Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Pemeriksaan untuk Penagihan Pajak

Oleh   /   Rabu 3 Agustus 2016  /   Tidak ada komentar

Pemeriksaan untuk tujuan penagihan (delinquency audit) adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan data mengenai harta wajib pajak atau penanggung pajak yang dapat merupakan objek sita.

Pemeriksaan untuk Penagihan Pajak

Pemeriksaan untuk Penagihan Pajak

Pemeriksaan untuk tujuan penagihan (delinquency audit) adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan data mengenai harta wajib pajak atau penanggung pajak yang dapat merupakan objek sita, sehubungan dengan adanya pajak yang penagihanya akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang penagihan dengan surat paksa [Undang-Undang no.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.19 Tahun 2000].

Di samping jenis-jenis pemeriksaan yang telah disebutkan di atas, berikut ini merupakan jenis pemeriksaan pajak yan lain, yang bertujuan untuk menguji tingkat kepatunannya.

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Pindah Tempat Usahanya:

  1. Menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajaknya selama terdaftar di kantor pelayanan pajak yang lama;
  2. Wajib pajak pindah tempat terdaftarnya karena berubah status atau pindah alamat;
  3. Wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, dalam tahun atau tahun-tahunan pajak yang belum pernah diperiksa;
  4. Wajib pajak BUT atau wajib pajak luar negeri yang terdapat indikasi akan bubar atau meninggalkan Indonesia.

Pemeriksaan Ulang

  1. Terdapat indikasi bahwa wajib pajak sedang/telah melakukan tindak pidana perpajakan;
  2. Terdapat data baru yang semula belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang;
  3. Sebab-sebab lain berdasarkan intruksi Direktur Jenderal Pajak.

Pemeriksaan Pajak dan Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak:

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang termasuk dalam kelompok wajib pajak dengan kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pemayaran pajak, disebut wajib pajak patuh yang memenuhi syarat sebagai berikut.

  1. Dalam hal laporan keuanganya tidak diaudit oleh akuntan publik
  2. SPT disampaikan tepat waktu 2 tahun terakhir untuk semua jenis pajak;
  3. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak. Kecuali mendapat izin mengangsur atau menunda pembayaran;
  4. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dalam 10 tahun terakhir;
  5. dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir: menyelenggarakan pembukaan dan apabila pernah diperiksa, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5% (lima persen).
  6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik/BPKP harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan daftar rekonsaliasi laba rugi komersial dan fiskal.

Pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang diberikan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dilakukan apabila:

  1. Terdapat data baru dan data yang semula belum terungkap atau;
  2. Termasuk dalam daftar wajib pajak besar dan menengah yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan sesuai hasil kriteria seleksi; atau
  3. Terdapat intruksi pemeriksaanberdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

Pemeriksaan atas dokumen non-finansial, yakni

  1. setiap pemeriksaan harus mencakup pula pemeriksaan atas dokumen non-finansial;
  2. untuk memperoleh temuan dasar dari suatu kegiatan usaha yang akan dikembangkan;
  3. kunci pembuka bagi penentuan strategi pemeriksaan selanjutnya.

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak pada KKP WP Besar

  1. Diperiksa oleh KKP wajib pajak besar, kanwil wajib pajak besar dan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Ruang lingkup pemeriksaanya PL, PSL dan PSK
  3. Dapat diperiksa setiap tahun;
  4. Pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan dilakukan oleh kanwil wajib pajak besar atau kantor pusat Direktor Jenderal pajak;
  5. Adanya wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak lain yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak besar pemeriksaan semacam ini telah dilakukan untuk pajak 2002.

Disarikan dari buku: Pemeriksaan Pajak di Indonesia, Penulis: Hananta Bwoga,Yosep Agus, Tony Marsyahrul, Hal: 20-23.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Tujuan dan Hakikat Konstitusi

Tujuan dan Hakikat Konstitusi

Selengkapnya →