Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Pengantar Komite Pengarah Nasional Konsil LSM Indonesia

Oleh   /   Kamis 13 Agustus 2015  /   Tidak ada komentar

Khusus pada LSM, bahkan sering terjadi ironi. Di satu sisi banyak LSM yang sering meneriakkan dan mengkritik pemerintah supaya akuntabel, tetapi di sisi lain dalam tubuh LSM sendiri juga tidak mudah untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabiltas yang sudah selayaknya dilakukan.

Komite Pengarah Nasional Konsil Lsm Indonesia

Komite Pengarah Nasional Konsil LSM Indonesia

“Suatu lembaga/organisasi tidak bisa dikatakan akuntabel apabila tidak ada transparansi dan suatu lembaga pasti akan sulit melakukan transparansi tanpa akuntabilitas di dalam organisasi.”

Frans Toegimin

AKUNTABILITAS. Disadari atau tidak, kata ini merupakan salah satu frasa paling populer dalam ranah good governance sejak era reformasi. Ia merupakan kata sakti yang banyak ditakuti/disegani, tetapi juga dihormati, baik oleh lembaga/organisasi/departemen/instansi pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil (OMS), termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Salah satu sebabnya adalah, kalau kita bicara tentang akuntabilitas, kita tidak bisa meninggalkan kata TRANSPARANSI, satu frasa lain yang tidak kalah populer dengan kata akuntabilitas. Bahkan kedua kata itu seolah merupakan pasangan yang saling melengkapi, saling membutuhkan. Suatu lembaga/organisasi tidak bisa dikatakan akuntabel apabila tidak ada transparansi dan suatu lembaga pasti akan sulit melakukan transparansi tanpa akuntabilitas di dalam organisasi. Maka akuntabilitas merupakan tantangan yang tidak mudah, baik pada organisasi-organisasi pemerintah maupun LSM.

Khusus pada LSM, bahkan sering terjadi ironi. Di satu sisi banyak LSM yang sering meneriakkan dan mengkritik pemerintah supaya akuntabel, tetapi di sisi lain dalam tubuh LSM sendiri juga tidak mudah untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabiltas yang sudah selayaknya dilakukan.

Ironi tersebut juga semakin kuat sejak lahirnya ribuan OMS dan atau LSM setelah reformasi 1998. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada LSM-LSM kecil yang berskala lokal, namun juga di LSM besar, berskala nasional serta sudah terkenal. Kondisi ini, mungkin, merupakan salah satu warisan era orde baru dimana banyak LSM yang terjebak lebih mengandalkan kepada kekuatan para tokoh/figur organisasi daripada menata kinerja organisasi agar lebih akuntabel untuk keberlanjutan organisasi. Figur organisasi tersebut sebagian besar merupakan pendiri atau inisiator lahirnya organisasi. Hal ini menjadi kontradiktif karena berbicara tentang akuntabilitas tidak bisa dilepaskan dari aspek regenerasi yang secara ekplisit perlu dinyatakan dalam aturan rotasi jabatan dalam organisasi. Padahal, semangat akuntabilitas ini secara internasional sudah disuarakan di Tokyo saat jaya-jayanya Orde Baru.

Peran dan tugas penting Konsil LSM Indonesia atau Indonesian NGO Council, yang didirikan pada 28 Juli 2010 dan kini beranggotakan 99 LSM di 16 Provinsi, adalah mempromosikan peningkatan akuntabilitas LSM di Indonesia – terutama kepada para anggotanya. Meskipun demikian, berbagai inisiatif untuk mempromosikan akuntabilitas di dunia LSM sebenarnya sudah banyak muncul sebelumnya, baik dalam tema yang tersendiri maupun digabungkan dengan tema yang lain, misalnya dengan ide akreditasi LSM. Namun demikian berbagai inisiatif tersebut seakan hilang ditelan bumi. Maka Konsil LSM Indonesia hadir untuk secara khusus mendedikasikan diri kepada peningkatan akuntabilitas LSM.

Memang, tugas yang diemban Konsil tersebut bukan perkara mudah, mengingat sebagian LSM Indonesia masih belum menyadari pentingnya membenahi internal governance dan akuntabilitas organisasi. Pengalaman Konsil LSM Indonesia dalam melakukan dua kali monitoring (penilaian) terhadap pelaksanaan akuntabilitas kepada anggotanya, masih menghadapi tantangan yang tidak mudah, khususnya dalam pengambilan data saat melakukan penilaian/monitoring, baik dari aspek para penilainya dan aspek lembaga yang akan dinilai/dimonitor.

Semoga terbitnya buku “Standar Minimal Akuntabilitas LSM” ini menjadi salah satu instrumen penting untuk memahami standar minimal akuntabilitas LSM, baik bagi LSM anggota Konsil maupun LSM pada umumnya, sekaligus dapat meningkatkan kesadaran para pengelola/aktivis LSM untuk mengupayakan agar LSM mereka lebih akuntabel.

Pada akhirnya, saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman Sekretariat Konsil yang sudah mengupayakan terbitnya buku ini. Semoga usaha kita dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kualitas LSM di Indonesia.

Sumber: konsillsm.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Amnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian Bangsa

Selengkapnya →