Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Pengamatan Mengenai Peranan LSM

Oleh   /   Senin 26 September 2016  /   Tidak ada komentar

LSM paling tidak memiliki tiga alasan untuk menyatakan bahwa mereka tidak harus mewakili siapa pun: pertama, berperan sebagai sumber informasi dan keahlian; kedua, melayani masyarakat; dan ketiga, memperjuangkan suatu nilai tertentu.

Pengamatan Mengenai Peranan LSM

Pengamatan Mengenai Peranan LSM

Pengamatan Anderson mengenai peranan LSM ini terasa cukup mendasar dan berimbang, namun dibandingkan dengan pandangan akademis yang lebih mutakhir Anderson tampaknya sudah kehilangan keberimbangan itu (Anderson, 2001). Ketika memberikan saran kepada pemerintahan Bush, Anderson menyatakan ketidak-setujuannya terhadap ‘model pragmatis konservatif’ yang tidak menentang LSM, tetapi sekedar berusaha untuk melunakkan sikap ekstrim mereka dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan dan kegiatan advokasi yang praktis.

Sebaliknya, Anderson berpendapat bahwa kebijakan yang lebih tegas perlu diambil karena ada ‘risiko terhadap demokrasi’ dari kegiatan LSM internasional. Risiko itu muncul karena ada perbedaan antara LSM yang aktif secara domestik masyarakat yang demokratis dengan LSM yang aktif di arena internasional. Perbedaan yang dimaksudkannya adalah sementara LSM dapat melakukan lobi-lobi domestiknya dalam struktur demokratis, namun ‘dalam dunia internasional tidak demokratis’ segala sesuatunya berbeda sebab ‘sistem internasional tidak memiliki legitimasi demokratis’.

Tingkat legitimasi menurun setelah sistem internasional mulai ‘menempuh jalan yang melemahkan kekuasaan demokratis dan menguatkan legitimasi LSM internasional’. Anderson (2001) menunjukkan dua keburukan LSM secara spesifik. Pertama, ‘LSM internasional mengaburkan persoalan penting tentang seberapa besar kekuasaan yang harus diberikan kepada suatu organisasi internasional yang tidak akan pernah menjadi demokratis’. Kedua, ‘LSM internasional secara aktif berusaha menggerogoti proses demokrasi dalam negara-negara demokratis apabila hasil dari proses demokratis tersebut menimbulkan, pandangan LSM internasional, akibat yang tidak menyenangkan’.

Oleh karena itu, katanya, kita harus mengatakan ‘LSM internasional, tidak seperti mitra-mitra domestik mereka atau tidak seperti LSM internasional itu sendiri ketika bekerja dalam sistem kekuasaan yang demokratis sebagai tidak hanya tidak demokratis, tetapi bahkan sangat anti demokrasi’. Lebih jauh ia menyatakan bahwa LSM internasional sudah merasa dirinya terpukul oleh pertanyaan mendasar yang diajukan oleh David Rieff (1999), yakni ‘Jadi Siapa yang Memilih LSM?’.

Ada sejumlah pertanyaan yang tidak terjawab yang muncul dari analisa Anderson. Satu di antaranya adalah apakah perbedaan antara kegiatan LSM yang dicela karena berusaha menggoyahkan atau mengubah keputusan yang diambil oleh sebuah negara demokratis dengan kegiatan yang tidak dicela dari LSM yang bekerja dalam sistem politik domestik untuk menggoyahkan keputusan-keputusan resmi?. Mengapa Anderson berpendapat bahwa kegiatan advokasi LSM mengubah watak demokrasinya?.

Pertanyaan lain adalah, mengapa LSM internasional dianggap anti demokrasi ketika memfokuskan upaya advokasinya pada keputusan yang dibuat oleh dan dalam organisasi internasional?. Saya jelas tidak setuju dengan pandangan Anderson bahwa organisasi internasional adalah tidak demokratis atau tidak akan pernah menjadi demokratis, namun jika pun organisasi internasional tidak demokratis seperti sekarang, bagaimana mungkin suara LSM mengurangi tingkat legitimasi karena pada akhirnya semua terserah pada para penguasa untuk memutuskan apakah akan mengikuti saran yang diberikan oleh LSM?.

Teka-teki lain dalam analisa Anderson adalah bagaimana mungkin LSM dapat menimbulkan ‘ancaman terhadap demokrasi ketika LSM internasional mengajukan dirinya sebagai pengganti demokrasi’. Jika, sebagaimana diyakininya, tidak ada ancaman terhadap demokrasi dalam ranah organisasi internasional?. Jika yang dimaksud Anderson adalah bahwa LSM mengancam demokrasi nasional ketika mereka melakukan lobi dalam sidang-sidang PBB, maka ia tidak menjelaskan apa ancaman tersebut.

Martha Schweitz menawarkan pandangan yang lebih positif untuk pertanyaan apakah partisipasi LSM dalam tata pemerintahan dunia sah (Schweitz, 1995). Ia menjelaskan bahwa masa bukanIah legitimasi dalam arti taat kepada hukum, namun mengenai partisipasi LSM dalam peranan tertentu proses tata pemerintahan internasional. Mitos yang dipakai untuk menolak partisipasi tersebut, katanya, adalah ‘mitos LSM harus merupakan organisasi yang mewakili masyarakat agar dapat menjadi peserta yang sah’.

Ia menjelaskan LSM paling tidak memiliki tiga alasan untuk menyatakan bahwa mereka tidak harus mewakili siapa pun: pertama, berperan sebagai sumber informasi dan keahlian; kedua, melayani masyarakat; dan ketiga, memperjuangkan suatu nilai tertentu. Menurut pendapatnya, tidak ada batas minimum jumlah orang dunia yang harus mendukung suatu nilai agar dapat disuarakan arena internasional. Schweitz juga membahas masalah apakah diperlukan suatu ‘standar perilaku’ bagi peranan tertentu yang dimainkan LSM dan mengatakan bahwa’kita perlu memikirkan tentang bagaimana menjadikan LSM sebagai warga dunia yang baik’.

Disarikan dari buku: Akuntanbilitas LSM Politik, Prinsip & Inovasi, Penulis: Lisa Jordan & Peter Van Tuijl, Hal: 41-43.

 

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Tahapan Penyusunan Anggaran Desa

Selengkapnya →