Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel Terbaru  >  Artikel saat ini

Pemda Jangan Hanya Andalkan DAU-DAK

Oleh   /   Kamis 18 Mei 2017  /   Tidak ada komentar

Kementerian Keuangan RI meminta pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota tidak sekadar mengharap perolehan Dana Alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus (DAU-DAK) dari APBN dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pemda Jangan Hanya Andalkan DAU-DAK

Malang – Kementerian Keuangan RI meminta pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota tidak sekadar mengharap perolehan Dana Alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus (DAU-DAK) dari APBN dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Efisiensi anggaran daerah harus mulai disiapkan dari pola perencanaan yang matang dan mengedepankan efektivitas dan efisiensi belanja dan pembiayaan.

“Pemerintah Daerah jangan sampai hanya mengandalkan DAU dan DAK. Kebijakan itu (DAK dan DAK) akan mengalami perubahan kalau pendapatan negara tidak sesuai harapan,” kata Deski Wijaya selaku Subdit Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Kementrian Keuangan RI dalam sambutan pembukaan kegiatan Uji Coba Pelatihan Peningkatan Kapastitas Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Unit Layanan di Kecamatan diselenggarakan di Malang, Senin (15/5) malam.

Deski menyatakan, apabila pendapatan negara mengalami penurunan secara otomatis nilai DAK dan DAU untuk semua daerah juga ikut turun. Ia menilai perlu disiapkan kemampuan analisis mewujudkan belanja daerah yang efektif dan efisien sebagai salah satu langkah yang harus dilakukan seluruh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Tata keuangan hendaknya disiapkan sebaik mungkin, dengan kemampuan perencanaan yang matang hingga pelaksanaan anggaran yang partisipatif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai, pemda mulai perlu melihat angka pendapatan daerah sebelum menentukan pengeluaran dan rencana belanja baik untuk belanja pegawai maupun pembiayan lain dan perbaikan infrastruktur. Terlebih, imbuh Deski, beban keuangan pemerintah daerah saat ini sudah berkurang sejak berjalannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pembagian wewenang antara pemerintah daerah dan pemerintah desa harus jelas.

Deski mencontohkan, beberapa langkah pemerintah pusat sudah mulai serius melakukan efisiensi untuk setiap kegiatan kedinasan seperti pos anggaran untuk makan minum sudah tidak lagi jatah kotak satu per satu, tetapi sistem bersama. “Sudah tidak ada snack kotak satu orang satu kotak. Sekarang makanan kegiatan sajian satu untuk bersama. Semua serba makanan lokal seperti rebusa-rebusan karena itu murah dan sehat,” ujar Deski.

Ia menaruh harapan positif terharap lembaga non pemerintah seperti dilakukan Kompak dan Penabulu yang memberikan perhatian khusus bagi pemerintah daerah di level kecamatan untuk mewujudkan bertambahnya kapasitas aparatur dengan kegiatan pelatihan tata kelola keuangan dan modul yang lebih relevan untuk menciptakan tata manajemen pemerintahan yang lebih baik. Provinsi Jatim selangkah lebih maju termasuk daerah yang sudah menggagas adanya laborat keuangan daerah yang konsen mewujudkan manajemen keuangan daerah yang baik.

Dalam pembukaan, Didik Purwandanu selaku Responsive Goverment Coordinator Kompak Jatim, menyatakan, tujuan pelatihan diselenggarakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transpartan, bertanggungjawab dan berpihak pada masyarakat miskin. Tata kelola keuangan dan pelayanan publik disiapkan untuk dapat menekan tingkat kebocoran anggaran. Dipilihnya fokus bidang layanan pendidikan, kesehatan, layanan umum masyarakat di tingkat kecamatan tak lain mendasar pada pengamatan wajah anggaran publik sektor kesehatan dan pendidikan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya dibutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang cakap dalam pengelolaannya.

“Dibutuhkan sumber daya aparatur yang memadai agar tata kelola kebijakan dan pelayanan lebih bisa menjawab kemiskinan daerah dari sisi anggaran. Kegiatan pelatihan memang tidak akan dirasakan dalam waktu pendek dan sebagai bentuk investasi yang akan terasakan untuk jangka waktu panjang kedepan,” katanya.

Ia menargetkan, dari kegiatan pelatihan ini akan menemukan silabus pengajaran atau kurikulum, modul pelatihan, dan portable application yang siap pakai untuk pelatihan di pengelolaan keuangan di unit layanan tingkat kecamatan, meliputi UPTD dan BLUD puskesmas, UPTD SD-SMP dan kecamatan. Selanjutnya, kurikukum akan diujicobakan selama pelatihan untuk mendapatkan masukan design pelaksanaan pelatihan selanjutnya.

Uji coba pelatihan diselenggarakan Kompak dan Penabulu bekerjasama dengan Subdit Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Kementrian Keuangan RI di Hotel Ibis Style Malang diikuti sebanyak 75 peserta yang dikirimkan lima kabupaten di Provinsi Jatim meliputi Malang, Trenggalek, Pacitan, Lumajang, dan Bondowoso, yang melibatkan Balai Diklat Provinsi Jawa Timur dan Laborat pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sumber: Radar Malang

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Tak Cuma Marketplace, ShopBack juga Rangkul UKM Indonesia

Selengkapnya →