Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita  >  Artikel saat ini

Pengawasan Pengembangan KUMKM Diperketat

Oleh   /   Sabtu 14 Mei 2011  /   Tidak ada komentar

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan menegaskan unsur pengawasan yang dijadikan salah satu usulan para pemangku kepentingan bagi kemajuan koperasi dan usaha mikro, kecil menengah akan melahirkan nilai objektif.

keuanganLSM

Pengawasan Pengembangan KUMKM Diperketat

Sumber : Bisnis Indonesia, Sabtu, 14 Mei 2011

Oleh : Mulia Ginting Munthe

JAKARTA: Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan menegaskan unsur pengawasan yang dijadikan salah satu usulan para pemangku kepentingan bagi kemajuan koperasi dan usaha mikro, kecil menengah akan melahirkan nilai objektif.

”Pengawasan yang diusulkan bukan bermakna bahwa peningkatan pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil menengah oleh karena pemerintah tidak percaya,” ujar Sjarifuddin Hasan saat menutup retreat atau rapat kerja pemantapan master plan percepatan pemberdayaan KUMKM di SME Tower, Jakarta Selatan, hari ini.

Menurut dia, pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembinaan dan peningkatan kapasitas KUMKM bukan berarti harus ada indikasi subjektifitas. Pengawasan merupakan bagian dari objektifitas kinerja, ujarnya.

Rapat kerja itu diikuti sekitar 400 orang dari 17 instansi pemberdaya KUMKM, gerakan koperasi, perguruan tinggi serta asosiasi usaha seperti Kadin dan pelaku KUMKM. Para pemangku kepentingan menekankan agar ke depan pengawasan menjadi prioritas pengembangan sektor riil.

Usulan lain yang disampaikan peserta yang dibagi dalam lima kelompok itu adalah agar kapasitas SDM maupun pemahaman KUMKM terhadap informasi dan teknologi diberikan secara intensif oleh pemerintah.

Kelompok 2 yang dipimpin Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan A. Badaruddin yang membidangi permodalan mengemukakan untuk mempercepat layanan pembiayaan dan permodalan kepada KUMKM, daerah perlu didorong mendirikan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD).

Oleh karena usulan dari kelima kelompok terkait konsep pemberdayaan KUMKM sesuai dengan agenda rapat kerja, Menkop dan UKM mengagendakan pertemuan seperti ini akan ditingkatkan intensitasnya.

”Artinya dari berbagai input tersebut, arahnya menuju tujuan yang sama, yakni mempercepat peningkatan kapasitas maupun pemberdayaan sektor riil secara komprehensif. Kegiatan semacam ini memang belum pernah dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, karena itu perlu diintensifkan,” kata Sjarifuddin.(er)

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →