Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita  >  Artikel saat ini

Pemerintah Diminta Hidupkan Kembali Peran Koperasi

Oleh   /   Rabu 20 Juli 2016  /   Tidak ada komentar

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi, keberadaan koperasi yang sejak dulu disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia mulai dilupakan oleh masyarakat.

Pemerintah Diminta Hidupkan Kembali Peran Koperasi

Pemerintah Diminta Hidupkan Kembali Peran Koperasi

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi, keberadaan koperasi yang sejak dulu disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia mulai dilupakan oleh masyarakat, terutama para pelaku usaha.

Pendiri Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) Aji Dedi Mulawarman mengatakan, peran koperasi yang dulu sangat penting, kini seolah mati suri karena sistem perekonomian Indonesia dinilai yang condong ke sistem neo-liberal dan kapitalis.

“Koperasi sudah tidak bisa lagi dijadikan tumpuan kesejahteraan rakyat,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (26/10/2015).

Menurutnya, keberadaan koperasi yang merupakan amanat konstitusi ini masih sangat dibutuhkan untuk menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, menurunkan kemiskinan, menggerakkan sektor riil, serta meningkatkan pemerataan pendapatan.

“Koperasi sebenarnya wajib dikembangkan bagi pelaku ekonomi utama dalam membangun fundamental ekonomi nasional yang kuat,” kata dia.

Aji menjelaskan, data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, saat ini terdaftar 209 ribu jumlah koperasi. Namun dari jumlah tersebut, yang memiliki nomor induk hanya sebanyak 147 ribu koperasi. Sedangkan sisanya 62 ribu koperasi yang berstatus non-aktif dan tidak menenuhi syarat untuk menerima nomor induk.

Melihat kondisi ini, pemerintah diharapkan mampu mengambil langkah konkret untuk menggerakkan koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan mengingat makin sulitnya koperasi berkembang di dalam negeri.

“Harus ada langkah nyata dari pemerintah untuk menggerakkan kembali peran koperasi sesuai Undang-undang (UU) dan keinginan pendiri bangsa dalam maklumat Pancasila,” tandasnya. (Dny/Ndw)

Sumber: liputan6.com.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →