea masuk, denda administrasi, dan bunga yang terutang kepada negara menurut undang-undang ini dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri. Bea masuk, denda administrasi, dan bunga dibulatkan jumlahnya dalam ribuan rupiah. Bea masuk yang terutang wajib dibayar paling lambat pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean. Kewajiban membayar bea masuk dapat diberikan penundaan dalam hal pembayarannya ditetapkan secara berkala atau menunggu keputusan pembebasan atau keringanan.

Penundaan kewajiban membayar bea masuk:

  • tidak dikenai bunga sepanjang pembayarannya ditetapkan secara berkala;
  • dikenai bunga sepanjang permohonan pembebasan atau keringanan ditolak.

Kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau denda administrasi yang terutang wajib dibayar paling lambat 60 hari sejak tanggal penetapan.

Atas permintaan orang yang berutang, Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan penundaan atau pengangsuran kewajiban membayar bea masuk dan/atau denda administrasi paling lama 12 bulan. Penundaan kewajiban membayar bea masuk dan/atau denda administrasi dikenakan bunga 2% setiap bulan dan bagian bulan dihitung 1 bulan. Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan undang-undang ini yang tidak atau kurang dibayar dikenai bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 bulan.

Penghitungan utang atau tagihan kepada negara dibulatkan jumlahnya dalam rupiah.

Jatuh tempo sebagai berikut:

  • dalam hal tagihan negara kepada pihak yang terutang, yaitu 60 hari sejak tanggal penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Ayat 1;
  • dalam hal tagihan pihak yang berpiutang kepada negara, yaitu 30 hari sejak tanggal surat keputusan pengambilan oleh Menteri.

Disarikan dari buku: Pengantar Kepabeanan dan Cukai, Penulis: Sugianto, SH., M.M., Hal: 33-34.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Lingkup Pekerjaan Pemeriksa Internal (2/4)

Selengkapnya →