Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Umum  >  Artikel saat ini

Parpol: Pengaturan Kewajiban Keuangan Parpol

Oleh   /   Rabu 14 Desember 2011  /   Tidak ada komentar

Tertutupnya laporan penyumbang parpol dari perusahaan dan perorangan sehingga pelanggaran batasan sumbangan dan penerimaan dana dari sumber dilarang (penyumbang tidak jelas, hasil kejahatan, dana asing) dapat dengan mudah ditutup-tutupi.

keuangan LSM

Hal ini akan menjadi tanda tanya besar di kemudian hari jika terjadi skandal terkait dengan rnengalirnya dana tidak jelas ke parpol

Dana parpol tidak wajib dilaporkan dan fungsi pengawasan instansi terhadap parpol dihilangkan.

Implikasi:

  • Tidak ada pengawasan eksternal dari instansi dan semata bergantung pada penilaian dan mungkin sanksi dari konstituen. Hal ini semakin buruk karena konstituen parpol belum betul-betul jelas, selain yang diketahui adalah pengurus Parpol.
  • Publik dan konstituen Parpol tidak mendapatkan jaminan transparansi dan akuntabilitas dana parpol, karena semuanya bergantung pada AD/ART Parpol yang dijalankan pengurus Parpol.
  • Hal ini menuai kritik dengan tidak didefinisikannya model transparansi terhadap dana Parpol.

Pelaporan cenderung hanya sebatas dana yang bersumber dari APBN/APBD

Implikasi:

  • Tertutupnya laporan penyumbang parpol dari perusahaan dan perorangan sehingga pelanggaran batasan sumbangan dan penerimaan dana dari sumber dilarang (penyumbang tidak jelas, hasil kejahatan, dana asing) dapat dengan mudah ditutup-tutupi.
  • Parpol dapat menjadi tempat pencucian uang.

Tidak disebutkan secara jelas standar yang digunakan dalam kewajiban membuat pembukuan.

Ke mana laporan keuangan parpol diserahkan, bagaimana tindak lanjut dari hasil audit jika terjadi penyimpangan? Hal ini akan menjadi tanda tanya besar di kemudian hari jika terjadi skandal terkait dengan mengalirnya dana tidak jelas ke parpol.

Beberapa pertanyaan terkait pembukuan

  • Siapa yang bertanggungjawab melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran parpol?
  • Belum jelasnya pengaturan mengenai Kas Umum Dana Parpol: Apakah kas Partai juga dibuat di setiap tingkatan organisasi parpol?
  • Bagaimana juga dengan pengaturan belanja?
  • Apa dasar dari pengaturan model pengelolaan di internal Parpol (Iewat AD/ART)?

Implikasi:

  • Parpol dapat menempuh cara masing-masing dalam melakukan pembukuan.
  • Pembukuan parpol yang diatur secara internal lewat AD/ART parpol dapat dibuat sangat longgar dan tertutup.

Tidak ada pengaturan pelaporan dana yang terkonsolidasi Implikasi:

  • Pelaporan keuangan Parpol akan terpisah-pisah per-daerah
  • Sulit mendapatkan laporan Parpol yang menggambarkan keseluruhan penerimaan dan belanja Parpol dalam kurun 1 tahun.

Audit menggunakan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Implikasi:

  • Audit menggunakan standar pemeriksaan umum, tidak dikaitkan dengan tujuan pengaturan keuangan parpol, karena hanya terfokus pada persoalan administratif. Contoh: Audit hanya akan fokus pada apa yang dilaporkan saja, tidakada penelusuran kewajaran penerimaan dana parpol keseluruhan dengan pengeluarannya, tidak mempermasalahkan soal pelanggaran batasan sumbangan dan penerimaan dana dari sumber terlarang karena bukan merupakan entitas audit BPK.

Kewajiban audit oleh Akuntan Publik dihilangkan Implikasi:

  • Lebih mundur dari UU Parpol No. 31 2002 yang mengatur standar audit parpol menggunakan PSAK 45.
  • Pencatatan dan pelaporan tidak akan mengikuti standar audit yang ada. Sebelumnya menggunakan Pernyataan Standar Audit Keuangan No. 45 (PSAK 45).
  • Tidak ada jaminan hasil audit akan dibuka ke publik.
  • Tidak akan ada konsekuensi administratif maupun hukum untuk laporan parpol yang amburadul.
  • Tidak ada pengaturan waktu pertanggungjawaban

Implikasi:

  • Publik dan konstituen akan sulit mengontrol keuangan Parpol karena memiliki period isasi pelaporan yang tidak jelas.

Model keterbukaan tidak didefinisikan

Implikasi:

  • Laporan keuangan akan sulit diakses karena model keterbukaannya bergantung pada masing-masing Parpol, bahkan pada masing-masing tingkatan kepengurusan Parpol.
  • Laporan dapat tidak diumumkan ke publik.

Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Keuangan Parpol

  • Pengawasan terhadap parpol sangat lemah dan terbilang mundur terkait dengan pengawasan. Banyak pasal yang dihapus terkait pengawasan parpol). Pengawasan diatur sangat longgar dan tidak jelas. Wewenang pengawasan menjadi tidak jelas.
  • Ke mana laporan keuangan parpol diserahkan, bagaimana tindak lanjut dari hasil audit jika terjadi penyimpangan? Hal ini akan menjadi tanda tanya besar di kemudian hari jika terjadi skandal terkait dengan mengalirnya dana tidak jelas ke parpol.

Disarikan dari buku: Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik, penyusun: TI Indonesia, halaman: 14-16.

    Cetak       Email
  • Publish: 7 tahun ago on Rabu 14 Desember 2011
  • By:
  • Last Modified: Januari 8, 2013 @ 8:51 am
  • Filed Under: Umum
  • Tagged With:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Peduli Terhadap Karyawan

Selengkapnya →