Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Pengantar Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik

Oleh   /   Senin 10 Februari 2014  /   Tidak ada komentar

Dengan standar akuntansi yang baik, dan informasi yang bisa diakses masyarakat luas, maka kendali masyarakat terhadap partai politik akan layak dilakukan.

KeuanganLSM

Pengantar Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik

Hasil survey mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan Transparency International di 102 negara, menunjukan bahwa Indonesia – selama lima tahun berturut-turut –mendapat nilai di bawah 2 dari retang 1 – 10 (nilai 10 adalah nilai paling bersih korupsi). Dari 102 negara tersebut, Indonesia bersama dengan Kenya menduduki tempat ke-96 negara paling korup, hanya Angola, Madagaskar, Paraguay, Nigeria dan Bangladesh yang lebih korup dari Indonesia.

Kendati persepsi itu menyakitkan, memalukan dan serta merta dapat mendemotivasi kita, namun hendaknya kita selalu yakin bahwa korupsi pasti dapat diberantas, secara perlahan namun pasti. Keyakinan itu bukan tanpa dasar. Kita simak contoh-contoh betapapun parahnya korupsi dinegara-negara seperti Korea Selatan, Kolumbia, Afrika Selatam, Latvia dan Kroasia, namun dengan kemauan yang sungguh-sungguh dari seluruh elemen bangsanya, mereka berhasil memberantas korupsi dengan derajat yang signifikan.

Pertanyaannya adalah: dari mana kita sebaiknya memulai? Kami berkeyakinan, harus dimulai dari upaya menghadirkan kebersihan proses politik dari politik uang sebagai salah satu cara yang ampuh untuk mencegah korupsi. Proses Pemilihan Umum dan proses pengambilan keputusan dipartai politik, jika bersih dari politik uang, akan membawa harapan untuk memulai terbatasnya korupsi di suatu negara.

Dengan dasar pemikiran itulah kami dari Transaparency International Indonesia menyusun studi mengenai Standar Akuntansi Keuangan Partai Politik. Standarisasi akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang baik akan memberikan informasi kepada publik bagaimana partai tersebut memperoleh dana, kecakapannya mengelola dana dan tertib pembelajaannya. Pencatatan keuangan yang transparan akan memberikan gambaran kepada publik tentang kualitas dan komitmen partai tersebut dalam upaya bersama mencegah terjadinya politik uang. Laporan keuangan juga akan memberikan gambaran apakah partai tersebut telah menjalankan mandat rakyat (konstituen) yang memilihnya atau lebih dipengaruhi oleh orang (orang-orang) atau kelompok (kelompok-kelompok) kepentingan yang memberikan sumbangan besar kepada partai tersebut.

Dengan standar akuntansi yang baik, dan informasi yang bisa diakses masyarakat luas, maka kendali masyarakat terhadap partai politik akan layak dilakukan. Kontrol publik akan mencegah terjadinya politik uang dalam proses politik dan proses pengambilan keputusan atau kebijakan di kalangan pemerintah.

Kita harus percaya dan yakin bahwa kita mampu keluar dari belenggu korupsi yang menjerat kita saat ini, dan bangkit menjadi bangsa yang bermatabat di antara negara-negara yang beradab di dunia. Tanpa kepercayaan dan keyakinan itu, maka kita akan menjadi frustasi dan diliputi apatisme dalam menghadapi masalah korupsi yang terjadi di setiap sendi kehidupan kita.

Studi ini merupakan langkah kecil dari berpuluh langkah dan bergumpal masalah yang dihadapi dan harus diselesaikan oleh segenap elemen bangsa untuk menuju cita-cita bangsa yang bermartabat.

Studi ini sudah dilakukan secara komprehensif menggunakan berbagai acuan, namun tentu harus diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada IFES yang telah membantu dan memberikan inspirasi serta semangat bagi terlaksananya studi ini. Juga kepada pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), terutama saudara Jan Hoesada dan Ali Darwin, serta direktur Eksekutif IAI, saudara M. Hanief Arie Setyanto, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas masukan, prakarsa dan kritik terhadap hasil studi ini. Kepada Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ibu Valina Singka Subekti serta Ibu Chusnul Mar’iyah, keduanya anggota KPU, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan masukan penting terhadap studi ini.

Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih kepada staf sekretariat di Mahkamah Agung yang telah membantu kami mengumpulkan seluruh laporan keuangan partai politik. Rasanya tanpa bantuan ini nyaris mustahil studi ini mampu dirampungkan. Kepada semua pihak lainnya yang telah membantu kami dan menyebabkan studi ini dapat kami selesaikan, namun tak dapat kami sebutkan satu per satu, kami juga menghaturkan terima kasih. Akhir kata, tiada lain yang kami harapkan kecuali bahwa hasil studi ini dapat berguna untuk mewijudkan cita-cita luhur kita menjadi bangsa yang tangguh, unggul dan bermartabat; negara yang bersih dari korupsi di antara negara-negara yang beradab.  Semoga sayap harapan senantiasa berkelepak di langit damai kehidupan kita semua. Amin.

Disarikan dari buku: Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik, Penulis: Emmy Hafild, Hal: xiii-xv.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →