Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Pemusatan Tempat Pajak Terutang

Oleh   /   Selasa 3 Juni 2014  /   Tidak ada komentar

Berdasarkan KEP.DJP Nomor 638/PJ/2001 juncto SE-31 /PJ.52/2001 kemudian diubah lagi dengan KEP.DJP Nomor 128/PJ/2003 mulai berlaku tanggal 1 Mei 2003.

KeuanganLSM

Pemusatan Tempat Pajak Terutang

Berdasarkan KEP.DJP Nomor 638/PJ/2001 juncto SE-31 /PJ.52/2001 kemudian diubah lagi dengan KEP.DJP Nomor 128/PJ/2003 mulai berlaku tanggal 1 Mei 2003 seperti berikut:

  • PKP yang menyampaikan SPT masa PPN/PPnBM melalui me-dia elektronik (e-filing) yang memiliki lebih dari satu tempat untuk melakukan kegiatan penyerahan BKP dan atau JKP dapat mengajukan pemberitahuan untuk penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang dengan mengajukan permohonan tertulis.
  • Dalam pemberitahuan penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN/PPnBM, harus dirinci dengan nama, alamat, dan NPWP tempat pemusatan terutang: a. rincian nama, alamat, dan NPWP tempat PPN terutang yang dipusatkan; b. tanggal dimulainya pemusatan; c. lampiran fotokopi dan memperlihatkan aslinya serta berita acara penyampaian SPT masa PPN melalui media elektronik untuk masa pajak dari tempat akan dilakukan pemusatan PPN terutang.
  • Permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat tiga bulan sebelum saat dimulainya pemusatan, memuat: a. nama, alamat, dan NPWP tempat pemusatan terutang; b. rincian nama, alamat, dan NPWP tempat PPN terutang yang dipusatkan; c. tanggal dimulainya pemusatan; d. pernyataan PKP bahwa sistem administrasi telah sesuai dengan persyaratan pemusatan tempat PPN terutang.
  • Permohonan untuk penetapan salah satu tempat usaha sebagai tempat pajak terutang, selain pedagang eceran dan PKP menyampaikan SPT masa PPN/PPnBM dengan e-filing dapat dikabulkan jika memenuhi syarat, seperti berikut: a. Tempat PPN terutang yang dipusatkan tidak menyelenggara-kan administrasi penjualan dan pembelian. Semua administrasi dilakukan di tempat pemusatan PPN terutang; b. Fungsi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan hanya melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kepada pembeli barang atau menerima jasa atas perintah tempat pemusatan PPN terutang; c. Semua faktur pajak atau faktur penjualan diterbitkan oleh tempat pemusatan PPN terutang; d. Tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tidak membuat faktur pajak atau faktur penjualan kecuali faktur pajak atau faktur penjualan yang dicetak berdasarkan data yang diinput secara online dari kantor pusat atau tempat pemusatan PPN terutang; e. Kantor cabang unit yang dipusatkan hanya mengadministrasi-kan persediaan dan administrasi kegiatan perolehan BKP atau JKP untuk keperluan operasional kantor atau unit yang bersangkutan yang dananya berasal dari kas kecil (petty-cash); f. Permohonan tempat pemusatan PPN bagi pedagang eceran dapat dikabulkan apabila kegiatan dan administrasi pembelian untuk jaringan penjualan yang tersebar di berbagai tempat, dipusatkan di tempat pemusatan PPN terutang di-mohonkan; g. Kepala Kantor Wilayah harus menerbitkan keputusan paling lama tiga bulan sejak permohonan diterima secara lengkap; h. Jika tidak ada keputusan dalam jangka waktu 3 bulan maka permohonan PKP dianggap diterima dan SK DJP atas persetujuan pemusatan PPN terutang diterbitkan paling lambat satu bulan; i. PKP tidak dapat mengajukan permohonan pemusatan PPN terutang untuk kegiatan usaha di mana pabrik terletak, kecuali PKP tersebut menyampaikan SPT melalui e-fling; j. Jika telah ada persetujuan pemusatan tempat PPN terutang di tempat pabrikan, keputusan tetap berlaku selama 5 tahun sejak tanggal pemusatan; k. Permohonan perpanjangan diajukan ke Kantor Wilayah paling lambat tiga bulan sebelum habis masa berlakunya.

Disarikan dari buku: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penulis: Lukman Hakim Nasution, Tony Marsyahrul, Hal: 22-24.

 

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →