Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita  >  Artikel saat ini

Pemerintah Akan Ketatkan Perizinan LSM Asing

Oleh   /   Senin 23 April 2012  /   Tidak ada komentar

Pemerintah akan menertibkan perizinan untuk pembukaan organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat asing di Indonesia. Pemerintah yaitu Kemendagri akan memasukkan beberapa klausul yang mengatur hal itu dalam draft RUU Ormas nomor 8 tahun 1985 yang kini tengah direvisi.

keuanganLSM

Pemerintah Akan Ketatkan Perizinan LSM Asing

Sumber: Indonesiango, Senin, 20 Februari 2012.

Pemerintah akan menertibkan perizinan untuk pembukaan organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat asing di Indonesia. Pemerintah yaitu Kemendagri akan memasukkan beberapa klausul yang mengatur hal itu dalam draft RUU Ormas nomor 8 tahun 1985 yang kini tengah direvisi.

Menurut Tri Panadji, Staf Ahli di Kementerian Dalam Negeri, banyak penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga asing tersebut ketika sudah mendapatkan izin operasional di Indonesia. Utamanya adalah soal penyimpangan program.

“Mereka harus benar-benar jelaskan programnya, kalau ngakunya pendidikan, tapi urusannya disintegrasi, kita usir, karena dia telah melakukan penipuan. Jangan sampai mereka berkedok untuk mengacak-ngacak NKRI, kita juga sudah banyak kecolongan,” beber Tri usai diskusi bertajuk RUU Ormas di Jakarta, Sabtu (18/2/2012).

Ada beberapa hal penting yang akan diatur dalam klausul di RUU tersebut, salah satunya yaitu para LSM tersebut harus melaporkan pendanaan yang mereka terima untuk operasional mereka.

“Rekening mereka pun akan kita awasi, ormas asing yang masuk, harus buka rekening di bank Indonesia, dia juga harus bermitra dengan ormas Indonesia, dia harus mempresentasikan dalam bentuk dokumen atau tulisan, yang nanti dinilai screening house, oleh deplu, apa programnya, siapa-siapa orangnya dan mau di mana,” sebut Tri.

Tri juga berharap ke depannya, hanya ada pintu masuk bagi lsm asing yang akan didirikan di Indonesia yaitu Kementerian Luar Negeri. Menurut Tri selama ini mereka harus melalui tiga pintu yaitu Kemenlu, Setneg dan Bapennas. “Ini yang menyebabkan pendataan berbeda-beda,” ujarnya.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Sangat Perlu Dukungan Akses Pembiayaan

Selengkapnya →