Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Pemerintah Mengeluarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang LKM

Oleh   /   Kamis 28 Maret 2013  /   Tidak ada komentar

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menandatangani Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro setelah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR-RI, pada akhir tahun lalu. UU ini ditandatangani 8 Januari 2013.

keuanganLSM

Pemerintah Mengeluarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang LKM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menandatangani Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro setelah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR-RI, pada akhir tahun lalu. UU ini ditandatangani 8 Januari 2013.

Menurut UU ini, dalam dua tahun ke depan, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang melayani warga terutama masyarakat miskin bisa didirikan di tingkat desa, kecamatan atau kabupaten atau kota. Namun, LKM harus memenuhi persyaratan yaitu berbentuk badan hukum, permodalan, dan mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baik dalam bentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT).

Jika LKM dalam bentuk PT, maka sahamnya paling sedikit 60 persen dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Sedangkan sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau Koperasi. Kepemilikan WNI atas PT LKM sebagaimana dimaksud dibatasi paling banyak sebesar 20 persen.

“LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Warga Negara Asing (WNA) dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh WNA atau badan usaha asing,” tegas Pasal 6 UU No 1/2013 itu.

Menurut pasal 11 UU ini menyebutkan, Mengenai kegiatan usaha LKM,  meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

“Adapun mengenai suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan akan diatur kemudian dalam Peraturan Pemerintah,” tambah UU tersebut.

Penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan LKM, jelas UU tersebut, dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Jika kegiatan usaha LKM didasarkan pada prinsip syariah, maka pelaksanaannya wajib disesuaikan dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selengkapnya UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dapat diunduh di Kategori Standar dan Peraturan.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Lingkup Pekerjaan Pemeriksa Internal (3/4)

Selengkapnya →