Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Pengukuhan PKP dalam UU PPN

Oleh   /   Senin 17 Juni 2013  /   Tidak ada komentar

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai wajib melaporkan usahanya unuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

keuanganLSM

Pengukuhan PKP dalam UU PPN

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak terwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai wajib melaporkan usahanya unuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Kewajiban melaporkan untuk dilakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai PKP tetapi tidak melaporkannya usahannya untuk dilakukan sebagai PKP akan dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dan dikenakan sanksi perpajakan.

Jika Pengusaha tersebut menyerahkan barang atau jasa yang kena pajak, tetapi nilai omzetnya dalam satu tahun masih masuk dalam katagori Pengusaha Kecil, maka Pengusaha tersebut bukanlah PKP kecuali Pengusaha tersebut memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak terwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kecil. Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dalam satu tahun buku jumlah peredaran atau penerimaan brutonya tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Fungsi Pengukuhan PKP

  • Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.
  • Melakukan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
  • Pengawasan administrasi perpajakan.

Pencabutan Pengukuhan PKP

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat dilakukan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dalam hal:

  • Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain; atau
  • Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak termasuk Pemgusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk Pengusaha Kecil (Rp 600.000.000,- setahun)
    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →