Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Oleh   /   Rabu 25 Juni 2014  /   Tidak ada komentar

Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK03/2003 ditetapkan bahwa mulai 1 Januari 2004, bendaharawan pemerintah pusat dan atau daerah dan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) ditunjuk selaku Pemungut PPN.

KeuanganLSM

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pemungut PPN Sejak 1 Januari 2004

Bendaharawan pemerintah pusat dan atau daerah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai Pemungut PPN dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK03/2003 ditetapkan bahwa mulai 1 Januari 2004, bendaharawan pemerintah pusat dan atau daerah dan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) ditunjuk selaku Pemungut PPN.
Hal-hal yang patut mendapat perhatian dari Kep. Menkeu adalah sebagai berikut:

  • Bendaharawan pemerintah yang melakukan pembayaran melalui KPPN wajib melaporkan PPN dan/atau PPn BM yang terutang oleh PKP rekanan yang telah dipungut oleh KPPN.
  • Dalam harga kontrak yang akan dibayar oleh Pemungut PPN kepada rekanan PKP sudah termasuk PPN dan PPn BM yang terutang.
  • Bahwa atas pembayaran badan-badan tertentu (misal: BUMN/ BUMD) kepada rekanan PKP sehubungan dengan penyerahan BKP/JKP yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 yang faktur pajaknya dibuat sebelum tanggal 31 Januari 2004, PPN dan PPn BM yang terutang wajib dipungut oleh badan-badan tertentu dan disetor ke bank persepsi paling lambat tanggal 31 Januari 2004.
  • Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang oleh pemungut PPN: Pasal 16 A UU PPN 1984 mengatur, seperti berikut.
  • Pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN, dipungut, disetor, dan dilapor-kan oleh pemungut PPN.
  • Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak ter-utang oleh pemungut PPN diatur dengan keputusan Menteri Keuangan.
  • Peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang tata cara pemungutan PPN atau PPn BM diatur dengan Kep. Menkeu No. 563/KIVIK.04/2003 tanggal 24 Desember 2003 dan berlaku sejak 1 Januari 2004, sebagai berikut.
  • Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah pusat dan daerah dan/atau Kantor Pelayanan Bendaharaan Negara (KPPN) termasuk pajak yang terutang.
  • Di saat rekanan PKP mengajukan tagihan maka wajib membuat faktur pajak dan SSP dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Faktur pajak di isi lengkap dalam tiga rangkap, tiap-tiap lembar ke-1 untuk bendaharawan pemerintah pusat dan daerah dan/atau KPPN sebagai pemungut PPN, lembar ke-2 untuk arsip rekanan PKP, dan lembar ke-3 untuk KPP melalui bendaharawan pemerintah pusat dan/atau daerah dan KPPN. Faktur pajak wajib di cap, dibubuhkan tanggal, dan ditandatangani oleh bendaharawan pemerintah pusat dan/atau daerah yang melakukan pemungutan. Pada setiap lembar faktur pajak juga dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM (surat perintah membayar) oleh KPPN yang melakukan pemungutan.

2. Yang diisi dalam SSP adalah kolom identitas dan kolom pajak terutang dan kolom lain tidak perlu di isi. Ada pun jumlah lembar SSP yang perlu dilampirkan adalah:

  • Apabila Pemungut PPN-nya adalah bendaharawan pemerintah pusat dan daerah SSP dibuat lima rangkap, setelah PPN dan/ atau PPN/PPn BM terutang selesai disetor ke bank presepsi/ kantor pos, SSP-nya dibagikan kepada rekanan PKP (lembar ke-3), untuk bank persepsi/kantor pos (lembar ke-4), dan untuk bendaharawan pemerintah (lembar ke-5);
  • Apabila pemungut PPN-nya adalah KPPN, SSP dibuat empat rangkap, masing-masing dibagikan untuk rekanan PKP (lembar ke-1), untuk KPP melalui KPPN (lembar ke-2), untuk rekanan PKP dilampirkan pada SPT masa PPN (lembar ke-3), untuk arsip KPKN (lembar ke-4). Pada setiap lembar SSP dibubuhi cap “nomor dan tanggal SPM” oleh KPPN selaku pemungut. Pada SSP lembar ke-1 dan ke-2 oleh KPPN dibubuhi cap “telah dibukukan” oleh KPpN.
  • Ada pun faktur pajak merupakan bukti pemungutan dan SSP adalah bukti penyetoran PPN dan/atau PPn BM.
  • Pemungut PPN/PPn BM wajib memungut pajak terutang bukan pada saat penyerahan melainkan pada saat penagihan.
  • Di saat penyetoran PPN dan/atau PPn BM yang telah di-pungut PPN dan/atau PPn BM yang dipungut oleh Pemungut PPN wajib disetor ke bank persepsi atau kantor pos dalam jangka waktu yang ditentukan, seperti berikut: (1) Kantor pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) saat pencatatan penyetoran PPN dan atau PPn BM dilakukan pada saat KPKN membayar ke rekanan PKP; (b) Bendaharawan pemerintah wajib menyetorkan PPN atau PPn BM ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat dalam jangka waktu tujuh hari setelah terjadi pembayaran atas tagihan. Dalam hal tanggal penyetoran PPN atau PPn BM jatuh pada hari libur maka penyetoran harus dilakukan pada hari kerja esok harinya. Tentang pelaporan PPN atau PPn BM yang telah disetor.
  • Bendaharawan pemerintah pusat dan atau daerah yang melakukan pemungutan atau penyetoran PPN dan PPN BM wajib menyampaikan laporan KPP di mana bendaharawan pemerintah terdaftar dengan formulir SPT masa bagi pemungut PPN/PPn BM dibuat dalam 3 rangkap, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, untuk KPP (lembar ke-1), untuk KPPN (lembar ke-2) untuk bendaharawan pemerintah pusat atau daerah (lembar ke-3).
  • KPPN yang telah melakukan pemungutan pada setiap hari kerja membubuhi catatan nomor, tanggal advis lembar ke-3 faktur pajak standar untuk disampaikan kepada kepala KPP dengan pengantar. Apabila tidak ada faktur pajak yang disamapaikan hari itu pengantar tetap dibuat dengan catatan “FP nihil”.
  • Pemungut PPN tidak perlu memungut atas
    • pembayaran yang jumlahnya tidak melebihi Rp 1.000.000 termasuk PPN/PPn BM tidak perlu dipungut oleh pemungut PPN dan bukan merupakan jumlah terpisah;
    • pembayaran untuk pembebasan tanah;
    • pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN tidak dipungut;
    • pembayaran oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan bukan BBM;
    • pembayaran atas tagihan telepon;
    • pembayaran oleh perusahaan penerbangan untuk jasa angkutan udara dalam negeri;
    • pembayaran lain untuk penyerahan barang dan atau jasa yang tidak mengakibatkan terutang.

Kontraktor Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Minyak Gas Bumi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 11/PMK.03/ 2005 tertanggal 1 Februari 2005 kontraktor perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan minyak gas bumi ditunjuk lagi sebagai pemungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN/PPn BM terutang PPN /PPn BM tentang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP terutang kepada kontraktor dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh kontraktor baik kantor pusat maupun cabang/unit dikukuhkan sebagai PKP.

Dalam hal terjadi penyerahan BKP dan/atau JKP antar kontraktor maka yang bukan kewajiban memumgut, menyetor, dan melaporkan PPN/PPn BM terutang adalah kontraktor yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, yaitu penjual BKP dan/atau pemberi JKP dana bukan ketentuan umum.

PPN dan/atau PPn BM tidak dipungut kontraktor dalam hal:

  • pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah, termasuk PPN dan/atau PPn BM;
  • pembayaran atau penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
  • pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bukan bahan bakar minyak oleh Pertamina;
  • pembayaran atas rekening telepon;
  • pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;
  • pembayaran lainnya untuk dan atas penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak kena PPN berdasarkan PP 144/ 2000.

PPN/PPn BM terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 dipungut dan disetor sendiri oleh rekanan PKP yang bersangkutan. Pemungut PPN tidak perlu memungut PPN/PPn BM atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan bukan oleh PKP (Lampiran II huruf D.6 Kep. DJP Nomor 382/PJ/2002).
Tata cara pembuatan faktur pajak dan penyetoran, seperti berikut:

  1. Rekanan PKP wajib membuat faktur pajak dan SSP untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada kontraktor.
  2. Faktur pajak standar dibuat selambat-lambatnya, yakni:
  • pada akhir bulan berikutnya pada bulan setelah terjadinya penyerahan BKP dan atau JKP dalam hal pembayaran diterima akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP/JKP;
  • pada saat penerimaan pembayaran.

3. SSP diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas rekanan yang bersangkutan, namun penandatanganan SSP dilakukan oleh kontraktor sebagai penyetor atas nama rekanan.

4. Penyetoran PPN/PPn BM yang dipungut dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah dilakukan pemungutan.

5. Kontraktor wajib melaporkan PPN/PPn BM yang telah dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak, paling lambat pada hari ke-20 pada bulan berikutnya setelah dilakukan pemungutan.

6. Dalam hal hari ke-15 dan hari ke-20 jatuh pada hari libur saat penyetoran atau pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

7. PPN dan/atau PPn BM atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh rekanan kepada kontraktor yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Januari 2005 dipungut oleh rekanan PKP.

8. Dalam hal PPN dan/atau PPn BM telah dipungut oleh kontraktor, kontraktor berkewajiban menyetor dan melaporkannya selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2005 sampai 20 Februari 2005.

Disarikan dari buku: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penulis: Lukman Hakim Nasution dan Tony Marsyahrul, Hal: 54-60.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →