Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Standar dan Peraturan  >  Artikel saat ini

Pengawasan Terhadap Norma Hukum

Oleh   /   Senin 15 Mei 2017  /   Tidak ada komentar

Tidak ada cabang kekuasaan lain yang berwenang mengatur itu kecuali atas perintah atau delegasi kewenangan yang diberikan melalui undang-undang.

Pengawasan Terhadap Norma Hukum

Secara umum, norma hukum dituangkan dalam salah satu dari empat kemungkinan bentuk, yaitu (i) produk pengaturan (regiling), (ii) produk penetapan (beschikking), (iii) putusan hakim (vonnis), atau (iv) aturan kebijakan (policy rules, beleidsregel).

Ke-empat bentuk hukum tersebut pada umumnya bersifat tertulis dan berisi norma hukum yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban hukum tertentu pada tiap-tiap subjek hukum yang diatur atau ditentukan oleh produk hukum yang bersangkutan.

Dalam sistem negara demokrasi, kewenangan untuk mengatur kegiatan penyelenggaraan negara didasarkan atas doktrin kedaulatan rakyat, yaitu bahwa tindakan pengaturan yang tertinggi bersumber dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bahkan bersama rakyat.

Dalam bentuknya yang paling tinggi norma hukum itu dituangkan dalam konstitusi negara yang disamping berisi norma umum dan abstrak juga mengandung norma-norma dasar yang biasa disebut oleh Hans Kelsen sebagai gerund-normen ataupun dengan makna yang agak berbeda diistilahkan oleh Hans Nawiasky dengan staats-fundamental normen.

Namun, dalam pengertiannya yang lebih operasional, norma hukum yang berisi pengaturan sebagai akibat dari tindakan pengaturan oleh negara, selalu dituangkan dalam bentuk undang-undang sebagai produk kekuasaan legislatif.

Cabang kekuasaan legislatif itulah yang mewakili dan bertindak atas nama rakyat yang berdaulat menyusun dan membentuk suatu undang-undang dalam forum parlemen berdasarkan prinsip suara yang terbanyak (rule of majority, majoritarian democracy).

Tidak ada cabang kekuasaan lain yang berwenang mengatur itu kecuali atas perintah atau delegasi kewenangan yang diberikan melalui undang-undang. Inilah yang sering saya sebut sebagai prinsip legislative delegation of rule-making power, di mana pihak yang diberi delegasi hanya mungkin memberikan delegasi lagi (sub delegation of rule-making function) sepanjang diizinkan atau diperintahkan untuk itu oleh peraturan yang berada di atasnya.

Misalnya, Peraturan Pemerintah hanya mungkin ditetapkan oleh Presiden/Pemerintah sepanjang hal itu memang diperintahkan oleh Undang-Undang, dan Menteri hanya mungkin mengeluarkan produk Peraturan menteri apabila hal itu memang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang berada di atas derajat atau hierarki Peraturan Menteri tersebut.

Demikian pula bentuk-bentuk peraturan yang lainnya, baik peraturan yang bersifat umum sebagaimana hierarkinya telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004, atau pun peraturan lain yang bersifat khusus yang ditetapkan atas perintah undang-undang, seperti peraturan-peraturan di lingkungan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lain sebagainya seperti telah disinggung sebelumnya.

Semua peraturan sebagai produk pengaturan disebut sebagai aturan atau peraturan perundang-undangan. Isinya tidak lain adalah norma-norma hukum yang bersifat abstrak dan umum. Hal yang mirip dengan ini adalah bentuk aturan kebijakan atau yang biasa dikenal dengan beleidsregel (Belanda) atau policy rules (Inggris).

Dari segi isinya, aturan-aturan kebijakan ini biasanya mempunyai sifat-sifat yang juga mengatur, tetapi karena sifatnya yang sangat teknis, pengaturan demikian tidak dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang resmi. Misalnya, surat edaran, juklak (petunjukan pelaksanaan), juknis (petunjuk teknis), rencana kerja, kerangka acuan (term of reference), instruksi-instruksi (seperti Instruksi Presiden), radio gram, dan sebagainya.

Dalam praktik, beliedsregels semacam ini sangat dibutuhkan, dan bahkan oleh aparat pelaksana di lapangan seringkali lebih ditakuti atau ditaati daripada peraturan perundang-undangan yang isinya sangat umum dan abstrak. Namun demikian, karena bentuk penuangannya bukanlah dalam bentuk peraturan yang baku, maka aturan kebijakan demikian tidak dipandang sebagai peraturan perundang-undangan.

Disarikan dari buku: Konstitusi Ekonomi, Penulis: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Halaman: 33-35.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Sesudah MK Terbentuk

Selengkapnya →