Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Pengujian dan Pengevaluasian Informasi

Oleh   /   Sabtu 29 Desember 2018  /   Tidak ada komentar

Pengujian hasil atau hubungan yang tidak dikehendaki haruslah mencakup berbagai keterangan manajemen dan penerapan berbagai prosedur pemeriksaan lainnya sehingga auditor internal merasa puas.

Pengujian dan Pengevaluasian Informasi2

Pengujian dan Pengevaluasian Informasi

Pemeriksa internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.

Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut.

  1. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan.

1. Pemeriksa internal mempergunakan berbagai prosedur pemeriksaan analitis pada saat menguji dan mengevaluasi informasi.

2. Prosedur pemeriksaan analitis dilakukan dengan cara meneliti dan memperbandingkan berbagai hubungan antara informasi finansial dan non-finansial.

3. Penerapan prosedur pemeriksaan analisis didasarkan pada pemikiran dasar atau premis bahwa apabila tidak terdapat berbagai keadaan yang diketahui bertentangan, hubungan antara informasi tersebut secara masuk akal dapat dianggap ada dan dilanjutkan. Contoh dari keadaan yang bertentangan antara lain adalah transaksi atau kegiatan yang tidak dilakukan, tidak biasa atau tidak wajar, perubahan akuntansi, organisasi, operasional, lingkungan atau suasana, dan teknologi, ketidakefisienan, ketidakefektivan, kesalahan, ketidakteraturan, atau tindakan ilegal.

4. Prosedur pemeriksaan analitis memberikan cara efisien dan efektif bagi audit internal dalam menilai berbagai informasi yang dikumpulkan selama pemeriksaan. Penilaian tersebut diperoleh sebagai hasil perbandingan antara suatu informasi dengan dugaan yang diidentifikasi atau dikembangkan oleh pemeriksa internal.

5. Prosedur pemeriksaan sangat berguna dalam mengidentifikasikan berbagai hal seperti

  • Perbedaan atau selisih yang tidak diharapkan;
  • Tidak adanya perbedaan atau selisih yang diharapkan;
  • Kesalahan atau error yang potensial;
  • Ketidakteraturan atau perbuatan ilegal yang potensial;
  • Berbagai transaksi atau kejadian yang tidak wajar atau tidak dilaksanakan.

6. Prosedur pemeriksaan meliputi hal-hal berikut ini.

  • Perbandingan antara informasi dalam periode saat ini dengan informasi sejenis pada periode sebelumnya.
  • Perbandingan antara informasi dalam periode saat ini dengan anggaran atau prakiraan (forecast).
  • Penelitian terhadap hubungan antara informasi finansial dengan informasi non-finansial yang sesuai, misalnya pengeluaran daftar gaji yang dicantumkan dibandingkan dengan perubahan jumlah pegawai rata-rata.
  • Penelitian terhadap hubungan di antara berbagai unsur informasi, misalnya fluktuasi dalam pengeluaran bunga yang dicantumkan dibandingkan dengan perubahan saldo dari hutang yang bersangkutan.
  • Perbandingan suatu informasi dengan informasi sejenis yang diberikan kepada unit organisasi lain.
  • Perbandingan suatu informasi dengan informasi sejenis yang diberikan kepada industri yang dijalankan oleh organisasi.

7. Prosedur pemeriksaan analitis dapat dilakukan dengan menggunakan jumlah moneter, kuantitas fisik, rasio, atau persentase.

8. Prosedur pemeriksaan analitis yang khusus meliputi, namun tidak terbatas pada rasio, analisis terhadap kecenderungan (trend) dan kemunduran (regresi), tes tentang kelayakan (reasonableness test), perbandingan antar periode, perbandingan dengan anggaran, prakiraan (forecast) dan informasi ekonomi eksternal.

9. Prosedur pemeriksaan analitis akan membantu audit internal dalam mengidentifikasikan berbagai keadaan yang mungkin membutuhkan berbagai prosedur pemeriksaan tambahan. Auditor internal harus menggunakan prosedur pemeriksaan analitis dalam merencanakan pelaksanaan pemeriksaan, sejalan dengan berbagai pedoman yang terdapat pada bagian Perencanaan Pemeriksaan dari standar profesi.

10. Prosedur pemeriksaan analitis harus pula digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan, untuk menguji dan mengevaluasi informasi guna mendukung hasil pemeriksaan. Dalam menentukan luas bagian tempat diterapkannya prosedur pemeriksaan analitis, pemeriksa internal harus mempertimbangkan faktor-faktor.

  • Pentingnya area yang akan diuji.
  • Kecukupan sistem pengendalian internal.
  • Ketersediaan dan reliabilitas dari informasi finansial dan non-finansial.
  • Ketelitian yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan hasil dari prosedur pemeriksaan analitis, dan
  • Tersedianya dan dapat diperbandingkannya informasi tentang industri yang dijalankan oleh organisasi. Setelah mengevaluasi berbagai faktor tersebut, pemeriksa harus mempertimbangkan dan menggunakan berbagai prosedur pemeriksaan tambahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.

11. Bila prosedur pemeriksaan analitis mengidentifikasi hasil atau hubungan yang tidak dikehendaki, auditor internal harus menguji dan mengevaluasi hasil atau hubungan tersebut.

12. Pengujian hasil atau hubungan yang tidak dikehendaki haruslah mencakup berbagai keterangan manajemen dan penerapan berbagai prosedur pemeriksaan lainnya sehingga auditor internal merasa puas bahwa hasil atau hubungan tersebut dapat dijelaskan secara tepat.

13. Hasil atau hubungan yang tidak dapat dijelaskan, yang diperoleh dari penerapan prosedur pemeriksaan analitis, dapat merupakan petunjuk tentang berbagai keadaan yang berkaitan erat, seperti kesalahan yang potensial (potensial error), ketidakberesan atau tindakan ilegal.

14. Hasil atau hubungan yang diperoleh dari penerapan prosedur pemeriksaan analitis yang tidak dapat dijelaskan secara tepat harus diberitahukan pada tingkatan manajemen yang sesuai. Auditor internal dapat mengusulkan tentang rangkaian tindakan yang diperlukan, tergantung pada keadaan.

  1. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.
  • Informasi yang mencukupi adalah informasi yang aktual, cukup dan meyakinkan sehingga orang bijaksana yang mengetahui informasi tersebut akan membuat kesimpulan yang sama dengan pemeriksaan tepat.
  • Informasi yang kompeten dapat dibuktikan kebenarannya dan akan memberikan hasil terbaik melalui penggunaan teknik pemeriksaan yang tepat.
  • Informasi yang relevan akan mendukung berbagai temuan pemeriksaan dan rekomendasi serta konsisten dengan tujuan pelaksanaan pemeriksaan.
  1. Prosedur pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap objektif pemeriksa terus dijaga dan sasaran pemeriksaan dapat dicapai.
  2. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap objektif pemeriksa terus dijaga dan sasaran pemeriksaan dapat dicapai.
  3. Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat oleh pemeriksa dan ditinjau atau di-review oleh manajemen bagian audit internal. Kertas kerja ini harus mencantumkan berbagai informasi yang diperoleh dan dianalisis yang dibuat serta harus mendukung dasar temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang akan dilaporkan.

1. Kertas kerja pemeriksaan pada umumnya berfungsi untuk:

  • Memberi dukungan utama atas laporan pemeriksaan;
  • Membantu perencanaan, pelaksanaan, dan peninjauan atau review terhadap pemeriksaan;
  • Membuktikan apakah tujuan pemeriksaan telah dicapai;
  • Memudahkan peninjauan atau review yang dilakukan oleh pihak ketiga;
  • Memberi dasar bagi pengevaluasian jaminan kualitas dari bagian audit internal;
  • Memberi dukungan dalam berbagai keadaan tertentu, seperti klaim asuransi, kasus kecurangan dan tuntutan hukum;
  • Membantu mengembangkan profesi staf bagian audit internal;
  • Menunjukkan kesesuaian antara pelaksanaan tugas bagian audit internal dengan standar profesi.

2. Pengaturan dan isi kertas kerja pemeriksaan tergantung pada pemeriksaan. Walau demikian, kertas kerja pemeriksaan haruslah membuktikan aspek-aspek dari proses pemeriksaan berikut ini:

  • Perencanaan;
  • Pengujian dan evaluasi kecukupan serta keefektivan sistem pengendalian internal;
  • Prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan, informasi yang diperoleh dan kesimpulan yang dicapai;
  • Peninjauan atau review;
  • Pelaporan dan;
  • Menindaklanjuti atau follow up.

3. Kertas kerja pemeriksaan haruslah lengkap dan mencantumkan berbagai hal yang mendukung kesimpulan audit yang dicapai.

4. Kertas kerja pemeriksaan antara lain meliputi:

  • Dokumen perencanaan dan program pemeriksaan;
  • Daftar pertanyaan pengawasan (control questionnaire), bagian alur (flow charts), checklist, dan keterangan (narrativest);
  • Catatan dan memorandum hasil tanya jawab;
  • Data organisasi, seperti bagan organisasi dan pembagian tugas;
  • Salinan berbagai kontrak dan persetujuan yang penting;
  • Informasi tentang berbagai kebijaksanaan operasional dan keuangan;
  • Hasil evaluasi terhadap pengawasan;
  • Surat konfirmasi dan representasi;
  • Analisis dan pengujian terhadap transaksi, proses dan saldo akhir;
  • Hasil prosedur pemeriksaan analitikal;
  • Laporan pemeriksaan dan tanggapan manajemen;
  • Persesuaian pemeriksaan (audit correspondence), bila hal tersebut dapat membuktikan kesimpulan pemeriksaan yang dicapai.

5. Kertas kerja pemeriksaan bentuknya dapat berupa kertas, pita rekaman, disk atau piringan, disket, film, atau berbagai media lain. Bila format kertas kerja pemeriksaan selain dari kertas, perlu dipertimbangkan pembuatan salinan cadangan kertas kerja tersebut.

6. Apabila auditor internal melaporkan suatu informasi finansial, pada kertas kerja pemeriksaan harus dinyatakan apakah catatan-catatan akuntansi (accounting record) sesuai atau cocok dengan informasi finansial tersebut.

7. Beberapa kertas kerja pemeriksaan dapat digolongkan sebagai arsip pemeriksaan yang permanen. Arsip ini pada umumnya mengandung informasi yang selalu dianggap penting.

8. Pimpinan audit internal harus menetapkan kebijaksanaan tentang jenis berkas kertas kerja pemeriksaan yang disimpan, peralatan tulis-menulis yang digunakan, pembuatan indeks atau indexing dan berbagai hal lain yang berhubungan. Penggunaan kertas kerja pemeriksaan yang telah distandarisasi, seperti daftar pertanyaan atau questionnaire dan program pemeriksaan, akan meningkatkan efisiensi pemeriksaan dan memudahkan pendelegasian pekerjaan pemeriksaan.

9. Berikut ini adalah teknik persiapan kertas kerja pemeriksaan yang khas.

  • Tiap-tiap kertas kerja pemeriksaan harus memuat judul atau heading. Judul pada umumnya terdiri dari nama organisasi atau kegiatan yang akan diteliti, judul atau gambaran isi atau kegunaan kertas kerja, dan tanggal atau periode yang dicakup oleh pemeriksa.
  • Tiap-tiap kertas kerja pemeriksaan harus ditandatangani , diberi inisial atau paraf, dan diberi tanggal oleh auditor internal.
  • Tiap-tiap kertas kerja pemeriksaan harus memuat indeks atau nomor penunjuk.
  • Simbol verifikasi pemeriksaan atau tick mark harus dijelaskan nomor penunjuk.
  • Sumber data haruslah diidentifikasi secara jelas.

10. Seluruh kertas kerja pemeriksaan harus di-review untuk memastikan bahwa kertas kerja tersebut mendukung laporan pemeriksaan dan seluruh prosedur pemeriksaan yang diperlukan telah dilakukan. Bukti tentang pelaksanaan review untuk tujuan pengawasan atau supervisory review harus dicantumkan dalam kertas kerja pemeriksaan. Pimpinan audit internal bertanggungjawab secara keseluruhan atas pelaksanaan review kepada staf bagian audit internal. Review harus dilakukan pada tingkatan tanggungjawab yang lebih penting bila dibandingkan dengan tingkatan pembuat kertas kerja pemeriksaan.

11. Bukti tentang pelaksanaan review untuk tujuan pengawasan atau supervisory review harus terdiri dari penandatanganan dan penggalangan oleh petugas review atas setiap kertas kerja yang telah di-review.

12. Berbagai teknik review lain yang memberikan bukti tentang pelaksanaan review untuk tujuan pengawasan (supervisory review) mencakup pengisian checklist bagi review terhadap kertas kerja pemeriksaan dan atau membuat sebuah memorandum yang menjelaskan tentang sifat, luas dan hasil dari pelaksanaan review.

13. Petugas yang mengadakan review dapat membuat catatan tertulis (review notes) tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama proses pelaksanaan review. Pada saat menyatakan penerimaan (clearing) terhadap catatan-catatan tertulis (review notes), petugas review harus terlebih dahulu meneliti untuk memastikan bahwa kertas kerja telah menyediakan bukti-bukti yang cukup sehingga berbagai pertanyaan yang muncul selama proses review dapat terjawab. Alternatif-alternatif yang dapat diterima sehubungan dengan disposisi dari catatan-catatan tertulis (review notes) adalah sebagai berikut.

  • Penyimpanan review notes dalam catatan tentang berbagai pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh petugas review dan tahap-tahap tindakan yang dilakukan untuk memecahkannya.
  • Mengeluarkan review notes dari catatan-catatan setelah pernyataan-pernyataan yang muncul dapat terjawab dan berbagai kertas kerja yang sesuai telah ditambahkan untuk memberikan berbagai tambahan informasi yang diminta.

14. Kertas kerja pemeriksaan merupakan milik bagian audit internal.

15. Arsip kertas kerja pemeriksaan secara umum tetap berada dalam pengawasan bagian audit internal, dan hanya dapat diketahui oleh personel yang diberikan kewenangan untuk itu.

16. Manajemen dan anggota organisasi yang lain dapat meminta akses atau izin untuk mengetahui kertas kerja pemeriksaan. Suatu akses mungkin diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan berbagai temuan pemeriksaan atau pemanfaatan untuk berbagai tujuan usaha. Permintaan akses ini terlebih dahulu perlu disetujui oleh pimpinan audit internal.

17. Adalah praktek yang umum bagi para pemeriksa internal dan eksternal untuk saling memberikan akses terhadap tiap-tiap kertas kerja pemeriksaannya. Akses terhadap kertas kerja pemeriksaan yang diberikan kepada pemeriksa eksternal haruslah disetujui oleh pimpinan audit internal.

18. Terdapat keadaan di mana permintaan bagi akses terhadap pekerjaan pemeriksaan dan laporan diajukan oleh pihak ketiga di luar organisasi selain para pemeriksa eksternal. Sebelum memberikan suatu dokumen, pimpinan audit internal harus memperoleh persetujuan dari manajemen senior dan bagian hukum yang dianggap perlu.

19. Pimpinan audit internal harus membuat berbagai ketentuan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. Persyaratan penyimpanan ini harus konsisten dengan pedoman organisasi serta hal-hal yang berkaitan dengan berbagai persyaratan hukum atau persyaratan lainnya.

Disarikan dari buku: Standar Profesional Audit Internal (Pengujian dan Pengevaluasian Informasi), Penulis: Hiro Tugiman, Hal: 59-68.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

LSM disebut sebagai Organisasi Non Pemerintah (Ornop)

Selengkapnya →