Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pengusaha Kena Pajak

Oleh   /   Selasa 14 Februari 2012  /   Tidak ada komentar

Dalam sistem perpajakan dikenal adanya withholding system. Indonesia menganut dan menerapkan sistem perpajakan ini. Dengan sistem ini, pihak ketiga mempunyai kewajiban untuk memotong atau memungut pajak dari setiap pembayaran yang dilakukan.

keuanganLSM

Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pengusaha Kena Pajak

Dalam sistem perpajakan dikenal adanya withholding system. Indonesia menganut dan menerapkan sistem perpajakan ini. Dengan sistem ini, pihak ketiga mempunyai kewajiban untuk memotong atau memungut pajak dari setiap pembayaran yang dilakukan. Misalnya,PT Untung Terus melakukan pembayaran pada PT Desain Indah atas pembuatan desain interior ruangan kantor sebesar Rp50.000.000,-. Saat melakukan pembayaran jasa desain interior tersebut, maka seketika itu pula PT Untung Terus melakukan pemotongan dan pemungutan PPh atas penghasilan yang diterima PT Desain Indah.

Kewajiban memotong atau memungut pajak berlaku untuk setiap pembayaran yang dilakukan kepada pihak lain, yakni atas adanya transaksi kedua belah pihak. Kewajiban memotong atau memungut pajak ini juga berlaku bagi setiap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak secara keseluruhan. Dengan berlaku secara keseluruhan, maka tidak ada yang dirugikan. Terlebih lagi bahwa atas pajak yang dipotong atau dipungut tersebut merupakan pajak yang dibayar di muka (prepaid tax)bagi pihak yang dipotong atau dipungut.

Namun, pajak yang telah dipotong dan dipungut tersebut bukanlah menjadi milik PT Untung Terus, dan masuk ke dalam kasnya. Melainkan harus disetor ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos. Karena pajak yang dipotong atau dipungut tersebut tetap merupakan milik negara

Kewajiban memotong atau memungut pajak berlaku untuk setiap pembayaran yang dilakukan kepada pihak lain, yakni atas adanya transaksi kedua belah pihak. Kewajiban memotong atau memungut pajak ini juga berlaku bagi setiap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak secara keseluruhan.

 

Kapan Pajak yang Dipotong atau Dipungut Disetor?

Dalam sistem pemotongan atau pemungutan pajak, salah satu hal yang penting diketahui dan diingat adalah kapan pajak yang dipotong atau dipungut tersebut harus disetor. Sehingga yang bersangkutan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang tidak semestinya. Adapun jangka waktu penyetoran atas pajak yang telah dipotong atau dipungut ditetapkan sebagai berikut:

  • PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
  • PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
  • PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
  • PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
  • PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak;
  • PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara;
  • PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
  • PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau instansi pemerintah yang ditunjuk harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
  • PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah atau instansi pemerintah yang ditunjuk harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Tahapan Penyusunan Anggaran Desa

Selengkapnya →