Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Penerapan Tarif Pajak Penghasilan (PPh)

Oleh   /   Selasa 6 Maret 2012  /   Tidak ada komentar

Untuk Pajak Penghasilan (PPh), penerapan tarif umum (Pasal 17 UU Pajak Penghasilan) dibedakan antara untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Wajib Pajak Badan. Tarif pajaknya didasarkan atas besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak dan bersifat progresif.

keuanganLSM

Penerapan Tarif Pajak Penghasilan (PPh)

Untuk Pajak Penghasilan (PPh), penerapan tarif umum (Pasal 17 UU Pajak Penghasilan) dibedakan antara untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Wajib Pajak Badan. Tarif pajaknya didasarkan atas besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak dan bersifat progresif. Adapun besarnya tarif masing-masing sejak 1 Januari 2001 adalah sebagai berikut:

Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
s.d Rp25.000.000,00 5%
Rp25.000.000,00 < PKP s Rp50.000.000.00 10%
Rp50.000.000,00 < PKPs Rp 100.000.000,00 15%
Rp 100.000.000,00 < PKP s Rp200.000.000.00 25%
di atas Rp200.000.000,00 35%

Wajib Pajak Badan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
s.d Rp50.000.000,00 10%
Rp50.000.000,00 < PKP < Rp 100.000.000.00 15%
di atas Rp 100.000.000,00 30%

 

PPh Pasal 22

Besarnya tarif PPh Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

  • Atas impor:
  1. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
  2. Yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
  3. Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
  • Atas pembelian barang yang dilakukan oleh:
  1. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
  2. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD);
  3. Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan dan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN; sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.
  • Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor.

Untuk Pajak Penghasilan (PPh), penerapan tarif umum (Pasal 17 UU Pajak Penghasilan) dibedakan antara untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Wajib Pajak Badan. Tarif pajaknya didasarkan atas besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak dan bersifat progresif.

 

Pasal 23

Atas penghasilan di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tarif pajaknya:

Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

  1. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh;
  2. Bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UUPPh;
  3. Royalti;
  4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh;

Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto atas:

  1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

 

Pasal 26

Atas penghasilan di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

  1. Dividen;
  2. Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
  5. Hadiah dan penghargaan;
  6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

Disarikan dari buku:  Cara Menghindari 37 Larangan Perpajakan, halaman: 83-84.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

amnesti-pajak-sarana-menuju-kemandirian-bangsa

Amnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian Bangsa

Selengkapnya →