Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Pendekatan Tradisional Akuntabilitas Legal

Oleh   /   Rabu 24 Februari 2016  /   Tidak ada komentar

Ketika tanggungjawab yang sedang dilaksanakan menjadi kacau atau lepas kendali, maka respon intuitif dari mereka yang sedang berkuasa adalah menuntut adanya regulasi.

Pendekatan Tradisional Akuntabilitas Legal

Pendekatan Tradisional Akuntabilitas Legal

Ketika tanggungjawab yang sedang dilaksanakan menjadi kacau atau lepas kendali, maka respon intuitif dari mereka yang sedang berkuasa adalah menuntut adanya regulasi. Bagian kedua dari buku ini menelaah secara kritis berbagai upaya tradisional untuk mengelola akuntabilitas LSM.

Setiap bab menelaah sebuah pendekatan tradisional untuk membahas masalah akuntabilitas dan menyimpulkan bahwa pendekatan ini rentan baik terhadap perilaku ilegal dari otoritas yang memiliki kekuasaan besar, yang tidak mempertimbangkan hak-hak asasi atau kepentingan sosial yang lebih besar, maupun karena keterbatasannya yang inheren dalam hal mekanisme pengaturan.

Bagian kedua dimulai dengan sebuah paparan oleh Patricia Amstrong mengenai kontroversi di sekitar upaya Bank Dunia untuk mendukung diterbitkannya buku Handbook on Good for Laws Relating to NGOs (Panduan contoh-contoh undang-undang yang baik yang terkait dengan LSM). Panduan tersebut hanya selesai pada tahap rancangan.

Ketika meringkas pembahasan mengenai substansi rancangan Panduan tersebut, banyak mengajari kita masalah akuntabilitas LSM kaitannya dengan hukum internasional dan hak-hak asasi standar universal, serta pentingnya untuk menerapkan semua itu secara hati-hati dalam realitas politik yang berbeda-beda.

Bab ini membahas persoalan apakah LSM perlu dibuatkan undang-undang khusus untuk mengaturnya. Bab ini juga menelaah apakah Bank Dunia berperan dalam mendukung undang-undang semacam itu. Bab ini mendukung pengamatan Sieve Charnovitz bahwa para birokrat dan politisi pemerintah tidak memiliki kompetensi khusus untuk mengawasi LSM dan memandu mereka untuk mencapai kebaikan bersama.

Dalam bab berikutnya, Profesor Jassy Kwesiga dan Hariet juga mendukung pengamatan Charnovitz. Mereka melukiskan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh sebuah undang-undang pembatasan dan Badan Registrasi LSM pada di Uganda.

Dalam kasus Uganda, LSM mencoba untuk melakukan aspek-aspek yang memberatkan dalam rancangan undang-undang tersebut dengan menerapkan prinsip pengaturan dari (Self-regulation) dengan menggunakan aturan yang disusun Bab ini menguraikan sisi yang kurang cerah dari cerita Uganda, yang seringkali dilukiskan sebagai sukses besar di pembangunan. Akuntabilitas LSM sulit untuk diwujudkan tidak dapat dikembangkan jika tujuan utama pemerintah Uganda dalam berhubungan dengan LSM adalah untuk mengendalikannya secara politis, bukan untuk mengoreksi kegagalan pasar dan non-pasar.

Dalam kasus Uganda, sebegitu jauh mampu mengelak dari polarisasi politik yang tidak perlu dapat melawan tekanan pemerintah, terutama berkat adanya dukungan dari luar negeri dan dengan memberikan kontribusinya yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja di negara itu. Namun, yang terjadi adalah status quo yang tidak memuaskan, dimana baik pemerintah maupun LSM tidak menjadi lebih kuat secara optimal.

Lembaga-lembaga demokrasi tidak berkembang dan kultur demokrasi yang sedang tumbuh malah jadi terhambat. Stephen Golub menceritakan kasus Philippine Council for NGO Certification (PCNC). Ini merupakan salah satu coritoh pengaturan-diri LSM yang paling baik dan sudah berkembang penuh di dunia.

Dibentuk sebagai sebuah mekanisme untuk mengatur proses sertifikasi agar memperoleh status bebas pajak untuk LSM Filipina, kehadiran PCNC telah menimbulkan efek sampingan yang besar dalam meningkatkan standar kerja LSM. Golub menilai kontribusi langsung PCNC dalam memperbaiki akuntabilitas LSM sebagai moderat, namun berguna, yang merupakan hasil sampingan dari pengaturannya yang terkait dengan pajak, Ia menguraikan sejumlah peranan yang dimainkan PCNC, yang mungkin tidak secara langsung berkaitan dengan akuntabilitas, namun ikut menguatkan iklim profesionalisme dan pembelajaran keorganisasian bersama yang mendorong akuntabilitas LSM.

Mengingatkan kita pada peringatan Peruzzotti akan bahaya otoritarianisme sosial, Golub juga menguraikan tentang bagaimana PCNC mengatur hubungan internal LSM Filipina, serta bagairnana mereka harus menjaga sekuat tenaga posisinya yang apolitis dan tidak memihak. Semakin berhasil PCNC dalam menempatkan dirinya di titik pusat penilaian kinerja LSM Filipina, akan semakin besar tuntutan untuk mempertahankan posisinya.

Batas pengaturandiri LSM akan mencapai puncaknya ketika sertifikasi PCNC menjadi syarat untuk menerima dana dari donor, sesuatu yang mungkin akan menyenangkan sejumlah donor tetapi banyak LSM dan sebagian donor akan menolaknya.

Pada akhir tulisannya, Golub mengungkapkan kekhawatirannya bahwa PCNC mungkin dapat dipakai untuk menilai LSM dalam rangka pencegahan kejahatan atau terorisme. Tentu saja, pengaturandiri LSM tidak tepat untuk dijadikan pemolisiandiri. Pelajaran yang dapat ditarik dari Filipina adalah bahwa proses pengaturandiri dan sertifikasi yang terstruktur dan transparan dapat memberi sumbangan penting bagi pengembangan akuntabilitas LSM.

Tetapi jika sampai pada pemberian sertifikasi untuk akses pendanaan dari donor akan berakibat buruk, sebab akan menciptakan hirarki; merusak hubungan antar LSM; menumbuhkan orientasi kepada pendanaan dan bukannya perilaku berorganisasi yang beragam, membatasi ruang untuk eksperimentasi, gagasan baru atau promosi untuk hal-hal lain yang baru teridentifikasi.

Dengan kata lain, ia dapat membawa ancaman serius terhadap potensi nilai tambah yang dapat diberikan LSM kepada pembangunan, dan ia merusak peranan L.SM dalam masyarakat sipil sebagai konstituen tata kelola yag dem okratis. Bab terakhir dalam Bagian II terfokus pada akuntabilitas donor. Buku ini memuat sebuah bab mengenai akuntabilitas donor karena kegiatan dan peranan LSM sedikit banyak tergantung pada sumber keuangan mereka.

Pada umumnya LSM tidak memiliki basis pendanaan publik yang kuat dan tergantung pada sejumlah sumber yang disalurkan melalui lembaga-lembaga donor, perusahaan atau para filantropis. Kalangan donor sekarang mengadopsi mekanisme akuntabilitas yang baru yang diterapkan terhadap LSM.

Jem Bendell dan Phyllida Cox berbagai jenis lembaga donor yang memberi dana kepada LSM dan menawarkan sebuah konsep akuntabilitas demokratis untuk dipakai oleh kalangan donor sendiri dan untuk hubungan antara donor dan LSM. Bendell dan Cox menyatakan bahwa jika akuntabilitas demokratis dapat terwujud, maka hubungan antara LSM dan donor dapat lebih mendukung dan perilaku demokratis dalam masyarakat.

Seperti Bendell dan Cox, wilayah akuntabilitas ini kurang tereksplorasi, kemungkinan besar karena adanya kekuasaan kalangan donor. Bab ini hanyalah permulaan dari pembahasan yang lebih kaya yang kini sudah dimulai di kalangan donor tertentu.

Disarikan dari buku: Akuntanbilitas LSM Politik, Prinsip, Inovasi, Penulis: Lisa Jordan & Peter Van Tuijl, Hal: 22-25.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Tak Cuma Marketplace, ShopBack juga Rangkul UKM Indonesia

Selengkapnya →