Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Akuntansi  >  Artikel saat ini

Pendekatan Deduktif Standar Akuntansi

Oleh   /   Rabu 11 April 2018  /   Tidak ada komentar

Dengan pendekatan deduktif standar akuntansi dipandang ideal bila diderivasi dari suatu norma atau konsep tertentu, karena dengan ini diyakini bahwa standar-standar yang disusun akan konsisten, sistematis, logis dan membentuk satu satuan yang saling mengkait secara padu.

keuanganLSM

Pendekatan Deduktif Standar Akuntansi

Dengan pendekatan deduktif standar akuntansi dipandang ideal bila diderivasi dari suatu norma atau konsep tertentu, karena dengan ini diyakini bahwa standar-standar yang disusun akan konsisten, sistematis, logis dan membentuk satu satuan yang saling mengkait secara padu. Norma atau konsep tertentu yang dimaksud adalah rerangka konseptual (conceptual framework). Rerangka konseptual harus disusun dan dijadikan norma dasar atau penuntun dalam pembuatan dan pengundangan standar akuntansi.

Pendekatan Induktif

Berdasarkan pendekatan induktif standar akuntansi seharusnya disusun dengan jalan mengambil teknik-teknik akuntansi yang kemungkinan besar akan dipakai oleh sebagian besar businessmen yang mempunyai reputasi (reputable businessmen) pada suatu kondisi tertentu. Para pendukung pendekatan induktif percaya bahwa bila sekelompok businessmen ini dengan sukarela mengadopsi standar tersebut, maka kelompok lain juga akan menerimanya.

Kelemahan yang terdapat pada pendekatan induktif ada pada penentuan mengenai siapa yang layak disebut reputable businessmen dan bagaimana jika persepsi di antara reputable businessmen tersebut terjadi konflik. Di samping itu pendekatan ini tidak terapan dalam hal standar yang sedang disusun menyangkut aturan tentang suatu hal, sedangkan sebagian besar reputable businessmen belum memiliki ide/pendapat atau konsep yang seragam.

Pendekatan Social Determination

Dalam pendekatan social determination standar akuntansi dipandang sebagai hasil suatu proses politik dan negosiasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan adanya standar akunta si. Charles T. Horngre berpendapat seperti berikut:[1]

The setting of accounting standard is as much a product political action as of flawless logic or empirical findings. Why? Because the setting of standard is a social decision. Standard place restrictions on behavior. therefore, they must be accepted by the affected parties. Acceptance may be forced or voluntary or some of both. In a democratic society, getting acceptance is an exceedingly complicated process that requires skillful marketing in a political arena.

Standar akuntansi adalah suatu keputusan sosial, yang harus dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut sering memiliki kepentingan yang berlawanan, dan setiap pihak akan berusaha mempromosikan kepentingannya sendiri. Pihak-pihak tersebut memiliki kepentingan terhadap standar akuntansi karena standar akuntansi yang diundangkan bisa mempengaruhi alokasi kesejahteraan pada masyarakat (wealth redistribution effect). Dengan demikian maka standar akuntansi harus memperhatikan aspek kesejahteraan sosial (social welfare). Menunit Robert may dan Gary Sundem, harus diakui adanya dampak kesejahteraan social dari laporan keuangan.[2]

In, practice as well as in theory, the social welfare impact of accounting reports apparently recognized. Therefore it is no surprises that the (Financial Accounting Standard Board) is a political body and, consequently that the process of selecting an acceptable accounting alternative is a political process. If social welfare impact of accounting policies were ignored, the basis of existency of regulatory body would disappear. Therefore, the FASB must consider explicitly political (i. e., social welfare) aspects as well as accounting theory and research in its decisions.

Menjamin bahwa semua kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap standar akuntansi dipertimbangkan, proses penyusunan standar akuntansi biasanya melalui tahapan prosedur due process. Due process adalah urutan kegiatan yang harus diikuti supaya standar yang diundangkan memenuhi kualitas yang diinginkan dan diterima oleh seluruh pihak. Dalam proses ini, misalnya dalam pembagian exposure draft dan dalam public hearing, masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya ikut membentuk standar yang diundangkan. Namun demikian keputusan terakhir tetap berada di pihak badan penyusun standar (accounting standard setting body/standard setter), yang dalam hal ini berperan sebagai wasit dan sebagai juri.

Pendekatan Peraturan

Dengan pendekatan peraturan standar akuntansi memiliki kekuatan yang sama dengan peraturan-peraturan lain yang diundangkan pihak yang berkuasa (pemerintah). Kekuatan hukumnya jelas, dan melanggar peraturan ini ada kemungkinan untuk dikenakan sanksi pidana. Kelebihan pendekatan ini adalah bahwa keseragaman dan ketaatan pelaporan keuangan, baik dengan sukarela maupun terpaksa, dengan mudah bisa dicapai. Kelemahan pendekatan ini adalah karena peraturan itu sering menjadi alat politik pihak berkuasa, sehingga kualitas dasar akuntansi seperti kewajaran dan relevansi informasi menjadi nomor dua.

[1] Charles T. Horngren, “The Marketing of Accounting standars”, Journal of Accountancy, (October 1973), hal. 61.

[2] Robert G. May dan Gary L. Sundem, “Research for Accounting Policy: An Overview,” Accounting Review (October 1976), hal. 750.

Disarikan dari buku: Tujuan Pelaporan Keuangan, Penulis: Suwaldiman, M.Accy., SE., Akt., Hal: 23-25.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Apa itu Fraud? Mengapa Penting untuk Diketahui?

Selengkapnya →