Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel Terbaru  >  Artikel saat ini

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Oleh   /   Selasa 1 April 2014  /   Tidak ada komentar

Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Contoh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

keuanganLSM

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

1. Pendahuluan

Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Contoh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

  • Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
  • Bendaharawan Pemerintahan Pusat dan Daerah baik provinsi, kabupaten, atau kota.

Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

PPN dan PPnBM yang terutang dipungut, disetor, dan dolaporkan oleh Pemungut PPN atas nama Pengusaha Kena Pajak rekanan.

2. Kewajiban Pemungut Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM)

  • Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 563/KMK.03/2003 dengan demikian tidak perlu ada surat keputusan khusus penunjukan sebagai Pemungut Pajak, namun tetap wajib mendaftarka diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  • Memungut, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada instansi pemerintah atau badan -badan tertentu.
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut oleh Pemungut Pajak wajib disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos da Giro.
  • Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjulan atas  Barang Mewah (PPnBM) yang dilakukan oleh Pemungut Pajak harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

3. Objek Pemungutan PPN/PPnBM

  • Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pemungut PPN.
  • Atas perolehan BKP/JKP oleh PPN.

4. Saat Pemungutan PPN/PPnBM

  • Pemungutan dan pencatatan, penyetoran PPN atau PPnBM yang dipungut, dilakukan pada saat pembayaran oleh KPKN kepada PKP rekanan pemerintah.
  • Pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan pada saat pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah Kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah.

5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut oleh Pemungut PPN, jika:

  • Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah yang terutang sehubungan dengan pembyaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) huruf a, dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.
  • Pembayaran untuk pembebasan tanah.
  • Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
  • Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (Persero) Pertamina.
  • Pembyaran atas rekening telepon.
  • Pembyaran atau jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
  • Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Sumber: Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Penulis: Assoc. Prof. DR. Gustian Djuanda Irwansyah Lubis, S.E., M.Si. Hal: 37-39.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →