Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Pengelolaan Keuangan Lembaga Non-profit

Oleh   /   Kamis 4 Agustus 2016  /   Tidak ada komentar

Buku ini mencoba untuk memberikan panduan praktis bagi para pengelola lembaga non-profit. Hal ini dirasa penting karena peran keuangan yang vital dalam operasional suatu lembaga.

Penjelasan Lembaga Non-Profit Organisasi Nirlaba

Pengelolaan Keuangan Lembaga Non-profit

Buku ini mencoba untuk memberikan panduan praktis bagi para pengelola lembaga non-profit. Hal ini dirasa penting karena peran keuangan yang vital dalam operasional suatu lembaga. Dengan demikian pengelolaan sumber dana harus memenuhi kaidah-kaidah keuangan yang baku dan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat luas.

Beberapa hal yang dapat dicapai dengan pengelolaan keuangan yang baik dalam suatu lembaga non-profit, antara lain:

  • Pencapaian misi sosial lembaga; dengan perencanaan serta pengelolaan yang terencana baik, lembaga dapat diperkirakan kebutuhan dana serta kemampuan memenuhi kebutuhan tersebut sejak awal;
  • Efisiensi penggunaan dana. Pengelolaan keuangan lembaga non-profit yang baik akan memampukan lembaga mengatur besaran dana yang dibutuhkan. Demikian juga ketersidaannya pada waktu yang tepat;
  • Pengamanan asset lembaga non-profit yang merupakan harta yang diperoleh dari publik maupun donor;
  • Pengembangan dan pertumbuhan lembaga non-profit melalui pengembangan sumber-sumber pendanaan atau sumber pendapatan.

Materi yang akan dibahas dalam buku ini mengikuti alur proses kegiatan dalam lembaga non-profit sehari-hari. Urutan materi akan dimulai dari pendapatan dan biaya sebagai suatu kesatuan proses. Kemudian dilanjutkan dengan proses dokumentasi pendapatan dan pengeluaran tadi dalam bentuk kegiatan akuntansi termasuk analisis atas data-data keuangan yang dihasilkan.

Pengelolaan keuangan lembaga akan bermuara pada uang kas. Bahasan tentang pengelolaan uang kas akan dimulai dengan pembuatan proyeksi arus kas keluar dan masuk. Proyeksi ini dibuat dari anggaran lembaga. Selain arus kas, diperlukan juga penetapan jumlah uang kas minimal yang harus ada di rekening lembaga untuk menjaga sekiranya proyeksi yang dibuat meleset. Keseluruhan proyeksi tentu harus ditinjau pada periode-periode tertentu agar perubahan-perubahan yang diperlukan dapat dibuat kemudian.

Dari hasil proyeksi arus kas masuk dan keluar tentu terdapat beberapa periode dimana saldo kas diperkirakan akan besar. Bila saldo kas ini menurut proyeksi baru akan digunakan dalam beberapa bulan mendatang, maka lembaga dapat meninvestasikannya ke dalam berbagai instrument investasi. Bahasan pada bab ini akan mencakup mengenai dasar-dasar investasi, pemahaman tentang risiko investasi serta tentang etika dalam penempatan dana instrumen investasi.

Sebagai entitas yang taat kepada aturan-aturan pemerintah, lembaga non-profit tidak dapat mengelak dari kewajiban perpajakan. Untuk itu diringkaskan beberapa jenis pajak yang menyangkut kewajiban lembaga non-profit. Pembahasan akan dimulai dari kewajiban pajak untuk lembaga sendiri, serta kewajiban pemotongan orang atau badan lain (with holding tax). Selain pajak penghasilan, bahasan akan melebar sampai ke pajak atas property, pajak pertambahan nilai dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tentunya tidak lupa dijelaskan pasal-pasal yang memungkinkan lembaga non-profit untuk memperoleh pembebasan kewajibannya karena kegiatan sosialnya.

Untuk menjamin bahwa seluruh mekanisme sistem dan prosedur yang ditetapkan dijalankan serta mencapai tujuan, maka pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai pengendalian internal (internal control). Bahasan akan mencakup tujuan, unsur-unsur, ciri-ciri dari pengendalian internal lengkap dengan contoh internal control pada area-area kegiatan tertentu.

Terakhir, bahasan akan mencakup audit atau pemeriksaan. Sebagai sarana untuk menyatakan akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan keuangan, maka audit menjadi bagian yang melekat. Sebagai kegiatan yang memastikan seluruh proses sudah berjalan sesuai dengan aturan main yang ditetapkan lembaga, maka dilakukan audit internal. Untuk memberikan informasi yang relative lebih bisa dipercaya bagi pihak eksternal (donor, partner, masyarakat dan lain-lain), maka audit eksternal yang dilakukan oleh kantor Akuntan Publik juga akan dibahas disini, terutama implikasinya dalam proses kegiatan sehari-hari.

Disarikan dari buku: Manajemen Keuangan lembaga Nirlaba, Penulis: Pahala Nainggolan, Hal: 9-11.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

amnesti-pajak-sarana-menuju-kemandirian-bangsa

Amnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian Bangsa

Selengkapnya →