Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Umum  >  Artikel saat ini

Parpol: Pengaturan Dana Partai Politik

Oleh   /   Rabu 7 Desember 2011  /   Tidak ada komentar

Di dalam RUU Parpol yang baru, definisi dana partai politik telah dicantumkan. Hal ini lebih maju dibandingkan dengan UU sebelumnya (UU No. 31 tahun 2002). Akan tetapi definisi ini masih dipandang minimalis karena tidak menyertakan pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Parpol (APBP).

keuangan LSM

Definisi Dana Partai Politik (PasaI 1), Syarat Kesiapan Keuangan Bagi Parpol Baru, Hak Keuangan Partai Politik, Kewajiban Keuangan Partai Politik

Berikut adalah beberapa catatan atas Pengaturan Dana Partai Politik di dalam Undang-undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik:

Definisi Dana Partai Politik (PasaI 1)

Di dalam RUU Parpol yang baru, definisi dana partai politik telah dicantumkan. Hal ini lebih maju dibandingkan dengan UU sebelumnya (UU No. 31 tahun 2002). Akan tetapi definisi ini masih dipandang minimalis karena tidak menyertakan pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Parpol (APBP). APBP diharapkan dapat menjadi jabaran teknis dari dana Parpol dan dapat diatur selanjutnya lewat peraturan Pemerintah. Dengan adanya APBP Parpol sebenarnya akan lebih terbantu di dalam menyusun aturan main internal (AD/ART) terutama terkait Dana Parpol.

Tidak adanya APBP akan menyebabkan kekacauan pengaturan aturan internal Parpol, karena masing-masing Parpol akan mengatur dengan sesukanya sendiri, yang tentu saja akan sangat longgar demi mempertahankan lebih kepada kepentingan Parpol. Ini dikhawatirkan akan membuat dana Parpol lebih tertutup, amburadul dan semakin jauh dari pertanggungjawaban kepada konstituen.

APBP diharapkan dapat menjadi jabaran teknis dari dana Parpol dan dapat diatur selanjutnya lewat peraturan Pemerintah.

Syarat Kesiapan Keuangan Bagi Parpol Baru

Di dalam UU Parpol yang baru juga tidak disertakan tentang syarat kesiapan sistem pencatatan dan pelaporan. Parpol baru sering tidak memiliki kesiapan dalam hal kelengkapan administrasi pencatatan keuangan. Meletakan dalam syarat pendirian partai dapat menjadi upaya preventif. Meletakannya di dalam AD/ART belum dapat mencerminkan kesiapan keuangan Partai Politik. Sehingga seharusnya diberikan penjelasan tambahan tentang sistem pencatatan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan KPU.

Hak Keuangan Partai Politik

Ketentuan tentang hak mendapatkan dukungan dana dari anggota, kader dan masyarakat belum masuk sebagai bagian dari hak Parpol di dalam UU Parpol. Hak yang dimasukan hanya terkait hak atas subsidi negara (APBN/APBD).

Kewajiban Keuangan Partai Politik

Pengaturan tentang kewajiban keuangan Parpol lebih mundur dibandingkan dengan UU 31 tahun 2002. UU sebelumnya lebih rinci di dalam mengatur laporan keuangan, yaitu harus mencakup neraca keuangan, dilakukan terhadap semua entitas sumbangan dan diaudit oleh akuntan publik serta dilaporkan ke KPU. UU yang lama juga lebih rinci dalam pengaturan tentang rekening dana kampanye.

Disarikan dari buku: Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik, penyusun: TI Indonesia, halaman: 13-14.

    Cetak       Email
  • Publish: 7 tahun ago on Rabu 7 Desember 2011
  • By:
  • Last Modified: Januari 8, 2013 @ 8:46 am
  • Filed Under: Umum
  • Tagged With:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Proses SDM Berbelit-Belit

Selengkapnya →