Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Pemusatan Tempat Terutang PPN

Oleh   /   Jumat 17 Oktober 2014  /   Tidak ada komentar

Tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang adalah tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha yang dipilih sebagai tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.

keuanganLSM

Pemusatan Tempat Terutang PPN

Dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai: Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.

Apabila Pengusaha Kena Pajak terutang pajak di lebih dari 1 (satu) tempat kegiatan usaha, Pengusaha Kena Pajak tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya pajak.

Tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang adalah tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha yang dipilih sebagai tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.

Pengusaha Kena Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dapat memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang, Pengusaha Kena Pajak dimaksud harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan.

Disarikan dari buku: Pelaporan Pajak Pertambahan Dan pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Penulis: Assoc. Prof. DR. Gustian Djuanda, Irwansyah Lubis, S.E., M.SI, Hal: 54-55.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Pelaporan Keuangan Harus Mampu Menyediakan Informasi

Selengkapnya →